Locita

Setya Novanto Harusnya Tidak Ditersangkakan Lagi

PUTUSAN hakim Cepi yang membebaskan Setya Novanto (Setnov) dari label tersangka menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Banyak pihak yang terkejut dengan fakta kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini lebih banyak menang ketimbang kalah. Banyak juga pihak yang mendesak KPK untuk kembali mentersangkakan Setya Novanto.

Padahal, langkah untuk mentersangkakan Setya Novanto tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secara normatif, keputusan hakim Cepi telah membatalkan semua proses yang dilakukan KPK sebelumnya terkait Setnov. Jika KPK hendak mengeluarkan sprindik baru, persoalan ini akan semakin panjang, mempertaruhkan kredibilitas KPK, dan bisa kehilangan banyak energi sebab masuk dalam pusaran yang seakan tak berkesudahan. Jika KPK kembali kalah, maka kredibilitas lembaga ini akan dipertanyakan.

Diskusi publik soal ini penting digelar. Tidak semua publik paham apa yang terjadi. Sejauh ini, tafsiran dominan memandang persoalan bebasnya Setnov ini sebagai genta kematian hukum. Belum apa-apa, orang sudah berpikir konspiratif. Padahal, putusan pengadilan menunjukkan ada sesuatu yang terjadi.

Boleh jadi, realitasnya jauh dari apa yang dianggap publik sebagai konspirasi. Mungkin saja ada konspirasi atas konspirasi. Dalam salah satu naskah drama William Shakespeare berjudul Henry VI, terdapat kutipan menarik yang dikemukakan sosok Dick the Butcher. Ia mengatakan, “The first thing we do, let’s kill all the lawyer”. Ia mengatakan itu demi menggambarkan bagaimana konspirasi kekuasaan yang bersinggungan dengan hukum. Atas nama hukum, hak asasi seseorang bisa diabaikan dan dipenjara dalam penghakiman. Inilah sebab mengapa perbedaan pandangan harus tetap dipelihara.

Dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan

Sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 telah menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.

Sehubungan dengan itu pula, berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan

Terakhir, terkait Praperadilan ini dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4/2016). Sejatinya PERMA ini adalah merupakan norma baru yang patut diapresiasi, mengingat lalainya regulator pembentuk undang-undang untuk menutup berbagai kekosongan hukum pada hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut di atas maka jelaslah bahwa putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, baik upaya hukum biasa (banding/ kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

Marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh keputusan Praperadilan atas nama tersangka Setya Novanto di mana dalam putusan yang terdaftar dalam nomor register 97/Pid.Prap/2017/PN Jaksel yang diputuskan pada Jumat, 29 Sept 2017. Putusan itu menyatakan: “Menerima permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas nama Setya Novanto tidak sah”.

Putusan ini telah menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada kekhawatiran tentang agenda pemberantasan korupsi yang akan terganggu. Namun, agenda itu seyogyanya tidak melanggar hak-hak orang lain yang boleh jadi tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan.

Jika dilihat sejarah, maka bukan kali ini saja KPK mengalami kekalahan. Saya mencatat ada beberapa kekalahan, namun direspon dnegan berbagai cara. Kekalahan itu menimpa sejumlah tokoh yakni: (1) Mantan Wakil Kapolri Budi Gunawan, (2) Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, (3) Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, (4) Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, (5) Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan (6) Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Dalam kasus Budi Gunawan, seusai kekalahan di praperadilan, KPK melimpahkan kasus ke Kejaksaan Agung, yang kemudian diteruskan ke Bareskrim Polri. Pihak Bareskrim kemudian menetapkan kasus Budi sudah case closed alias tutup buku. Kasus Hadi Purnomo masih terkatung-katung di KPK. Sementara kasus mantan Walikota Makassar Ilham Arief Siradjuddin telah diajukan ke pengadilan, dan divonis bersalah. Nasib sama juga menimpa Martjen Dira Tome yang telah divonis bersalah. Untuk kasus Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. KPK menyerahkan penyidikan penanganannya kepada Kejaksaan Agung.

KPK cenderung terus melanjutkan Penyidikan pasca kekalahan di praperadilan (meski ada juga kasus yang dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan) menggunakan dalil bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditegaskan bahwa KPK tidak berwenang utk menerbitkan SP3. Tidak adanya kewenangan SP3 ini kemudian berimplikasi baik dan buruk.

Kita berharap agar KPK lebih berhati-hati dalam menetapkan seorang tersangka. Harus ada bukti kuat yang mendasarinya. Tidak bisa sekadar  trial and error dalam menyatakan seseorang sebagai tersangka. Sebab jika terjadi kesalahan manusia (human error) di tubuh KPK dalam menangani suatu perkara, berimplikasi buruk bagi lembaga itu sendiri. Karena bagaimanapun aparat hukum yang juga manusia tak lepas dari kesalahan.

Keluarnya keputusan hakim Cepi harusnya menjadi warning bagi KPK untuk lebih kredibel dan memperbaiki kinerja. Kalaupun masih ingin mengeluarkan sprindik, maka proses hukum harus kembali dimulai dari nol, sebab apa yang telah dilakukan sebelumnya telah dibatalkan pengadilan. Jika tidak hati-hati dan masih mengalami human error, akan merugikan KPK secara kelembagaan. Ini menjadi catatan penting atas lembaga superbody yang pengawasannya masih belum jelas ini.

 

Avatar

Agus Amri

praktisi hukum. tinggal di Samarinda, namun kerap bepergian ke berbagai kota.

2 comments

Tentang Penulis

Avatar

Agus Amri

praktisi hukum. tinggal di Samarinda, namun kerap bepergian ke berbagai kota.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.