Locita

Kritik Demokratik untuk Gubernur Jawa Timur

ilustrasi pasangan gubernur dan wagub (foto: jurnaba)

Sudah setahun yang lalu Khofifah Indar Parawansa terpilih secara dramatis, mengalahkan calon kuat Gus Ipul. Khofifah sendiri unggul 7,11 persen, dengan rincian Khofifah-Emil mendapatkan 10.465.218 suara (53,55 persen), sedangkan Gus Ipul-Puti meraup sekitar 9.076.014 suara 46,45 persen. Signifikannya kemenangan Khofifah merupakan hasil dari konsolidasi matang tim pemenang, serta hasil dari janji-janji kampanyenya pada rakyat Jawa Timur.

Janji-janji itu terangkum dalam Nawa Bhakti Satya yang sangat populis, karena mengangkat problem kemiskinan rakyat serta solusi taktis maupun strategis dalam kerangkanya. Ada Jatim Sejahtera yang menyoroti soal pengengatasan kemiskinan, lalu Jatim Kerja lebih ke soal upaya penciptaan lapangan pekerjaan, ada pula Jatim Sehat soal pelayanan dan program kesehatan, hingga pada titik Jatim Harmoni yang menekankan sustainable development, yakni eksploitasi sejalan dengan prinsip green industry.

Semua program tersebut tak lebih dari narasi developmentlis yang sering dijadikan jurus menuju kesejahteraan, walau terbukti pembangunan berwatak kapitalistik itu sudah bangkrut sejak awal, berkaca dari resesi ekonomi 1998 dan 2006/2007. Namun dengan sedikit bumbu populistik jargon itu seakan-akan menempatkan rakyat di atas segala-galanya, padahal tidak juga. Secara paradigmatik masih saja menguntungkan segelintir elite.

Narasi sejahtera hanya dilihat dari angka investasi dan potensi eksploitasi, Jatim Harmoni di program Khofifah merupakan wujud betapa pseudo environment konsepnya. Dan merupakan narasi usang khas World Bank dan IMF yang sedang menggalakan energi terbarukan, pengendalian karbon hingga industri hijau, di satu sisi masih mengeksploitasi untuk akumulasi profit.

Program tak Sejalan dengan Realitas

Dengan wujud program tersebut, merupakan modal sebagai kampanya untuk menyisir massa akar rumput, yang nantinya akan menjadi partisipan dalam pemilihan umum. Merujuk pada Angus Campbell dalam Voting Behavior, poin psikologis yang coba dimainkan oleh Khofifah saat kampanye ialah, meraup partisipasi politik dengan memainkan orientasi pemilih, yakni kala melihat kandidiat dan isu yang dibawa.

Maka tak heran dalam perspektif rational choice coba dikonstruksikan, ada ranah yang dimainkan untuk mengubah perspektif pemilih. Salah satunya memainkan dua poin, yakni sosok dan isu atau janji kampanye. Pada konteks inilah tim kampanye mencoba menyisir basis-basis konflik. Salah satunya konflik lahan di Sumberanyar Pasuruan dan konflik petani hutan dengan PTPN atau Perhutani.

Walaupun sejak diawal mengatakan konflik di Pasuruan terkait sengketa lahan dengan AL merupakan kewenangan pusat, tetapi pada satu sisi Gubernur memiliki kuasa juga untuk mendesak pusat, paling tidak mengawal kasus tersebut. Walau begitu hingga kini 11 Desa di Pasuruan dengan luasan lahan 3.659 hektar, masih dalam situasi tegang, karena beberapa kali ada upaya mengeksklusi warga. Beberapa kali mediasi dan negosiasi dilakukan, tetapi tak pernah berujung manis.

Pada konteks petani hutan, ada janji yang telah diberikan pada hampir ribuan petani. Yakni peningkatan kesejahteraan petani hutan, perlu diketahui Jawa Timur memiliki konflik dengan intesitas sedang sampai tinggi di wilayah kelola hutan. Data yang penulis kumpulkan ada setidaknya lima petani hutan dikriminalisasi oleh Perhutani, terakhir kasus Satumin dan satu petani di Malang Selatan.

Pada dasarnya salah satu yang bisa mengakselerasi kesejahteraan adalah menghilangkan konflik, berkaca pada Cristodolou  (1990) bahwa sumber konflik adalah adanya ketimpangan dan ketidakselarasan. Seperti pengasaan lahan yang timpang, tidak sejalannya rencana tata ruang dan pembangunan dengan realitas, sehingga turut menciptakan percikan api konflik.

Hingga kini tidak ada upaya signifikan yang dijalankan untuk mengatasi hal tersebut, melihat watak Reforma Agraria tidak jelas pemerintah Jokowi, semakin menguatkan tidak terlaksananya program-program kesejateraan. Bahkan jika mengikuti corak pemerintah pusat, upaya yang sifatnya reformistik pun tak jua diimplementasikan. Seperti bagaimana soal Gugus Tugas Reforma Agraria, lalu pelaksanaannya hingga apa implikasi pada petani. Semua masih ‘ambyar’ seperti teka-teki kehidupan yang rumit di sinteron.

Demokrasi hanya Sebatas Instrumen

Pada konteks pemerintah yang demokratis, Popper dalam F. Eidlin (1996) memandang demokrasi itu kontras dengan diktator dan tirani. Karena mendudukan prinsip kesempatan banyak orang untuk mengontrol kekuasaan. Sejalan dengan itu prinsip-prinsip kontrol juga jamak diketahui dalam konsep republikanisme, di mana kuasa rakyat yang menentukan arah kesejateraan, khusunya dengan dijalankan serta dirawatnya ruang deliberatif.

Tapi kondisi tersebut seakan-akan tidak berjalan, beberapa kali warga Lapindo secara baik-baik mengirimkan surat undangan ke Gubernur. Baik sebelum ia menjadi Gubernur, kala itu diundang untuk kontestasi program kampanye, hingga saat peringatan tragedi Lapindo. Tak sekalipun ada ruang diskusi, hanya perwakilan yang menemui, seperti biasa sangat retoris tidak sesuai ekpektasi warga. Tentu ada kekecewaan yang sangat mendasar.

Belum lagi, bagaimana ia juga tutup mata dengan kasus limbah B3 di Mojokerto hingga galian C yang merusak ekosistem, baik ilegal maupun legal luput dari sorotan. Sampai-sampai tiga warga Mojokerto nekat ke Jakarta untuk meminta Presiden menghentikan tambang galian C. Tidak hanya itu saja, ia juga menutup mata terkait semakin meredupnya ruang hidup di Jawa Timur akibat eksplotasi alam. Dengan turut mengiyakan rancangan pembangunan kawasan GERBANGKARTASUSILA.

Terakhir, yakni keengganannya untuk menemui warga Tumpang Pitu yang ingin menyampaikan perihal keresahannya soal tambang emas. Khofifah melalui DLH pernah menganugerahi BSI selaku operator tambang dengan sertifikat pujian, karena dianggap mampu kelola dengan baik. Tetapi, di satu sisi ada yang ia lupakan yakni ekosistem dan keberlanjutan hidup. Ada yang dipertaruhkan dari eksploitasi tersebut, yakni kerawanan bencana dan masa depan generasi yang akan datang.

Sudah hampir lima hari mereka aksi di depan Gubernur, tetapi tak sekalipun Gubernur menjumpai warga. Malahan di hari pertama lebih asyik menonton bola daripada menyempatkan waktu sekelumit untuk mendengar keluhan rakyatnya. Inilah satu konteks yang kontras dengan demokrasi transaksional, di kampanye sangat populistik, tapi dalam implementasi jauh dari kesan populis dan demokrasi. Lantas bagaimana masa depan keberlanjutan ruang hidup di Jawa Timur kelak?

Tentang Penulis

Avatar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.