Locita

Kekeliruan Hakim Cepi dan KPK

ilustrasi (foto: cnn.com)

JUMAT sore, 29 September 2017, dewi fortuna tampaknya jatuh di tangan ketua umum partai Beringin itu, Setya Novanto (SN). Palu godam Hakim Cepi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada akhirnya menyatakan bahwa penetapan tersangka SN dalam kasus dugaan korupsi E-KTP oleh KPK, tidak sah.

Kemudian, dalam sepersekian menit saja, pasca Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel itu dibacakan, sontak polemik dan perbincangan “The Power of Setnov” menjadi ramai di jagat maya. Kadung lebih banyak yang sulit menerima putusan praperadilan a quo dibandingkan mereka yang menghormatinya sebagai putusan yang terpostulatkan dalam credo “res judicate provitate habetur.”

Terkait dengan dikabulkannya ketidakabsahan penetapan tersangka SN, terdapat tiga hal yang menjadi polemik oleh  para akademisi, praktisi dan teoritisi hukum. Pertama, apakah penetapan tersangka dapat menguji kompetensi penyidik yang diberi kewenangan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dalam rangka mendapatkan titik terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangka?; Kedua, apakah dibenarkan penetapan tersangka di awal penyidikan?; Ketiga, apakah alat bukti yang sudah digunakan untuk tersangka pihak lain dapat digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan “alat bukti permulaan cukup” bagi penetapan tersangka baru.

Penetapan Tersangka

Perihal penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, kiranya tidak perlu diperdebatkan lagi karena hal itu sudah jelas dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Hal yang penting untuk diterangkan, ialah parameter pembuktian atas keabsahan penetapan tersangka.

Parameter pembuktian tersebut, selanjutnya dapat diklasifikasi dalam tiga kluster yang sifat keberlakuannya secara kumulatif: Pertama, Bewijsminimum: jumlah alat bukti sehingga seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka. Minimal dua alat bukti permulaan cukup berdasarkan syarat limitatif yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

KeduaBewijsvoering: suatu keadaan yang mempersyaratkan bahwa dari dua alat bukti tersebut diperoleh oleh penyelidik secara sah. Bukan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (unlawful legal evidence). Bukan alat bukti yang diperoleh secara ilegal atau bukti yang ternodai (tainted evidence). Bukan alat bukti diperoleh secara melawan hukum (exclusionary rules). Ketiga, Bewijskracht: kuat atau relevannya alat bukti sehingga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana terhadap perkara yang sedang diproses.

Spesifik dalam kasus permohonan SN, hakim Cepi pada sesungguhnya tidak keliru saat mempermasalahkan kewenangan penyidik KPK yang bukan berasal dari Polri. Suatu alat bukti meskipun sudah memenuhi syarat minimum, akan tetapi kalau yang memperoleh atau menemukan alat bukti itu bukanlah pejabat berwenang. Mutatis mutandis alat bukti tersebut tidak menjadi sah, karena pejabat yang tidak berwenang sudah pasti alat bukti yang ditemukannya dengan sendirinya menjadi tidak sah pula.

Sayangnya, majelis hakim tunggal yang mengadili permohonan SN, lupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa KPK berhak melakukan pengangkatan penyelidik, penyidik, dan penuntutnya sendiri. Itu artinya, berwenang tidaknya penyidik KPK yang bukan berasal dari Polri (Pasal 39 ayat 3 UU KPK) tidak dapat dijadikan “dasar hukum” lagi dalam membatalkan penetapan tersangka bagi SN.

Inilah sebenarnya yang kurang diperhatikan oleh pihak termohon (KPK) dalam praperadilan a quo, sehingga pada akhirnya permohonan praperadilan SN dikabulkan. Termohon cq KPK mesti dalam jawabannya mengutip Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015. Namun pihak termohon jauh lebih memilih untuk berdalih bahwa praperadilan hanya sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka. Tidak termasuk dalam pengujian atas keabsahan penyidik KPK.

Satu dan lain hal pula, KPK ternyata jauh lebih mementingkan kuantitas dan kecepatan dari pada kualitas untuk penetapan seseorang menjadi tersangka. SN ditetapkan jauh lebih diawal, sebelum KPK selesai melakukan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan meskipun keduanya merupakan wewenang KPK, akan tetapi tujuan dari pada penyelidikan dan penyidikan terdapat perbedaan prinsipil.

Penyelidikan hanya bertujuan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana, guna menemukan tersangkanya.

Bagaimana mungkin menetapkan seorang tersangka di tingkat penyelidikan, sementara dalam ketentuannya belum dibenarkan untuk mengumpulkan alat bukti. Bukankan alat bukti yang memenuhi syarat minimum dapat menjadi dasar dalam penetapan tersangka. Dalam konteks demikian, KPK memang telah menyalahi prosedur hukum yang potensil untuk dibatalkan penetapan tersangkanya melalui pranata praperadilan.

Bukti Relevan

Selain itu, terdapat pula pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya, sehingga alat bukti yang dimiliki oleh penyidik KPK tidak menjadi bukti relevan dalam penetapan tersangka bagi SN.

Dengan mencermati konsideran putusan praperadilan a quo, sesungguhnya tidak ada masalah alat bukti yang digunakan pada perkara sebelumnya kemudian digunakan lagi dalam perkara selanjutnya dalam hal penetapan tersangka baru. Sepanjang alat bukti tersebut memiliki hubungan dengan dugaan dari tindak pidana yang sedang diproses, maka dapat saja memenuhi parameter pembuktian “Bewijskracht.”

Tidak selamanya petindak pidana hanya dilakukan oleh seorang diri, apalagi dalam tindak pidana korupsi. Suatu kejahatan yang digolongkan sebagai white collar crime sudah lazim dilakukan dengan melibatkan banyak pihak melalui pemufakatan jahat secara bersama-sama (deelneming).

Komisi anti rasuah ke depannya dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak, mesti semua perkara korupsi yang saling bertaut digabungkan dalam satu berkas saja, dan penetapan semua calon tersangka dilakukan secara bersamaan. Ini dapat menjadi pilihan bagi KPK, sebagai penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

 

Avatar

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Penulis dan Pengelola Web negarahukum.com

Tentang Penulis

Avatar

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Penulis dan Pengelola Web negarahukum.com

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.