Locita

Bagaimana Penanganan Keberagamaan Masa Awal Kemerdekaan? “....Dapatkah dengan asas negara itu kita mengakui kemerdekaan kenyakinan orang yang meniadakan Tuhan (atheis)? ...... tentu dan pasti!

ilustrasi keberagaman Indonesia (foto: harakartuna)

Penolakan, pelarangan, penutupan tempat ibadah dan peribadatanya. Tampaknya masih menjadi tren persoalan keberagamaan kita. Aku pun mencoba menelusuri. Aku ketik keyword ‘penolakan gereja’ di google. Berita dari BBC Indonesia muncul paling atas. “Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?” begitu judul yang tertera.

Cukup kaget. Aku kira suara lantang tentang pentingnya toleransi mulai dari Presiden hingga pejabat ecek-ecek, cukup memberikan rasa nyaman dan tenang bahwa toleransi dalam kondisi yang baik-baik saja. Ternyata, ya begitulah.

Kelompok masyarakat yang jadi korban pastilah minoritas. Yang menyulut tindakan intoleransi kerap kali kelompok agama mayoritas. Juga bukan hanya terhadap yang beda agama saja, tapi seagama beda sekte. Ada kasus kelompok Islam Syiah Sampang, Ahmadiyah. Belum lagi kelompok kepercayaan-kepercayaan minor, tidak hanya dilarang, tapi dikriminalkan melalui pasal penistaan agama.

Rangkaian persoalan ini pada akhirnya melibatkan negara. Dan pada akhirnya tak kunjung selesai pula. Aku jadi penasaran, bagaimana peran negara pada masa awal kemerdekaan dalam menjamin kebebasan beragama dan penanganan persoalan keberagamaan. Berharap ada kabar baik dari masa lalu.

Politik pengawasan agama, produk hukum sebagai pengekang

Aku temukan di sebuah buku, yang teringat ku beli di bazar buku di Kediri. Entah tahun berapa. Judul nya Kuasa Negara Atas Agama ditulis Dr. Tedi Kholiludin. Diceritakan pada awal kemerdekaan Indonesia, persoalan keagamaan yang paling krusial adalah menjamurnya kelompok aliran kebatinan. Mereka cukup memiliki pengaruh di ranah sosial dan politik.

Tahun 1953, Departemen Agama mencatat ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Uniknya kelompok-kelompok kepercayaan lokal ini memainkan peranan penting dalam Pemilu 1955. Gegara itu, partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, dan hanya mendapat suara 42 persen. Seorang Antropolog asal Belanda, Neils Mulder masa tersebut dicatat sebagai masa pecahnya Islam dan kelompok sinkretisme atau kejawen.

Melihat kondisi ini, muncullah dua alat penekan cukup ampuh dari Departemen Agama yaitu Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Aliran Kepercayaan Mayarakat (Bakorpakem) dan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama. Melalui dua perangkat ini, negara pada masa itu memainkan peran politiknya melakukan tindakan “intoleransi” terhadap rakyatnya. Tedi menyebunya sebagai “Politik Pengawasan Agama”.

Seorang anggota DPR, Muh. Dimyati, pada tahun 1952 menuntut dilarangnya aliran kepercayaan. Lalu dirumuskanlah apa yang disebut sebagai agama. Tahun 1959, DPR meminta definisi baku mengenai agama. Menteri Agama saat itu KH. Wahab Wahib merumuskan syarat disebut agama yang antara lain harus memenuhi aspek wahyu, kitab suci, rasul-nabi, dan pandangan hidup. Definisi ini jelas sangat mencolok hanya mengakomodir agama-agama samawi termasuk Islam, sehingga muncul oposisi dari kalangan Hindu-Budha untuk menolak pembakuan istilah agama ini.

Dari UU PNPS 1965, lahir diskursus tentang agama-agama yang sudah diakui. Istilah itu juga muncul di UUDS 1950, lalu otomatis tidak berlaku istilah “agama resmi” sejak dekrit 1959, memberlakukan UUD 1945 kembali, hingga ditekennya UU PNPS 1965.

Maka, dapat diterka istilah “agama resmi” menggugurkan adanya “kebebasan beragama dan berkeyakinan di Negara Indonesia”. Kebebasan yang dimaksud masih cita-cita, bukan realita.

“Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak lantas menjadi kewajiban beragama

“Pengaturan” ketat oleh negara terhadap cara beragama rakyatnya, bukan tanpa pandangan alternatif yang bahkan paling moderat hingga kini. Pandangan yang justru bukan dari kalangan “nasionalis” (PNI sebagai partai penguasa saat itu), tapi malah dari seorang Kyai-nasionalis sekaligus diplomat ulung, tokoh yang juga turut merumuskan Pancasila yakni KH. Agus Salim.

Menurut KH. Agus Salim sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak hanya dimaksudkan melindungi orang yang beragama atau bertuhan semata, bahkan juga mereka yang tidak mengakui Tuhan sekalipun (atheis/agnostik). Dalam artikelnya beliau menulis:

“….Dapatkah dengan asas negara itu kita mengakui kemerdekaan kenyakinan orang yang meniadakan Tuhan (atheis)? …… tentu dan pasti!. Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar negara yang mempunyai adab dan kesopanan mengakui dan menjamin kemerdekaan kenyakinan agama…” (Kementrian Agama, Bahagian Redaksi dan Publikasi, Djawatan Penerangan Agama: Agenda 1951/1952 hal. 124-125)

Bagi saya inilah pandangan yang paling moderat, bahkan masih lebih moderat dibanding cara pandang kita sekarang. Sayangnya, pendapat KH. Agus Salim tidak banyak menjadi rujukan dan pertimbangan sehingga menguap begitu saja.

Hingga jaman milenial ini negara yang “katanya” menjamin “kebebasan berkeyakinan”, masih dapat mengkriminalkan orang dengan delik penodaan agama. Bahkan sempat ada seorang yang mengaku dirinya atheis, ia diganjar bui tahun 2012 di Dharmasraya, Sumatera Barat.

Ya, dari sejarah pada masa awal kemerdekaan tidak cukup memberi kabar bahagia tentang peran negara terhadap persoalan keberagamaan. Beragam perangkat regulasi dari negara dari dulu hingga kini, justru memberi peluang untuk “minimal” melakukan tindakan persekusi terhadap kelompok minor yang dianggap beda, aneh, dan “sesat”. Bagaimana dengan sekarang? Silahkan dijawab sendiri.

Sehingga mari kita renungi sebelum teriak keras soal toleransi, sudahkah negara toleran dengan produk hukumnya, sudahkah pikiran kita terbebas dari “dogma” Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kewajiban beragama, sudahkah kita terbebas dari kungkungan istilah “agama resmi” atau sudahah kita sadar bahwa kolom agama di KTP tidaklah penting? Jika belum, mari benahi dari diri kita.

Ariful Anam

Ariful Anam

Pengajar | Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) kab. Kediri | Penyuka isu sosial-kultural | Penikmat kopi

Tentang Penulis

Ariful Anam

Ariful Anam

Pengajar | Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) kab. Kediri | Penyuka isu sosial-kultural | Penikmat kopi

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.