Locita

Menyoal PSBB “Jilid 2” DKI Jakarta

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai hari senin 14 September 2020, kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 pasca PSBB transisi yang diterapkan sebelumnya, PSBB kali ini selengkapnya tertuang dalam PERGUB Nomor 88 Tahun 2020. Alas dasar PSBB jilid 2 adalah terjadi lonjakan signifikan kasus baru covid-19 di Jakarta. Keputusan ini tak pelak menimbulkan beragam kontroversi, mulai dari isu “oposisi” pemerintah pusat terhadap pemda DKI sampai soal keputusan yang dianggap tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga terkesan tergesa-gesa.

Namun apapun soalnya, bagi saya kontroversi ini tidak terlepas dari penanganan kita yang setengah-setengah dengan mengharapkan hasil yang maksimal. Sedari awal penanganan Covid-19 tidak dapat dilakukan secara simultan, artinya penangananya bersamaan antara kesehatan dan ekonomi. Harus ada prioritas penanganan, kita mau fokus kemana. Dan bagi saya fokus kita seharusnya diarahkan ke pananggulangan kesehatan.

Penanggulangan kesehatan seharusnya menjadi leading sector atau prioritas, sederhananya ekonomi tidak dapat bertumbuh jikalau banyak warga Negara yang harus meregang nyawa karena Pandemi Covid-19. Mengutip apa yang dikatakan Dalai Lama “Berharap yang terbaik, bersiap hadapi yang terburuk”, harapan terbaik kita adalah pandemic covid-19 segera berakhir dengan ditemukannya vaksin dan ketaatan warga terhadap protocol kesahatan, bersiap hadapi yang terburuk artinya ekonomi kita akan terjerambab ke jurang resesi. Kalau demikian, konsekuensi logisnya adalah kita harus menghadapi kenyataan bahwa di kuartal III pertumbuhan ekonomi kita akan minus. Resesi kian nyata, diproyeksikan kuartal III mendatang pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 0 persen sampai minus 2 persen. Untuk keseluruhan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran -1,1 persen hingga +0,2 persen.

Polemik PSBB jilid 2 DKI Jakarta adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari keseriusan kita menghadapi pandemi yang setengah-setengah. Padahal, kalau dari awal kita tetapkan penanggulangan kesehatan menjadi fokus utama, sekarang kita dapat sedikit bernafas lega sembari menunggu vaksin yang menurut informasi berseliweran diakhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 akan terealisasi. Kondisi ini bisa tercermin pada jumlah tes Covid-19 yang masih tergolong rendah, apalagi jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga kita, sebut saja Malaysia dan singapura, dari beberapa data yang sudah rilis bahwa kapasitas testing covid kita masih sekitar 0,07 orang per 1000 penduduk per hari, Malaysia 0,3 orang per 1000 penduduk per hari begitupun filipina. Apalagi jika dibandingkan dengan singapura yang mencapai 1 orang per 1000 orang per hari.

Apapun kondisinya,  polemik berkepanjangan tentang keputusan PSBB jilid 2 DKI Jakarta jangan lagi diperdebatkan terus-menerus, seharusnya dapat dimaknai sebagai jalan percepatan penanggulangan covid-19. Walupun demikian, koordinasi antar seluruh pihak harus dilakukan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sebab penanganan dan penanggulangan covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Gotong-royong, bahu-membahu antar sesama anak bangsa menjadi kuncinya. Penanggulangan dan penanganan covid-19 kita jauhkan dari soalan tetekbengek, remeh-temeh urusan politik, kontestasi dan semacamnya. Keseriusan kita dibutuhkan, segera tingkatkan kapasitas testing sebab cara utama penanganan pandemi, kita mengetahui seberapa banyak orang yang terjangkit, selebihnya adalah perbanyak alat kesehatan (APD, ventilator, reagen PCR dan lain-lain) serta dimaksimalkan pendistribusian sampai ke pelosok-pelosok negeri, selanjutnya pastikan “stimulus” bagi masyarakat miskin yang terdampak akibat pandemi ini. Akhirnya, semoga bangsa kita segera keluar dari beragam masalah akibat wabah pandemi covid-19.

Ardiyanto Bolomba

Ardiyanto Bolomba

Wasekjend Bidang PB HMI 2018-2020 | Direktur Eksekutif Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (IK2NKP)|

Tentang Penulis

Ardiyanto Bolomba

Ardiyanto Bolomba

Wasekjend Bidang PB HMI 2018-2020 | Direktur Eksekutif Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (IK2NKP)|

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.