Locita

Anomali Suu Kyi dan Krisis di Rohingya

Muslim Rohingiya berdemonstrasi di depan kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur (Sumber foto: independent.co.uk)

Rezim militer Burma boleh tumbang, zaman bergerak dan demokrasi perlahan berkembang. Pemerintahan berganti, tapi sepertinya ada yang tetap bertahan di Myanmar: diskriminasi.

Bertahun silam situasi Burma adalah potret nyata dari mayoritas warna pemerintahan di dunia. Kontrol penuh tentara atas negara. Dan kontrol penuh, kita tahu, selalu bermakna satu hal, yakni kekuasaan yang dimonopoli.

Perihal itu, tidak ada yang bisa menjelaskan secara terang dan gamblang selain Aung San Suu Kyi. Suu Kyi adalah sejarah diskriminasi politik rakyat Myanmar.

Ia representasi mayoritas rakyat yang menjadi korban dari puluhan tahun situasi Burma yang penuh kegelapan. Ia contoh nyata dari hak asasi yang dirampas. Dan Suu Kyi tidak diam, ia memilih melawan meski harus menghadapi konsekuensi yang kejam.

Tapi keberanian rupanya menular, sekejam-kejamnya rezim militer memberangus, suara-suara kebebasan tak bisa dibendung.

Publik internasional bersimpati kepada perjuangan Aung San Suu Kyi, di tengah keterbatasan ruang gerak politikya, di tahun 1991 ia justru dianugerahi Nobel Perdamaian atas dedikasinya pada demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Dan di tahun 2007, keberanian juga perlawanannya menjalar menjadi gelombang protes yang besar. Deretan sepuluh ribu biarawan dan biarawati berjubah merah berbaris dari Pagoda Shwegadon, menapak jalan-jalan kota Yangoon.

Mereka meneriakkan apa yang Suu Kyi suarakan, sekaligus menegaskan legitimasi akidah bahwa iman Buddhisme adalah doktrin perihal welas asih, dan karena itu, tak ada tempat bagi otoritarian militer, rakyat Myanmar tak bisa ditindas.

Boleh jadi, hal itu adalah gejala psikologis yang fitrawi tentang kehendak bebas manusia yang menolak dibelenggu. Pada titik yang paling ekstrim, selemah-lemahnya manusia niscaya melawan segala bentuk penindasan.

Arak-arakan protes agamawan Buddha itu juga bergerak ke Aveneu Universitas, mendekat ke rumah tempat Suu Kyi ditahan belasan tahun. Di sana, dari balik jendela, Suu Kyi menyambut dengan lambaian tangan, serta mata yang basah (lihat Catatan Pinggir Goenawan Mohammad, “Myanmar”, Majalah Tempo Edisi. 32/XXXVI/01–7 Oktober 2007).

Burma akhirnya bertransformasi, juga junta militer yang terdesak akhirnya memilih berkompromi. Konstitusi diamandemen, dan pemilu diselenggarakan tanpa intervensi. Demokrasi pun perlahan-perlahan tumbuh.

Suu Kyi yang terpojok akhirnya menuai apa yang diperjuangkannya. Ia tahu, tak ada baja paling keras yang sanggup menahan kehendak rakyat banyak. Tahun 2010, Ia dibebaskan dari tahanan rumah yang dijalaninya belasan tahun. Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD), Partai yang ia dirikan, memenangi pemilu juga menguasai mayoritas kursi parlemen.

Ini menandai era baru Myanmar, era transisi yang lebih demokratis. Meskipun terganjal konstitusi untuk menjadi Presiden, Suu Kyi tetap mengendalikan pemerintahan. Pada kabinet yang dibentuk pasca pemilu 2015, Ia mengambil alih beberapa posisi menteri.

Bahkan yang terbaru, Presiden Myanmar, yang tak lain adalah pembantu terdekat Suu Kyi, menunjuknya sebagai State Counsellor. Sebuah posisi struktural dalam pemerintahan Myanmar yang setingkat dengan perdana menteri.

Myanmar hari ini tentu berbeda dengan Burma di bawah kendali junta militer. Myanmar memasuki era transisi demokrasi. Sebuah Iklim yang bersemi setelah setidaknya melewati dua gelombang protes besar. Jauh sebelum protes kelompok agamawan di tahun 2007, demonstrasi melawan tirani rezim bergolak di tahun 1988 dengan sedikitnya 3000 demonstran ditembak mati.

Begitulah kita menyaksikan Myanmar melewati era transisi hari-hari ini, sebuah negara yang hendak melesat ke depan tapi dengan beban dan luka sejarah di masa silam. Dan pada situasi yang semacam itu, tantangan sejarah selalu meniscayakan tiga pola yang lazim.

Pertama, ketidakpuasan kelompok mapan atas terjadinya perubahan dan transisi pemerintahan atau kelompok mayoritas yang sekian lama merasakan ketidakadilan rezim sehingga memanfaatkan momentum perubahan sebagai kanal perjuangan, yang fatalnya justru menebalkan politik identitas dan sentimen rasial. Hal tersebut potensial memicu ketegangan horisontal bermotif SARA. Kita tahu, struktur demografi Myanmar bercorak multikulturalisme dengan sedikitnya dibentuk oleh tujuh etnis.

Menurut data dari Oxford Burma Alliance, dua per tiga dari total rakyat Myanmar adalah warga beretnis Bamar/Birma dan beragama Budha, mendiami sebagian besar wilayah kecuali pedesaan. Selebihnya adalah warga dengan etnis, 1) Etnis Karen, suku beragama Buddha dan Kristen, umumnya tinggal di pegunungan yang berbatasan dengan Thailand. 2) Etnis Kayah, suku yang berkerabat dengan etnis Thai. 3) Etnis Arakan/Rakhine, umumnya beragama Buddha dan menghuni perbukitan di Myanmar Barat. 4) Etnis Mon, suku beragama Buddha yang tinggal di kawasan selatan dekat perbatasan Thailand. 5) Etnis Kachin, kebanyakan beragam Kristen. 6) Etnis Chin, bermukim di wilayah yang berbatasan dengan India. Umumnya beragama Kristen. 7) Etnis Rohingya, etnis beragama Islam yang bermukim di utara Rakhine.

Dengan struktur etnis yang beragam semacam ini turut menjadi pemicu ketegangan sosial di Myanmar. Terlebih, ketegangan etnik di Myanmar memiliki potensi laten yang mewarnai sejarah Myanmar.

Sejarah konflik Myanmar fase pra-kolonialisasi Inggris adalah konflik perebutan kekuasaan dan wilayah antara etnis Burma yang bermigrasi dari Tibet dengan Etnis Shan (Siam dalam bahasa tibet) yang umumnya bermukim di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar.

Ketegangan etnis terus berlanjut setelah kemerdekaan Myanmar, bahkan semakin meruncing menjadi upaya Burmaisasi ketika Militer yang didominasi etnik Burma melakukan kudeta berdarah dan mengambil alih kepemimpinan negara dari Aung San (Ayah Suu Kyi) dan U Nu, dua tokoh utama di balik kemerdekaan Myanmar.

Semenjak kudeta yang menjadi cikal bakal junta militer di Myanmar itu, pemerintahan dan proses pembangunan seolah-olah menjadi jalan penegesan supremasi etnis Burma terhadap etnis yang lain. Sentimen primordial sangat mempengaruhi konfigurasi pemenuhan hak-hak warga.

Tak ayal, hal itu menciptakan ketidakadilan serta kondisi di mana etnis non Burma menjadi warga negara kelas dua. Situasi yang kemudian mendorong sejumlah perlawanan etnik di Myanmar.

Seperti perlawanan etnis Karen di wilayah segitiga emas di pegunungan Myanmar utara atau pemberontakan bersenjata ARSA (Tentara Penyelamat Rakyat Rohingya) di negara bagian Rakhine yang dipicu kesenjangan rasial minoritas Rohingya.

Dan lazimnya di banyak negara, perlawanan selalu direspon secara represif oleh rezim berkuasa. Kondisi ini yang kemudian melatari minoritas warga Myanmar beretnis non Burma melakukan diaspora sejak tahun 1960-an. Umumnya bermigrasi di negara tetangga yang berbatasan dengan Myanmar, seperti Thailand, Bangladesh, Cina, Laos, dan India.

Problem laten kesenjangan rasial ini setidaknya bisa menjadi mata analisis untuk menelaah ketegangan politik di Myanmar pada fase transisi demokrasi sekarang ini. Sekaligus pontesial menjadi ganjalan yang serius bagi masa depan demokrasi di Myanmar.

Kedua, anasir rezim lama yang mengonsolidasi sisa kekuatan dalam mengamankan kepentingan kapital kelompoknya. Kita tahu, pembebasan Suu Kyi adalah situasi kompromistis antara kesadaran Suu Kyi bahwa mustahil cita-cita perjuangannya terwujud tanpa dukungan militer, serta keputusasaan junta militer yang tak kuasa menahan desakan publik internasional.

Dalam situasi yang semacam ini, baik Suu Kyi maupun kelompok militer akan memilih opsi interaksi yang moderat terkait hubungan kedua pihak. Terlebih bagi Suu Kyi yang memiliki trauma buruk masa lalu dengan militer, serta pengalaman ayahnya yang dikudeta, tentu membuatnya akan sangat hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Suu Kyi akan sangat memperhitungakan bahwa ketidakpuasan militer atas akomodasi pemerintahannya terhadap kepentingan mereka hanya akan menciptakan ketidakharmonisan yang tidak menguntungkan bagi Suu Kyi sendiri.

Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Suu Kyi selain memberikan porsi yang memadai terhadap akomodasi kepentingan junta militer, terutama kepentingan bisnis dan akumulasi kapital.

Dilema posisi Aung San Suu Kyi dalam hubungannya dengan faksi militer Myanmar juga menjadi variabel lain yang penting diperhatikan dalam menyusun kebijakan pemerintahan sekaligus keberpihakannya. Variabel ini pun menjadi penting dalam menganalisis ketegangan di Myanmar hari-hari ini.

Ketiga, kepentingan investasi dan ekploitasi sumber daya alam. Sejak Myanmar membuka diri pada tahun 2011, ekspansi investasi Cina tak lagi tertahankan. Myanmar juga berada dalam posisi geo-politik yang penting dan strategis bagi kepentingan Cina.

Seiring dengan adanya Jalur Pipa Shwe, yang telah menghubungkan distribusi migas dari Afrika dan Timur Tengah ke China, sebagaimana penjelasan Hasrul Hanis yang dikutip dari Islambergerak.com.

Diketahui, Jalur Pipa Shwe merupakan Joint venture antara China National Petroleum Corporation, induk Petrocina, dan Myanmar Oil & Gas Enterprise (perusahaan milik junta militer) dengan titik strategis di pelabuhan Sitwee, Arakan.

Jalur pipa ini melewati 21 daerah termasuk beberapa daerah rawan konflik etnis di utara Myanmar. Cina sangat berkepentingan dengan jalur pipa ini untuk membawa migas ke negaranya dengan total investasi mencapai US $29 billion selama 3 dekade. Hal tersebut membuat rezim junta militer sebelumnya harus memastikan bahwa wilayah jalur pipa tetap aman.

Sedangkan proyek gas Shwe merupakan kerjasama rezim Junta Militer dengan perusahaan India dan Korea Selatan. Proyek ini berencana memproduksi 500 juta kaki kubik (Mcfd) gas per hari selama 30 tahun, memasok 400 Mcfd ke Cina, dan 100 Mcfd tersisa untuk pabrik yang dimiliki oleh pemerintah Burma, militer, dan elit bisnis terkait.

Variabel ketiga ini penting dijadikan alat bedah untuk mengurai kontradiksi ekonomi politik yang terjadi di Myanmar. Menurut Hasrul Hanif, dampak sosial ekonomi dari eksploitasi Sumber Daya Alam Myanmar lewat megaproyek Jalur Pipa Shwe telah menciptakan krisis politik dan marginalisasi ekonomi yang ekstrem.

Hal tersebut menjadi bola salju yang menyebabkan krisis semakin besar dan kemudian diarahkan oleh elit penguasa untuk membangkitkan politik identitas dan sentimen rasial yang menyudutkan etnis minoritas Rohingya sebagai musuh bersama demi mengamankan kepentingan bisnis elit penguasa. Bisa jadi, menguatnya sentimen rasial dan politik identitas memang sengaja dihembuskan untuk mengalihkan kemarahan mayoritas rakyat Myanmar akibat kemiskinan dan ketidakadilan sekian lama.

Dari ketiga pola variabel yang lazim mewarnai era transisi sebuah negara, tidak mudah kemudian untuk menghukumi sikap diamnya Aung San Suu Kyi terhadap desakan publik internasional atas ketegangan politik yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Mungkin berhadapan dengan situasi dilematis seperti itu telah menggoyahkan idealisme Suu Kyi perihal penegakan Hak Asasi Manusia. Hal yang diperjuangkannya selama puluhan tahun.

Atau barangkali penggalan diktum lama itu memang benar, bahwa idealisme seseorang bukanlah diuji ketika ia memperjuangkannya, tapi bagaimana ia menjaganya setelah perjuangannya usai.

Sebab di hari-hari ini, kita sedang melihat di seluruh dunia, harapan yang dulu naik karena perjuangan Suu Kyi, pelan-pelan telah berubah menjadi kemarahan yang membumbung tinggi melebihi tingginya 1000 pagoda.

Ilham Akbar Mustafa

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Aktif sebagai peneliti pada Suropati Syndicate dan Wasekjen PB HMI

Tentang Penulis

Ilham Akbar Mustafa

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Aktif sebagai peneliti pada Suropati Syndicate dan Wasekjen PB HMI

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.