Locita

Dua Sisi UU ITE

Sumber foto: id.techinasia.com

Kebebasan bagi saya adalah hal-hal yang tidak akan pernah dirasa sempurna. Mengapa? Karena seperti halnya iklan, di belakang kebebasan biasanya akan selalu ada syarat dan ketentuan yang mengikuti.

Saat masih kecil di antara kita mungkin ada yang diperingati oleh ibunya, “Boleh main di luar tapi jangan sampai baju kotor”. Atau saat nenek kita memasak makanan dia selalu bilang, “Boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Bukan sayang makanannya, sayang kamunya.”

Ya, mulai dari dalam ruang lingkup keluarga, kebebasan dengan syarat ini sudah bisa dirasakan. Hal ini mungkin bertujuan untuk mendidik agar lebih bertanggung jawab dengan kebebasan itu sendiri.

Bagi sebagian orang, bisa saja akan terasa terkekang dengan tindakan seperti itu, tergantung bagaimana keadaan yang dirasakan tiap orang dalam keluarganya. Namun secara pribadi, sejauh ini saya masih baik-baik saja dengan hal tersebut karena saya takut dicoret dari kartu keluarga.

Oke bercanda, saya merasa baik-baik, alasanya sederhana, karena perkataan mereka masuk akal. Berbanding terbalik dengan perasaan saya kepada UU ITE.

Kebebasan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara diatur dalam UUD 1945 Pasal 28. Salah satunya pada Pasal 28E yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Perkembangan teknologi yang pesat termasuk di Indonesia, membuka ruang baru yang lebih luas dan praktis bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Dari situ lah mungkin UU ITE tercipta untuk menjaga semua kegiatan di dunia maya masih dalam koridor standar kebaikan yang telah diatur.

Namun bagi saya, keberadaan UU ITE ini memiliki dua sisi yang saling berlawanan sifatnya. Di satu sisi, benar UU ITE bisa menjadi komponen penting yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Contoh: mengerucut pada bagian perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Salah satu cybercrimes yang diatur dalam UU ITE adalah konten ilegal, yang terdiri dari: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (BAB VII, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29)

Kita dapat melihat pada kasus video hatespeech yang dilakukan oleh Alfian Tanjung (Mei 2017) dan Tamim Pardede (Juni 2017). Kini nama-nama tersebut sudah ditahan oleh Mabes Polri terkait kasus ujaran kebencian yang memuat tuduhan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang komunis.

Nama-nama (yang cukup tenar) lainnya yang sedang berhadapan dengan kasus serupa dan ramai dibicarakan adalah Ahmad Dhani dan Jonru atas perkataan mereka di sosial media.

Di sini, UU ITE terbilang cukup efektif untuk membuat batasan yang bertanggung jawab juga selektif bagi orang-orang yang melakukan kegiatan di internet. Apalagi bagi orang-orang yang senang menghasut, menipu, berkata kasar, menyebarkan kebencian hingga berita bohong (hoax) di internet. UU ITE cukup memberikan efek jera.

Akan tetapi di sisi lain UU ITE bisa menjadi sangat mengerikan apalagi pada poin pencemaran nama baik. Kita dapat mengambil contoh dari kasus aktivis dan jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono atau komika Acho. Mereka masing-masing dilaporkan akan tuduhan menghina, menyebar kebencian dan pencemaran nama baik. Padahal pada masing-masing tulisan, mereka memaparkan data-data yang sesuai fakta.

Pada pasal pencemaran nama baik, sudah ditegaskan bahwa unsur pidana dan ketentuan mengenai pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Akan tetapi kembali lagi sebuah aduan dalam kasus hukum itu dinilai secara subjektif oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak yang merasa dicemarkan namanya.

Maka dari itu tidak peduli, bagaimana eratnya kritik atau pendapat berpegang pada data-data yang sesuai fakta sekali pun. Maka tetap bisa diadukan bahkan dipidanakan.

Inilah bagian yang kurang masuk akal dari UU ITE. Undang-undang ini mempunyai bahaya laten yaitu mengaburkan konteks antara mana hal yang benar-benar berupa kritik dan mana yang betul-betul bertujuan menghina.

Jika begitu dengan mudahnya akan terbangun pola anti kritik dari seluruh lapisan dalam masyarakat. Ini bisa menambah jumlah individu, kelompok atau korperasi yang dalam istilah kekinian disebut baper (bawa perasaan)

Bayangkan saja kedepannya negara kita yang mengaku menganut demokrasi ini malah membuat kita merasakan ketakutan-ketakutan. Rasa seperti diawasi, dikekang atau dibungkam saat mengemukakan pendapat akan sering ada.

Bayangkan juga makin banyaknya tokoh atau pejabat yang mudah baper dan anti kritik itu, dengan senyum sumringah berlindung di balik “perisai” UU ITE ini. Misalnya, seorang pejabat dikritik kinerjanya karena terlanjur baper. Dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik dia melaporkan orang yang mengkritiknya. Membuat informasi tentang kinerja buruknya menguap begitu saja.

Atau bayangan kehilangan orang-orang yang kritis dan punya andil mengungkapkan masalah-masalah laten atau pun jelas yang sedang terjadi di negara kita agar dipahami secara kolektif di masyarakat. Karena sedang duduk murung di penjara. Jika terjadi, tidakkah semuanya terasa seperti deja vu?

UU ITE seharusnya menjadi perangkat yang menjaga nilai kebebasan berpendapat yang diatur dalam UUD 1945. Membuat orang lebih bijak akan hal yang akan dia sampaikan. Bukan jadi senjata yang mematikan kebebasan itu sendiri.

Maka dari itu menurut saya, kita perlu sama-sama mengevaluasi diri akan pemahaman akan UU ITE ini.

Agar ada keseimbangan. Yang berpendapat lebih bertanggung jawab dan yang dikritik lebih paham konteks agar tidak semata-mata asal melaporkan. Dan negara sebagai pengatur tidak semena-mena melakukan tindakan represif.

Avatar

Aswan Pratama

Teman main semesta

Tentang Penulis

Avatar

Aswan Pratama

Teman main semesta

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.