Locita

Masih Adakah Debora-Debora Lainnya?

Sumber Foto: junralsumut.com

Satu lagi pukulan telak mengenai wajah kesehatan Indonesia. Kematian Tiara Debora menjadi borok besar bagi negara ini setelah dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2014 lalu.

Program ini tinggal dua tahun lagi menuju universal health coverage yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami kesulitan dalam pendanaan.

Lihatlah bagaimana cerita pilu Debora, yang harus ditolak oleh Faskes (fasilitas kesehatan) karena duit dan Faskes tersebut tidak menerima BPJS. Terlebih penolakan itu dilakukan saat menjelang subuh.

Bayangkan saja, meminta sebesar 19 juta rupiah di pagi buta tentu bukan perkara mudah. Lembaga peminjam uang belum buka jam segitu, kerabat juga masih terlelap di pembaringannya. Hampir mustahil mendapatkan sejumlah itu, kecuali ada mukjizat hujan uang seperti yang terjadi di Bekasi lalu.

Sekiranya kasus penolakan pasien bukan hanya terjadi pada kasus Tiara Debora. Kasus penolakan pasien terjadi pula di banyak tempat—bahkan Faskes yang jelas-jelas memakai BPJS. Seorang Ibu hamil usia 8 bulan ditolak di tujuh rumah sakit BPJS karena kehabisan kamar.

Ada pula pasien korban kebakaran yang ditolak karena kuota BPJS Kesehatannyaoverlimit di Depok. Puskesmas Robatal menolak pasien karena penilaian akreditasi. Ada pula RS Siloam di Balikpapan yang menolak pasien karena belum pembukaan kelima.

Selain itu saya pikir masih banyak kasus penolakan pasien yang terjadi. Penolakan pasien yang terjadi di Faskes bukanlah lagu baru di dalam jagat medis.

Hal ini turut juga di alami oleh saya, yang pernah bekerja di klinik swasta. Saya ingat sekali, hari itu seorang pasien datang dengan rasa sakit di giginya. Tentu sakitnya sungguh terlalu, hingga dia memilih klinik secara acak.

Dia peserta BPJS, sayangnya klinik saya bukan klinik BPJS. Dengan berat hati saya kemudian menyuruhnya ke Faskesnya.

Dia meninggalkan klinik dengan amarah. Pun saya merelakannya dalam dilema, untung saja pasien tersebut tidak dalam keadaan darurat.

Iseng-iseng saya menanyakan itu pada pemilik klinik. Ternyata memang ada ketidakcocokan antara klinik atau rumah sakit swasta dengan BPJS

Sekiranya permasalahan ini bertemu pada hubungan BPJS dan RS swasta. Hal itu berhubungan dengan tarif INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) yang dianggap terlalu rendah, serta pelbagai masalah lainnya.

Dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Beberapa dokter—yang juga pemilik klinik, rumah sakit, dan pakar ekonomi kesehatan—mengeluhkan  bagaimana pasien-pasien BPJS yang utamanya memenuhi kliniknya.

Bagaimana tidak, acap kali pasien tersebut membutuhkan perawatan yang membutuhkan biaya mahal. Semisal operasi usus buntu yang menggelontorkan dana jutaan rupiah—baik untuk operasi ataupun laboratoriumnya. Di satu sisi mereka harus melakukan itu, jika tidak nyawa pasien menjadi taruhannya. Di satu sisi premi dari BPJS sesuai INA-CBGs tidak dapat mencukupi paket manfaat yang diterima oleh pasien.

Beberapa juga mengeluhkan bagaimana sulitnya meminta pelunasan itu kepada BPJS, beberapanya bahkan sempat cekcok.

Sehingga itu berimplikasi pada keuangan rumah sakitnya. Ya, memang betul urusan kesehatan adalah urusan kemanusiaan, namun harus diakui bahwa dibalik fasilitas kesehatan terdapat manusia juga.

Mereka adalah dokter dan perawat yang sama seperti manusia lainnya yang ingin hidup sejahtera dan layak. Selain itu fasilitas kesehatan juga membutuhkan dana untuk terus mengoperasikan segenap fasilitasnya untuk menjadikan pasien prioritas.Belum lagi pajak kepada rumah sakit.

Sampai hari ini, BPJS-Kesehatan adalah sistem kesehatan yang dipakai di Indonesia. Sebagai seorang praktisi yang pernah turut merasakan bagaimana periode Jamkesnas atau Jamkesda. BPJS menurut saya yang saat ini paling manusiawi. Dengan sistem subsidi silangnya, itu dapat membantu orang-orang yang berada dalam PBI (penerima bantuan iuran) yang merupakan orang-orang miskin.

Namun BPJS harus menutup segera celahnya. Sistem ini dalam pelaksanaannya masih bermasalah. Selain dari masalah di atas, BPJS kiranya memenuhi banyak keluhan pelayanan pasien, sulitnya rujukan yang bertingkat, hingga antrian yang panjang.

Memang betul RS Mitra Keluarga memang telah menunaikan tanggung jawabnya dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan pada Debora dan pengecekan tanda vital.  Namun nyatanya memang bayi tersebut membutuhkan perawatan di ICU, perawatan intensif, sebagai follow up setelah dilakukannya kegawatdaruratan. Menghalangi penatalaksanaan perawatan untuk keselamatan pasien tentu menyalahi kemanusiaan.

Juga jelas-jelas menyalahi UU No. 44 tahun 2009, pasal 29 tentang kewajiban rumah sakit yang berbunyi, Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Debora kecil telah tertutup dalam peti matinya. Pun dia juga terkubur di dalam tanah. Maaf dari RS Mitra juga sudah tersampaikan. Namun itu belum menyelesaikan permasalahan para bayi yang serupa

Di Indonesia Timur sana, yang notabene mengalami defisit fasilitas kesehatan dan dokter masih banyak Debora-Debora lainnya. Mereka tidak tersentuh dan terdengar. Jangankan rumah sakit swasta, dokterpun jarang ditemukan. Apalagi menyelamatkan nyawa di peralatan kesehatan konvensional.

Masih  dua tahun lagi, sebelum universal coverage—saya sebut di sini cakupan semesta—mencapai titik di mana harus dievaluasi. Debora menggugat komitmen kesehatan akan kemanusiaan. Dan kini jalan dunia kesehatan Indonesia masih berliku. Debora-Debora bisa jadi anak saya, Anda, atau mungkin kita semua.

Dhihram Tenrisau

Dokter gigi di klinik BPJS

Tentang Penulis

Dhihram Tenrisau

Dokter gigi di klinik BPJS

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.