Locita

Sekelompok Orang yang Amnesia Tanggapan Atas Isu Pembubaran KPK

Sumber Foto: Beritagar.id

Bagi mereka yang tidak pernah berinteraksi dengan wacana-wacana seputar kelembagaan negara, isu pembubaran KPK yang digulirkan dengan membenturkan antara KPK dengan DPR via Pansus Hak Angketnya, mungkin akan tampak sangat menyeramkan.

Terbayang sudah bagaimana para koruptor akan bebas berkeliaran dengan pongahnya sembari memamerkan hasil rampokannya dari uang rakyat. Di kepala mereka bayang-bayang akan lahirnya sebuah negara yang para pejabatnya tertawa terbahak-bahak dan kekenyangan menikmati uang pajak yang dipotong dari hasil kerja buruh harian akan terasa semakin nyata.

Kalaupun kita bertanya kepada sebagian besar rakyat di Indonesia hari ini, apakah mereka akan sepakat dengan tindakan DPR yang membentuk Pansus Hak Angket untuk mengevaluasi KPK, dengan keterbatasan pengetahuan mereka, mereka pasti akan menjawab tidak sepakat tanpa berpikir dua kali.

Mereka akan menjawab dengan mudah semudah mereka menjawab berapa hasil penjumlahan 2 ditambah dengan 2. Karena mereka menjawab dengan nurani, nurani yang berbahagia ketika KPK berhasil menangkap para pejabat yang menggerogoti uang rakyat.

Tapi tetap saja jawaban itu bukan jawaban seluruh rakyat Indonesia. Jawaban itu adalah jawaban sebagaian besar rakyat Indonesia. Sebagian besar, tidak semua, karena masih ada sebagian kecil yang tidak menginginkan KPK hadir sebagai lembaga penegak hukum. Yaitu warga negara Indonesia yang saat ini berstatus sebagai Panitia Angket di DPR.

Namun bagi saya, isu pembubaran KPK yang dengan bangganya diteriakkan oleh sebagian anggota DPR saat ini–karena isu ini hanya dibicarakan oleh mereka–tentu saja menjadi lelucon tersendiri. Bukan karena isu ini tampak menyeramkan dengan membayangkan tawa kemenangan para koruptor ketika KPK dibubarkan, namun apa yang dilakukan oleh sebagian wakil rakyat yang sangat terhormat ini seolah mengingkari eksistensi kewenangannya sebagai anggota DPR.

Mulai dari dibentuknya hak angket sampai statemen cerdas bahwa KPK kerjanya hanya merusak citra pemerintahan Jokowi karena OTT yang dilakukannya justru membuka fakta semakin banyaknya koruptor (mungkin lebih baik kalau tidak ditangkap, biar tidak ketahuan, karena kalau tidak tertangkap artinya tidak ada korupsi) adalah tidak lebih dari dagelan yang menunjukkan betapa mereka ini sungguh tidak mengerti apa yang mereka sedang lakukan. Ini seperti kamu yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Namun, tiba-tiba orang itu hilang ingatan sebagai pacarmu. Saya seperti melihat sekumpulan orang yang amnesia di isu ini.

*****

Sebenarnya, isu pembubaran KPK ini berangkat dari persoalan yang sangat sederhana. Bahwa menurut DPR, KPK dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan koridor hukum yang ada seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK, atau benturan kewenangan antara KPK dengan penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Isu terakhir ini juga sebenarnya yang menjadi alasan utama sampai hari ini RUU KUHP tidak pernah diundang-undangkan. Lembaga-lembaga negara kita ini memang kadang-kadang lupa diri bahwa mereka ini rechtspersoon , bukan natuurlijke person yang punya ego dan perasaan sehingga harus baper ketika kewenangannya dipangkas. Atau mungkin mereka juga sedang hilang ingatan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara dapat diselesaikan di MK, bukan dengan menunda pembahasan RUU KUHP.

Itu menyebabkan sampai hari ini, skripsi mahasiswa pidana judulnya itu-itu saja sejak van Apeldoorn masih aktif mengajar tentang hukum adat. Tidak ada yang baru, seperti recycle bin. Dan dengan tingkah laku mereka pula, saya bisa paham bagaimana susahnya menjadi Nemo yang harus bersahabat dengan Dory yang setiap saat bisa amnesia.

Atas isu-isu sederhana tersebut, maka DPR berinisiatif untuk membentuk hak angket guna mengevaluasi kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum. Definisi hak angket ini sebenarnya diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) huruf b jo Ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 yang selengkapnya berbunyi :

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b  adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap  pelaksanaan  suatu  undang-undang  dan/atau  kebijakan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.”

Dan dari definisi ini, kita bisa dengan jelas melihat rasionalisasi DPR membubarkan KPK yaitu :

Pertama, DPR menganggap kata “penyelidikan” dalam norma tersebut diartikan sama dengan “penyelidikan” yang dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS yaitu tindakan yang ditujukan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga ketika hasil penyelidikan Pansus Hak Angket menyatakan bahwa KPK tidak menjalankan praktek hukum acara pidana, maka itu dianggap sebuah pelanggaran pidana dan oleh karenanya KPK harus dibubarkan.

Kedua, DPR dengan jelas memposisikan KPK sebagai pemerintah. Dimana tindakan yang dilakukan oleh KPK dianggap sebagai kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. DPR menganggap penyidikan itu beschikking. Sehingga jangan heran ketika nanti upaya hukum yang dilakukan oleh DPR untuk melawan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh KPK adalah menggugat hal tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan ketika ini terjadi, sungguh tindakan itu merupakan penemuan hukum yang cerdas. Secerdas dukun yang menyarankan cara terbaik untuk menjadi kaya adalah dengan membawa nasi tumpeng ke pohon beringin di hari jumat kliwon.

Dan yang paling lucu diantara semua itu adalah DPR menganggap selama ini KPK telah melakukan pelanggaran undang-undang dengan tidak melakukan penanganan delik korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah puncak lelucon dari dagelan yang hampir sepanjang serial Game of Thrones ini.

Semua orang yang pernah mengecap pendidikan SMA, pasti tahu bahwa DPR itu adalah lembaga yang tugasnya “membuat undang-undang”, terlepas dari apakah mereka mengenal istilah legislatif atau tidak. Lalu mengapa wakil rakyat yang tugasnya membentuk undang-undang ini malah grasak-grusuk mengaggap bahwa KPK tidak melaksanakan Undang-undang? Undang-undang yang mana?

Apakah pernah Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang hukum acara tindak pidana korupsi? Jangan hanya karena kemalasan membuat Undang-undang sehingga delik korupsi yang merupakan delik pidana khusus, penanganannya disamakan dengan delik pidana biasa.

United Nation Convention Against Corruption (2003) bahkan menganggap Korupsi sebagai masalah internasional serius yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi.

Namun, seserius apapun dunia internasional memandang korupsi, DPR kita tetap punya pandangan cerdas yang berbeda. Mereka hanya menerbitkan Undang-Undang tentang hukum materilnya, hukum formalnya diserahkan kepada Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, dari fenomena ini kita bisa mengetahui bahwa definisi hukum formil yang menyatakan bahwa hukum formil adalah hukum tentang cara melaksanakan hukum materil akhirnya terbantah. Korupsi sebagai sebuah delik khusus, faktanya ditangani dengan cara-cara yang umum.

Ini seperti dokter yang mencoba mengobati kanker dengan memberikan paracetamol dan menyuruh pasiennya meminum itu 3 kali sehari setelah makan. Jangan salahkan ketika pasien itu mencari cara lain untuk kesembuhannya. Begitupun dengan KPK, tidak bisa disalahkan ketika mereka berusaha untuk mencari treatment khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, karena konstruksi hukum formilnya tidak didasarkan pada struktur norma pada hukum materilnya.

Kalau DPR menganggap bahwa KPK tidak melaksanakan undang-undang, dengan baik, seharusnya DPR sadar diri, apakah memang ketentuan yang dibuat oleh DPR tentang Korupsi  sudah baik atau tidak dari segi materil maupun formal?

Kalaupun DPR menganggap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan KUHAP, mengapa KPK harus dibubarkan? Bukankah ada forum pra peradilan yang memang dibentuk untuk menangani kesalahan-kesalahan penerapan hukum acara pidana?

Lalu mengapa harus KPK yang dibubarkan ketika tidak melaksanakan hukum acara pidana dengan baik? Mengapa bukan kepolisian dan kejaksaan, yang juga faktanya pernah mengalami kesalahan penerapan hukum acara pidana.

Kalau DPR menganggap bahwa wewenang KPK berbenturan dengan kejaksaan dan kepolisian, mengapa alasan ini tidak dipikirkan dari dulu sebelum UU KPK disahkan? Siapa yang bisa menyangkal bahwa KPK terbentuk dari UU dan UU itu dibuat oleh DPR?

Dan mengapa pula tidak mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK? Ataukah sebenarnya hanya DPR yang menganggap kewenangan KPK berbenturan dengan kepolisian dan kejaksaan? Karena sampai hari ini, kepolisian dan kejaksaan masih melaksanakan tugasnya dan sama sekali tidak merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukan pada KPK sebagai lembaga penegak hukum. Tapi di DPR yang ternyata sebagian besar diisi oleh orang-orang yang amnesia. Orang-orang yang lupa bahwa dirinya bertugas membuat undang-undang yang baik.

Lupa bahwa mereka digaji oleh pajak yang ditarik dari rakyat yang bekerja dan berharap agar mereka tidak menjadi pelupa. Dan lupa bahwa mereka bisa saja dilupakan oleh rakyat di pemilihan umum selanjutnya.

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Tentang Penulis

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.