Locita

Rumah Sakit Yang Menyakiti Nalar

ilustrasi: jenazah di Rumah Sakit

PERNAHKAH ANDA mendengar nama Suwandono? Seorang lelaki paruh baya di desa kecil di Bengkulu yang baru beberapa hari yang lalu tewas memilukan ditangan rumah sakit penyelenggara BPJS. Tentu kabar ini jarang ada yang hinggap di telinga kita. Kabut asap politik baik di media maupun di ruang nyata tentang Pilgub di Jakarta telah berhasil menutup pandangan kita atas kepiluan yang sedang menjalar dimana-mana.

Suwandono dipastikan meninggal pada (16/4/17) setelah sehari sebelumnya ia dianjurkan (baca; dipaksa) pulang ke rumah karena telah dinyatakan sehat atau dianggap tak perlu lagi menerima perawatan dari rumah sakit.

Keterangan oleh Sadiki salah satu anggota keluarga dari Suwardono yang diwawancarai langsung oleh tim Kompas.com menuturkan bahwa alasan pihak rumah sakit memutuskan untuk mengembalikan Suwandono ke rumah. Menurutnya, karena pasien BPJS tak berhak memperoleh tindakan medis dari rumah sakit melebihi dari lima hari semenjak diinap. Rumah sakit bahkan mengajukan syarat, agar Suwandono bisa di rawat kembali, keluarga Sumandono harus memberikan surat rujukan dari rumah sakit yang lain.

Meninggalnya Suwandono ini merupakan berita yang bisa menampar pemerintahan Jokowi selama ini yang selalu digaungkan di banyak tempat tentang perbaikan system layanan kesehatan di Rumah Sakit terhadap pasien BPJS. Pasalnya, kasus semacam ini sudah bejibun dan sialnya tak banyak rumah sakit yang menganggap ini sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar atas layanan kesehatan. Malah justru yang ada pihak rumah sakit dengan segala alibi akan berdalih melakukan pembelaan dan bahkan tidak jarang rumah sakit justru menyalahkan para korban.

Februari tahun 2015 yang lalu di RSUD Djasamen, Saragih Pematangsiantar, Sumatera Utara Mennaria Garingging (77) merenggang nyawa tak berdaya akibat ditelantarkan oleh rumah sakit. Di pertengahan April tahun 2016 kemarin RSUD Prof DR Soekandar Kabupaten Mojokerto terpaksa harus menerima tuntutan hukum dari keluarga Atmo Loehoer karena telah mengabaikan kondisi kritis dari Almarhum hingga akhirnya meninggal. Juga yang dialami oleh almarhum Masyita Dewi Koraia (50) Pasien BPJS PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Rumah Sakit Moehammad Husein (RSMH) Palembang yang dipulangkan secara paksa dalam keadaan sakit. Pastinya daftar kriminal ini masih sangat banyak dan tentu dengan perkara-perkara yang berbeda. Untuk beberapa ulasan yang lain anda bisa temukan dalam artikel ini.

Pelanggaran oleh rumah sakit provider JKN atas Standar Prosedur Operational (SOP) terhadap pasien BPJS hingga berujung pada hilangnya nyawa pasien memang seringkali terjadi. Mirisnya, kasus tersebut acapkali menguap dan berakhir dengan antiklimaks. Kalau tidak mendapat tekanan besar atau intimidasi, keluarga dari korban sering ditimpal oleh institusi rumah sakit dengan beragam alasan.

Berkelitnya rumah sakit bisa banyak rupa. Dan tentu bagi rumah sakit para keluarga korban ini selalu dipandang dari sisi yang sangat rendah sebagai manusia-manusia yang polos, naïf dan minim pengetahuan. Maka dengan itu mereka bisa dengan seenaknya dibodohi. Lalu yang dapat dilakukan oleh keluarga korban kemudian hanya bisa ikhlas menerimanya. Menganggapnya sebagai garis takdir atau nasib yang harus diterima.

Dalam kasus Suwandono misalnya, Rumah Sakit RS M. Yunus Bengkulu menyangkal semua tuduhan yang muncul bahwa Suwardono adalah korban dari kelalaian rumah sakit. Menurut mereka berdasarkan diagnosa dari dokter yang menangani Suwardono. Ia sudah dalam kondisi yang sembuh dan sudah sewajarnya dapat dipulangkan.

Dengan kata lain tanpa disadari bahwa rumah sakit secara picik memakai Argumentum ad Verecundiam untuk membungkam mulut keluarga para korban. Cara berdalih semacam ini tujuannya untuk memberi kesan bahwa Dokter tidak mungkin mengeluarkan hasil yang keliru terkait kondisi dari para pasien. Kesakralan profesi dokter digunakan oleh rumah sakit sebagai plasebo effect untuk menepis semua sangkaan itu. Seolah-olah semua dokter bebas dari cacat moral. Seakan-akan dokter bersih dari kekeliruan dan kejahatan.

Dokter turut berperan

Dibalik itu semua kita tentu tahu bahwa -jika menilik ke segi pendapatan- di era BPJS kesehatan ini, dokter adalah pelaku pasar yang cukup banyak merasakan tekor. Bukan karena sistem pembiyaan kapitasi oleh BPJSkes untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mulai dari puskesmas, klinik pratama, dokter dan dokter gigi praktek swasta (lihat Permenkes 21/2016). Akan tetapi Profesi dokter yang semula bisa mengais keuntungan secara maksimal cenderung mengalami penurunan.

Oleh karena itu untuk melakukan akumulasi, tidak jarang Dokter pun melakukan berbagai kecurangan. Apa yang disebut sebagai tindakan fraud (penipuan) gemar dipraktikan oleh para Dokter untuk menyedot keuntungan dari pasien BPJS. Istilah fraud ini menurut Merriam-Webster Learner’s Dictionary adalah suatu tindakan kriminal menggunakan metode-metode yang tidak jujur untuk mengambil manfaat dari orang lain. Fraud dalam arti yang lebih luas memiliki model dan teknik yang bermacam-macam.

Salah satu contoh yang kita sering temukan di rumah sakit adalah service unbundling or fragmentation atau tindakan medis tidak langsung secara keseluruhan, tetapi dibuat beberapa kali. Tindakan inilah yang sempat dialami oleh Suwardono beberapa hari lalu. Pihak rumah sakit dengan sengaja mengarahkan agar pasien pulang cepat dari rawat inap dan kemudian disuruh masuk lagi dengan jeda waktu tertentu agar memenuhi syarat sebagai kasus baru atau episode perawatan baru, yang dapat diajukan untuk pembayaran baru dengan menggunakan tarif Indonesian-Case Based Groups ( INA –CBGs). Hal ini tidak lain merupakan akal bulus dari institusi rumah sakit untuk mendapatkan nilai klaim yang lebih besar.

Jadi singkatnya, di dalam satu episode perawatan pasien BPJSkes pihak rumah sakit bisa mengajukan semacam prosedur baru. Dan untuk memperlancar tipu muslihat itu, dokumen berupa surat rujukan bisa dijadikan sebagai modus untuk menyakinkan keluarga para pasien.

Untuk pola pembiayaan casemix bernama INA-CBGs ini sendiri, sebenarnya ada hal yang menarik. Tarif pembayaran INA-CBGs jika ditelisik lebih jauh, hal ini berhubungan langung dengan pemasukan dokter dari RS dimana dia bekerja. Dengan bahasa yang lain bahwasanya pembayaran dokter saat ini tidak lagi menggunakan mekanisme fee for service (FFS), melainkan renumerasi. Jadi dokter memiliki penghasilan tetap per peserta untuk pelayanan yang ditentukan per periode waktu.

Apa yang menarik? dokter kini diberi keluasaan untuk menentukan billing bagi para pasien. Metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi INA-CBG membuka peluang baru bagi para rente di Rumah Sakit untuk melakukan sabotase. Yang dimaksud dengan sabotase adalah paket diagnosa dokter terhadap pasien yang dilayaninya, baik rawat inap maupun rawat jalan bisa ditentukan sesuai dengan tarif yang ada.

Simulasi sederhananya begini. Ada seorang pasien yang didiagnosa Pneumonia (infeksi paru) dimana penyakit itu berpotensi menyebabkan sepsis. Lalu berdasarkan tarif INA SBGS yang ada menunjukan tarif sepsis lebih mahal daripada sekedar pneumonia. Maka secara rasional dengan mempertimbangkan laba, sudah tentu yang tertulis di dalam rekam medis adalah sepsis. Ilustrasi ini masih sangat sederhana dan masih bisa berkembang dengan cara-cara yang lain.

Melihat semua ini, nampaknya kehadiran rumah sakit sebetulnya, tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada rakyatnya sendiri, tetapi juga menciptakan rasa sakit yang begitu dalam terhadap rasa kemanusiaan kita. Jargon Universal health coverage yang selalu dielu-elukan tinggal sebatas nyanyian. Dengan demikian kita tentu tak perlu berharap banyak dari layanan rumah sakit yang semakin hari makin terlihat bobrok. Alih-alih memberi keuntungan kepada rakyat malah justru terkesan mencekik bahkan membunuh secara perlahan melalui program-programnya.

Suwandono yang telah pergi sudah merasakan pahitnya dikhianati oleh negaranya sendiri, apakah anda masih mau menunggu, siapa yang akan menjadi korban berikutnya?

Referensi :

  • https://www.merdeka.com/peristiwa/pasien-bpjs-yang-dipulangkan-paksa-rsmh-palembang-meninggal.html
  • http://regional.kompas.com/read/2015/02/16/19331321/Diduga.Ditelantarkan.Rumah.Sakit.Pasien.BPJS.Meninggal
  • http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/04/17/masa-penanganan-habis-pasien-bpjs-dipulangkan/
  • https://indoprogress.com/2015/07/bpjs-kesehatan-perlindungan-kesehatan-atau-jasa-keuangan-negara/
  • http://www.pasiensehat.com/2015/10/ternyata-gaji-dokter-bpjs-bukan-2000-per-pasien.html

Muktamar Umakaapa

Bergerilya di Suropati Syndicate, Lembaga kajian dan diskusi di Taman Suropati Menteng Jakarta pusat.

Tentang Penulis

Muktamar Umakaapa

Bergerilya di Suropati Syndicate, Lembaga kajian dan diskusi di Taman Suropati Menteng Jakarta pusat.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.