Locita

Pembelaan Diri Seorang Hakim Terhormat Menakar Sumpah Patrialis Akbar dari Perspektif Hukum

Patrialis saat keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Patrialis sempat menjelaskan perihal kasusnya kepada awak media yang menunggu pemeriksaannya. Membantah terlibat suap, Patrialis justru merasa dizalimi. Sumber foto: jurnalbanua.com

Saat jaksa penuntut umum membacakan requisitoirnya yang menuntut mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 12 tahun 6 bulan. Saya masih ingat kalimat tanggapan Patrialis Akbar yang di-framing oleh beberapa media online.

Patrialis Akbar bersumpah sampai di arsy’ bahwa dirinya tidak menerima suap. Hal ini cukup konsisten, mengingat sejak hari pertama Patrialis Akbar keluar dari gedung KPK mengenakan rompi legendaris setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dengan lantang mengatakan bahwa dirinya tidak menerima suap.

Bahkan sampai saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin (4/9/2017), Patrialis Akbar masih memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah yang sedang dizalimi oleh hukum.

Sampai tulisan ini saya buat, memang saya belum membaca dengan lengkap putusan majelis hakim dalam perkara ini. Karena memang biasanya, sistem informasi perkara di Mahkamah Agung atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat IA, masih luput untuk mengunggah putusan kasus-kasus besar.

Walaupun sistem databasenya sudah termasuk yang paling mutakhir jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain di Indonesia. Jadi analisis terkait fakta-fakta persidangan mungkin akan disajikan pada kesempatan yang lain.

Namun, hal yang paling menarik dari kasus ini dan kasus-kasus korupsi lainnya adalah bagaimana para pejabat yang sudah menjadi terpidana dalam kasus-kasus korupsi, suap dan kasus serupa yang melibatkan jabatan publik. Tetap bisa memberikan kita hikmah walaupun dalam kondisi yang paling sulit.

Bahwa jika kelak kalian menjadi pejabat dan terjerat kasus hukum, maka untuk meredakan amarah publik atas pelanggaran hukum yang kita lakukan. Maka sebutlah nama Tuhan demi meyakinkan rakyat bahwa kita tidak bersalah.

Cukup ubahlah penampilan kalian sereligius mungkin. Maka dengan itu, niscaya kalian akan diselamatkan oleh simpati publik yang keimanannya sebatas kornea.

*****

Patrialis Akbar akhirnya divonis 8 tahun pidana penjara ditambah denda Rp. 300 Juta subsider, 3 bulan kurungan serta kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar USD 10.000 dan Rp. 4.043.000 oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Ia terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (“UU TIPIKOR”) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pasal 12 huruf c UU Tipikor itu berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

(c). hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;”

Sedangkan Pasal 18 UU Tipikor itu tentang kewajiban seorang terpidana untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Adapun Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan.

Dimana pasal ini adalah pasal yang pasti digunakan oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU) untuk menuntut setiap peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan Pasal 64 ayat (1) KUHP itu tentang perbarengan tindak pidana.

Walaupun kita belum membaca putusan tersebut secara detil, namun diputusnya Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 8 tahun. Kita bisa menyimpulkan bahwa fakta-fakta persidangan terbukti kontradiktif dengan apa yang digaungkan oleh terdakwa selama ini bahwa dirinya adalah korban kezaliman.

Fakta persidangan jelas terbukti berdasarkan keyakinan hakim bahwa Patrialis Akbar terbukti menerima hadiah atau janji yang dengan kesadarannya.

Seharusnya patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara dalam jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.

Setiap orang memang berhak untuk melakukan penilaian, bahwa dirinya bisa saja dijadikan korban oleh sebuh rezim hukum yang otoriter. Saking otoriternya, bahkan hakim sekelas Patrialis Akbar pun tidak bisa bebas melakukan tindak pidana.

Tapi kita juga tidak bisa pura-pura lupa bahwa tuduhan terhadap kezaliman sistem hukum tersebut keluar dari mulut orang yang sebelum terjaring OTT, masih menjabat sebagai penegak hukum. Kontradiktif, seperti kontradiktifnya dosen-dosen fakultas hukum yang sampai bergelar doktor, belum menentukan keberpihakannya dalam aliran-aliran teori hukum. Pikirannya masih mengambang, seperti kumpulan sampah plastik di Sungai Ciliwung.

****

Dalam konstruksi pemeriksaan perkara pidana di pengadilan (baca: Hukum Acara Pidana). Ruang-ruang pembelaan diri bagi tersangka sejak di tahap penyidikan sampai statusnya menjadi terdakwa di tahap persidangan tetap terbuka. Sampai pada upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali.

Hukum tidak menutup mata terhadap pembelaan, dan menurut hukum itu merupakan hak asasi dari setiap orang yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim pun dalam memutuskan sebuah perkara terikat pada asas audi et alteram partem dimana hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.

Pada tahap penyidikan, seseorang berhak untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasehat hukum.

Bahkan diperkenankan untuk mengajukan ahli serta saksi-saksi fakta yang meringankan (a de charge). Untuk mewartakan kronologis terjadinya tindak pidana dari perspektif tersangka.

Kesempatan ini pun, kembali dibuka dalam proses persidangan. Bahkan diperkenankan untuk menambah jumlah saksi dan ahli dari saksi dan ahli yang diajukan dalam tahap penyidikan.

Dalam proses persidangan pun, seorang terdakwa berhak secara hukum untuk memaparkan pembelaannya secara komperhensif dalam sebuah pleidoi yang dibacakan di depan persidangan.

Infografis: Dhihram Tenrisau

Apabila seorang tedakwa kemudian tidak puas akan putusan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama. Terdakwa masih dapat mengajukan pembelaan dirinya di forum banding.

Guna memeriksa kesalahan-kesalahan penerapan hukum di pengadilan tingkat pertama. Bahkan masih berkesempatan untuk memberikan informasi tambahan kepada majelis hakim tingkat banding dengan melampirkan bukti ad informandum sebagai lampiran memori bandingnya.

Begitupun apabila ketidakpuasan itu berulang di tingkat banding. Kesempatan masih terbuka di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Bahkan dalam KUHP pembelaan dalam kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Dengan syarat bahwa pembelaan tersebut dilakukan dengan terpaksa untuk membela diri sendiri, orang lain, melindungi harta benda dan kesusilaan karena ada ancaman yang sangat dekat saat itu yang melawan hukum. Dalam hukum tindakan ini dikenal dengan istilah noodweer.

Membela diri itu hakikatnya memang merupakan sebuah hak pada diri seseorang. Orang bebas melakukan apa saja untuk membela dirinya, bebas mengatakan apa saja untuk membela dirinya.

Bahkan Tuhan pun mungkin sudah merelakan diri-Nya disebut-sebut dalam sumpah pembelaan diri orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada yang salah dalam tindakan ini.

Seperti tidak ada yang salah dalam tindakan Partialis Akbar yang bersumpah demi arsy’ Tuhan. Menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perjalanan umroh dari uang USD 10.000 tersebut.

Bersumpah demi Allah bahwa dirinya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari Basuki Hariman dan bahkan mengatakan fakta persidangan itu lebih banyak fiksinya daripada hal-hal yang nyata.

Tapi sayang sekali, apapun yang dikatakan oleh Patrialis Akbar dalam rangka membela dirinya gagal untuk meyakinkan hakim. Bahwa draft putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang terbukti beraliran dana USD 10.000 adalah hal fiksi.

Menurut hakim, hal itu merupakan fakta yang nyata dan terbukti sebagai fakta hukum dan oleh karenanya terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana.

Sumpah atas nama arsy’ Tuhan itu pun tidak bisa disebut sebagai noodweer. Sang Hakim Yang Mulia tetap saja tidak bisa menghentikan majelis hakim untuk membacakan putusannya dan memutuskan beliau bersalah telah melakukan tindak pidana.

*****

Model pembelaan yang dilakukan oleh Patrialis Akbar ini sebenarnya bukan tindakan baru. Kita bisa menemukan model pembelaan ini dengan mudah dalam tindakan mayoritas pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi dan sejenisnya.

Mereka mungkin berpikir bahwa walaupun mereka tidak bisa mengelak dari proses hukum, setidaknya nama baik mereka bisa diselamatkan dengan membangun opini publik yang memposisikan dirinya sebagai korban.

Selayaknya sekelompok orang yang tetangkap tangan sedang bermain judi. Lalu semua orang itu membela dirinya dengan mengatakan mereka adalah korban perjudian. Frasa “korban perjudian” itu mirip dengan frasa “korban penyuapan”, sama-sama terdengar indah dan menggugah rasa iba. Justru yang tidak bermakna itu adalah frasa “korban pembunuhan” atau “korban pemerkosaan”.

Sebab pembunuhan dan pemerkosaan itu tidak merugikan orang lain, jadi tidak mesti ada korban. Sedangkan penyuapan hakim dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu memakan korban, sehingga frasa “korban penyuapan” itu memang merupakan fakta yang tidak bisa dinafikkan.

Apalagi sang korban sudah merubah tampilannya dengan sangat religius, seperti menghitamkan jidat dan mencukur kumis sembari membiarkan janggut tumbuh lebat dan memutih. Tentu saja level pemaknaan akan predikat korban itu pun bertambah, menurut orang-orang yang keimanannya bahkan tidak menembus pupil.

Tapi sadar atau tidak, itu semua tidak bermakna di mata hukum. Sekeras apapun upaya rekonstruksi opini yang dibangun untuk menciptakan opini publik. Tidak berpengaruh terhadap fakta hukum dan keyakinan hakim di persidangan.

Justru metode ini menurut saya adalah sebuah kesalahan besar, karena energi akan habis untuk membentuk opini publik. Tapi melupakan hal yang paling substansial dalam penanganan perkara yaitu menyusun fakta-fakta hukum di persidangan.

Lihatlah bagaimana pidana yang dijatuhkan kepada Anas Urbaningrum, apakah sumpahnya di Monas berlaku? Atau kasus Jessica Kumala Wongso yang diputus bersalah sebagai orang yang meracuni Wayan Mirna Salihin. Apakah live sidangnya di salah satu TV swasta berpengaruh terhadap putusan hakim?

Atau lihat lagi pertimbangan hukum Parlas Nababan dalam kasus kebakaran lahan yang spektakuler di Riau. Apakah hal itu pengaruh dari opini publik?

Opini publik, bagaimanapun tidak akan mempengaruhi hukum yang tetap berjalan dengan logikanya sendiri sebagai diskursus yang sui generis.

Seperti pernikahan Raisa yang tidak bisa dihentikan dengan jutaan ciutan patah hati yang menjadi trending topic.

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Tentang Penulis

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.