Locita

Pemilukada dan Peran Media Informasi : Sebuah Kritik

Berbagai bentuk pencitraan ditampilkan oleh petarung politik jelang kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), terlepas dari proses penundaannya. Menggunakan momentum untuk meningkatkan elektabilitas diri kepada para calon pemilih nantinya.

Teriakan kebenaran dijadikan topeng untuk menutupi kebohongan berbalut retorika pencitraan kepada publik tak luput dilakukan.

Dari dulu hingga sekarang, tak ada yang berubah dari sifat dan perilaku para aktor politik kita, terutama yang terlibat dalam kontestasi politik. Memang benar bahwa rentang waktu dan jarak ruang memiliki substansinya masing-masing tetapi jika melirik sikap politisi sekarang dan dibandingkan dengan aktor politik terdahulu tidak ada bedanya sama-sama penebar janji. Yang membedakan hanyalah ruang gerak informasi berbeda seperti sekarang.

Pemilukada sebagai arena pertarungan politik kian menghampiri para petarung politik di beberapa daerah dan kota di Indonesia, berbagai upaya dan cara telah dan akan dilakukan guna meraih simpati dan dukungan masyarakat.

Dalam meraih simpati masyarakat pastinya para calon kepala daerah ini tak lupa memanfaatkan apa saja yang memiliki peran penting. Misalnya memanfaatkan media informasi yang berbasis lokal maupun nasional untuk meneguhkan eksistensi dirinya bahwa ia adalah calon pemimpin yang layak untuk masyarakat. Media infromasi turut andil dalam peran tersebut sebagai alat komunikasi dan mesin propaganda.

Peran media informasi menjelang pesta demokrasi atau pertarungan politik sangatlah penting karena akan lebih mudah meningkatkan elektabilitas seorang calon pemimpin, tergantung kemauan pemilik media. Media informasi juga begitu mudah berafiliasi.

Peran media informasi tentunya begitu strategis untuk dimanfaatkan oleh segelintir politisi, terutama yang maju menjadi calon kepala daerah. Apalagi sekarang kita telah memasuki era yang serba praktis, mencari informasi cukup dengan memainkan jemari di atas layar ponsel.

Tak tanggung-tanggung pastinya para politisi maupun yang menjadi penyokong dana telah menyiapkan budget yang cukup untuk membayar media mainstream agar membantu menaikkan elektabilitasnya dengan pencitraan. Juga tak lupa melakukan manuver ke rival politiknya melalui instrumen itu pula. Patutkah kita mengamini bahwa pendapat tergantung pendapatan? Semoga tidak.

Sebuah ironi jika melihat fenomena tersebut, media informasi yang seharusnya memegang teguh independensi untuk menyampaikan informasi-informasi kredibel kepada masyarakat dengan tidak menjatuhkan martabat orang lain sesama warga negara tidak teraktualisasi dengan baik.

Inilah realita lapangan yang harus siap diterima jika berhadapan dengan pertarungan politik, mungkin para politisi ini beraliran paham yang pernah diungkapkan Machiavelli mengenai perlu melakukan berbagai cara upaya untuk meraih kekuasaan.

Tetapi apakah kita harus larut dan menerimanya begitu saja? Semoga tidak, sebab yang kita butuhkan dari calon pemimpin kita ialah seorang yang berwatak negarawan dan memiliki pemikiran jangka panjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan mampu mengentaskan kesenjangan sosial. Bukan calon pemimpin yang hanya memikirkan bagaimana cara menarik simpati masyarakat yang berpikir jangka pendek karena hanya menginginkan kursi kekuasaan.

Calon pemimpin yang pikirannya hanya kursi kekuasaan akan menghasilkan pemimpin yang berwatak koruptif. Bukankah kita sering mendengar bahwa kekuasaan cenderung koruptif.

Penggalan kalimat tersebut mungkin cocok untuk para calon pemimpin yang berpikiran jangka pendek, karena pasti ujung-ujungnya korup. Tidak boleh kita biarkan perilaku koruptif tetap eksis dalam negeri kita ini.

Seutas harapan

Sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi Pemilukada serentak: 2020. Kita akan memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin yang kelak akan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Sebab pemimpin ialah representasi dari apa yang dikehendaki bersama. Menolak pemimpin yang hanya memupuk ego yang pikirannya hanya kursi kekuasaan.

Sebagai warga negara yang memiliki intelektualitas dan spiritualitas semestinya mampu memilah kemudian memilih siapa yang berhak menjabat menjadi pemimpin.

Media informasi sebaiknya dapat menganulir mana yang baik ditampilkan ke publik dan mana yang tidak agat tidak memberi kesan bahwa media tersebut mendukung satu pihak. Independesi harus ditegakkan.

Mari mengawal proses politik di negara demokrastis ini agar yang diinginkan seperti kesejahteraan bersama dalam peretasan kesenjangan sosial dapat terpenuhi. Semoga hal tersebut tercapai. Media informasi juga sebaiknya tidak memberikan ruang bagi para elite politik yang pikirannya hanya kekuasaan. Independensi dan proporsi informasi harus tetap dirawat. Semoga.

Avatar

Aslang Jaya

Alumnus jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tentang Penulis

Avatar

Aslang Jaya

Alumnus jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.