Locita

Seni Memahami Teks Deforestasi

’’…Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi…’’

Kalimat di atas adalah penggalan dari tweet Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Potongan tweet ini beredar luas di media sosial. Dibumbui narasi-narasi minor dari LSM lingkungan dan kelompok oposisi. Tak ayal, sebagian netizen mem-bully sang Menteri dan menjadi trending topic di Twitter. Mereka menyebut Menteri Siti pro-pembangunan dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam memahami atau menafsirkan teks memang butuh kompetensi dan kesabaran dalam meneliti teks demi teks. Tidak terlalu cepat membuat kesimpulan hanya dengan melihat potongan teks. Maka, kita harus setia pada teks asli. Melihat secara keseluruhan teks. Bukan penggalan-penggalan. Harus meletakkannya dalam satu kesatuan wacana. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kita juga harus melihat konteksnya, supaya jarak pemahaman penulis teks dengan pembaca/penafsir teks tidak terlalu jauh.

Kalau kita cek di Twitternya, @SitiNurbayaLHK, penggalan tweet yang menghebohkan itu diawali dengan kalimat, ’’FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan Nasional. Melalui agenda FoLU net carbon sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (di antaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030. Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan.’’

Setelah itu baru dilanjutkan dengan tweet yang berbunyi, ’’Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan di samping tentu saja harus berkeadilan.’’

Teks dan Konteks
Memahami teks tidak bisa terlepas dari konteks. Mengapa Menteri Siti menyatakan bahwa FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation (nol penebangan pohon)? Sebelum menjawab itu, perlu diketahui apa itu FoLU net carbon sink. Istilah ini terdiri atas dua kata. Pertama, Forestry and Other Land Use/FoLU atau kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Kedua, Net carbon sink artinya penyerapan karbon bersih. Istilah ini dikeluarkan setelah berbagai upaya yang dilakukan Menteri Siti pada 6-7 tahun terakhir. Maka FoLU Net Carbon Sink secara sederhana adalah emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 nanti mampu diserap bersih, tidak memberi pengaruh lagi pada pelepasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Menteri Siti menolak FoLU net carbon sink diartikan sebagai zero deforestation tentu tidak bisa terlepas dari konteks. Beliau pasti mencermati realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Itu semua sudah dijelaskan di Twitternya @SitiNurbayaLHK dan platform media sosial lainnya seperti Instagram @siti.nurbayabakar dan Facebook Siti Nurbaya Bakar.

Menteri Lingkungan Inggris Lord Zac Goldsmith pun sudah mencabut tweetnya dan mengganti dengan tweet baru. Tidak ada lagi ’’to end deforestation by 2030’’ (mengakhiri deforestasi pada 2030) dan diganti sesuai narasi pledges: ’’to halt and reverse forest loss and land degradation by 2020’’ (untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada 2030).

Tata kelola hutan di Indonesia sudah menanggung beban sangat berat. Kawasan hutan lindung sudah banyak dirambah. Bahkan, sudah ribuan orang bertempat tinggal dalam kawasan hutan. Punya sertifikat pula. Kondisi lingkungan juga sangat amat berat. Hutan sudah terlanjur dibebani izin. Dikuasai korporasi besar. Berpuluh tahun kontrak izinnya berlaku. Pemerintah sekarang tidak bisa asal cabut, karena pemerintah sebagai simpul semua kepentingan tidak boleh bersikap semena-mena.

Maka, menurut Menteri Siti, penggunaan terminologi deforestasi tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia.

’’Jadi kita harus hati-hati, karena di situ ada persoalan cara hidup, gaya hidup termasuk misalnya tentang definisi rumah huni menurut masyarakat Indonesia dengan halaman rumah dan sebagainya yang berbeda dengan konsep rumah huni menurut kondisi di Eropa, Afrika, dan lainnya. Jadi harus ada compatibility dalam hal metodologi bila akan dilakukan penilaian. Oleh karenanya pada konteks seperti ini jangan bicara sumir dan harus lebih detil. Bila perlu harus sangat rinci,’’ begitu bunyi cuitan Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan suatu negara. Beberapa negara maju sudah selesai membangun sejak 1979-an. Selebihnya mereka tinggal menikmati hasil pembangunan. Artinya sampai dengan sekarang sudah lebih dari 70 tahun untuk masuk ke tahun 2050 saat mereka sebut net zero emission. Terus bagaimana Indonesia? Apakah betul kita sudah berada di puncak pembangunan nasional?

Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya. Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya.

Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi?

Bagaimana pula dengan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, listrik, dan komunikasi sebagaimana warga negara lainnya? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya.

Dalam konteks inilah Menteri Siti memposting bahwa ’’…pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.’’ Namun, dalam kelanjutan tweetnya, Menteri Siti menegaskan bahwa ’’Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan di samping tentu saja harus berkeadilan.’’

Jadi jelas bahwa meski melakukan pembangunan besar-besaran bukan berarti dilakukan dengan serampangan. Setiap pembangunan harus memperhatikan keseimbangan. Pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya.

Seni Memahami
Sebenarnya mudah memahami tweet Menteri Siti. Karena di dalam teks ini sudah jelas dan pembaca teks hidup di zaman yang sama dengan pembuat teks. Terjadi pada saat sekarang. Tidak berada dalam rentang waktu lama dengan pembuat teks. Bahasa yang dipakai pun sama, yaitu soal pengendalian perubahan iklim yang kini menjadi gramatika dunia. Kita sudah sama-sama akrab dengan istilah climate change, global warming, climate justice, deforestation, net zero emission dan sebagainya.

Kalau kita memahami tweet Menteri Siti melalui pendekatan interpretasi psikologis atau dunia mental pembuat teksnya, maka akan semakin terang benderang lagi. Filsuf hermeneutika romantik Friedrich Schleiermacher mengatakan bahwa yang dimaksud interpretasi psikologis ini bukan emosional, tetapi lebih kepada epistemis. Lebih kepada apa yang dipikirkan dan masuk pada isi pikiran pembuat teks. Bagaimana kalau pembaca teks menjadi dan mengalami pikiran-pikiran pembuat teks. Tujuannya bukan untuk merasakan, melainkan memaparkan isi pikiran pembuat teks yaitu Menteri Siti Nurbaya.

Dari tweet jelas sekali bahwa Menteri Siti berkomitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan pada 2030, ingin mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan di dalam Kontitusi dan menjaga kepentingan nasional, serta mengelola kekayaan alam Indonesia termasuk hutan menurut kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk memperkaya perspektif seperti apa sosok dan kinerja Menteri Siti, kita juga bisa melihat teks-teks sebelum dan sesudah tweet yang disampaikan saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow pada (2/11/2021). Teks yang saya maksud di sini bukan hanya teks berupa tulisan, namun juga perilaku, hukum, agama, seni, budaya, semuanya. Jadi semua itu teks, karena tidak ada sesuatu di luar teks.

Teks itu adalah berupa kerja nyata Menteri Siti dan jajarannya di dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir. Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu ha. Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 82 persen di tahun 2020. Padahal, dunia sedang mengalami cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem terjadi di Amerika, Kanada, dan lainnya. Mereka harus mengalami karhutla.

Capaian positif ini bukan klaim sepihak. Secara saintifik bisa dilihat melalui data satelit. Data ini tidak bisa diajak bohong. Bahkan penurunan laju deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir telah diverifikasi oleh tim verifikator internasional.

Laju penurunan deforestasi terendah selama dua dekade terakhir di Indonesia juga diapresiasi oleh Utusan Khusus Iklim Presiden AS, John Kerry, melalui penayangan rekaman video resminya pada acara Festival Iklim yang diselenggarakan oleh KLHK (18/10/2021).

Mantan Menlu AS itu memuji kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa deforestasi antara 2019 dan 2020 merupakan deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Greenomics juga menjelaskan data satelit yang diterbitkan oleh Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Uni Eropa dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melihat penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, yang menjadi bagian dari pidato Presiden Jokowi di COP26.

Pada 2020, dengan menggunakan data satelit CAMS, Amerika dan Australia merupakan bagian dari negara-negara dengan luas karhutla terbesar di dunia. Mereka berada dalam daftar negara-negara peng-emisi terbesar dari karhutla. Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Sedangkan pada 2021 ini, data CAMS menyebutkan Amerika, Kanada, sebagian negara-negara Eropa dan Rusia adalah penyumbang emisi global karhutla terbesar. Kali ini Indonesia tidak berada dalam daftar itu.
Sepanjang 2020-2021, di Indonesia juga tidak terjadi bencana asap yang substansial. Wajar bila CAMS tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara-negara penyumbang karhutla terbesar di dunia selama 2020-2021.

Perusak Lingkungan?
Perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan bukan sekadar retorika. Menteri Siti telah membuat berbagai kebijakan untuk perlindungan lingkungan. Misalnya moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha. Pemerintah juga telah melakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

Sejak 2019 Presiden Jokowi telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat dan pengelolaan hutan lestari.
Menteri Siti juga telah melakukan pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman. Pengendalian itu di antaranya menggunakan metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil. Sampai saat ini, lebih kurang 4,8 juta ha telah didistribusikan akses kepada masyarakat dan diproyeksikan sampai dengan selesai akan mencapai 12,7 juta ha.

Dari teks-teks konkret aksi perbaikan lingkungan ini apakah kemudian kita akan menyebut Siti Nurbaya sebagai menteri perusak hutan hanya gara-gara postingannya di media sosial yang sudah dipotong-potong itu? Rasanya sangat jauh dari itu. Justru sebaliknya, Beliau ingin menyelamatkan lingkungan dan hutan Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Memahami tweet Menteri Siti sebenarnya mudah. Syaratnya, ’’Mohon dibaca secara utuh dalam satu rangkaian penjelasan, jangan sepotong, sehingga konteksnya menjadi tepat.’’ (*)

Ariyanto, S.Ag., S.S, M.Hum

Ariyanto, S.Ag., S.S, M.Hum

Penikmat Teks Kehutanan,
Alumnus S-2 Ilmu Filsafat Universitas Indonesia

Tentang Penulis

Ariyanto, S.Ag., S.S, M.Hum

Ariyanto, S.Ag., S.S, M.Hum

Penikmat Teks Kehutanan,
Alumnus S-2 Ilmu Filsafat Universitas Indonesia

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.