Locita

Menghadapi Pasif-Agresif Pemerintah Soal Mudik

Ilustrasi (foto: grid.id)

Pemerintah yang terkesan pasif agresif dalam menyikapi mudik tahun ini membuat masyrakat bingung. Menghindari potensi konflik yang muncul dari kebingungan ini, pemerintah seharusnya berposisi jelas terkait mudik.

Beberapa waktu lalu kabar mengenai mudik masih di antara iya dan tidak. Masih ingat saling koreksi antar pejabat pemerintah terkait mudik? Yang satu bilang silakan mudik, yang satu bilang jangan mudik yang lain bilang sebaiknya tidak mudik hehehe.

Sikap pemerintah yang tidak satu suara begini justru membingungkan. Jadi sikap resmi pemerintah soal mudik yang mana sih? Sebagai orang yang tidak pernah melewatkan mudik saya berkepentingan untuk tahu, pak. Kayaknya pemerintah lagi pasif agresif sama rakyatnya. Maunya melarang tapi mungkin sungkan, maka jatuhnya menghimbau.

Belakangan pernyataan itu dikoreksi. Mudik tidak dilarang, tapi wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sesampainya di kampung halaman, pemudik wajib mengkarantina diri selama 14 hari di rumah atau di posko kesehatan yang sudah dipersiapkan masing-masing otoritas daerah. Tujuannya memastikan agar si pemudik tidak menunjukkan gejala covid.

Sebentar….sebentar…. Ada yang mengganjal…

Oh iya, tujuan mudik itu ya ingin ketemu orang-orang di kampung. Kalau wajib karantina dan enggak ketemu orang lain sama sekali apa gunanya mudik? Pemerintah ini kayak ndak pernah mudik saja. Kenikmatan mudik itu ya kalau di rumah bisa ngopi-ngopi sambil gitaran keceng-kenceng di pos ronda sama teman-teman masa kecil. Atau main catur sambil ngemil kacang goreng dari ba’da Isya’ sampai menjelang Subuh.

Esensi mudik ya ketemu orang-orang di kampung. Bersosialisasi. Saling tukar kabar dengan keluarga di rumah. Sampai pamer pencapaian dari kota ke orang-orang di desa. Semuanya memerlukan pertemuan langsung.

Gimana caranya mau pamer mobil baru yang dibeli secara kredit dengan cicilan 50 persen gaji kalau tidak ketemu langsung? Diceritain ciri-ciri mobilnya? Mobil saya warnanya hitam, dari Jepang. Beli pertengahan tahun laku tapi BPKB nya belum keluar karena masih nyicil.

Ndak oke sama sekali!

Kalau pemudik wajib karantina, gimana mau ngajak bapak ibu jalan-jalan pake mobil hitam buatan Jepang yang BPKB nya belum keluar tadi? Hampa bener mudik kali ini.

Esensi mudik yang ngumpul-ngumpul tadi membuat himbauan karantina jadi ndak efektif. Banyak kasus diberitakan pemudik menolak dikarantina.  Di Jawa Timur yang merupakan salah satu kota tujuan mudik, banyak pemudik yang menolak untuk diobservasi di posko. Jawa Timur punya kebijakan yang unik, yakni mengalih fungsikan gedung sekolah dasar menjadi posko karantina pemudik. Cerita di balik itu, banyak pemudik yang merasa aneh ketika dibawa ke sekolah dasar untuk observasi.

Hasilnya banyak yang menolak.

Pemudik yang mengkarantina diri di rumah pun tidak semua bisa diterima masyarakat sekitar. Banyak kasus pemudik ditolak oleh warga sekitar karena khawatir karantina di rumah yang dianjurkan pemerintah tidak mampu menahan penularan covid19. Di Sikka Nusa Tengggara Timur misalnya, seorang pemudik dari Makassar ditolak warga saat akan melakukan karantina mandiri di rumah.

Belum lagi soal posko karantina yang juga banyak ditolak warga di berbagai daerah. Duh!

Pasif agresifnya pemerintah ini sebetulnya berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat. Mau tidak mau persoalan mudik dan covid harus direspon secara tegas. Ada potensi mobilitas massa secara massif mejelang Idul Fitri yang berpotensi menjadi sebab penularan yang lebih besar.

Presiden pada satu kesempatan menyatakan alasan tidak dilarang mudik adalah karena “ada kelompok warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Ini tidak bisa begitu saja kita larang-larang pulang kampung,” kata Presiden Jokowi.

Sebentar pak, bukannya dalam kondisi seperti ini mereka juga harusnya ditanggung negara? Dan lagi kalau karantina entah mandiri atau di posko, biaya hidup kan ditanggung sendiri toh?

Lha kan sama saja jadinya. Di kota enggak punya kerjaan tapi biaya hidup ditanggung sendiri, di desa juga sama. Bedanya di mana? Oh, mungkin bedanya kalau di desa duitnya habis agak lama karena biaya hidup lebih murah. Tapi sama-sama habis kan biaya hidup ditanggung sendiri hehehe.

Memang kondisi krisis begini enggak ada respon yang ideal. Semua jelas meraba-raba peran dan kondisi masing-masing.

“Tapi mbok ya negara yang tegas gitu lho. Pick one side and live with the consequences.”

Masyarakat butuh negara jadi Leviathan seperti kata Thomas Hobbes. Jadi superpower untuk mengatur masyarakatnya. Paling tidak kalau ada apa-apa di belakang sudah ada posisi awal yang jelas.

Misalkan Mudik dilarang. Sekarang siapkan kebijakan turunannya. Soal bantuan hidup masyarakat, memastikan logistik aman di daerah perkotaan dan sebagainya. Jadi jelas posisinya.

Pemerintah juga tidak kewalahan mikir masyarakat kehilangan pekerjaan tapi tidak mudik di kota plus mikir masyarakat yang mudik. Dua kali kerja pak. Mending pilih posisi, larang mudik kemudian bikin kebijakan turunannya.

Tapi, Indonesia memang suka main di dua kaki sih, mulai dari politik luar negeri sampai penanganan covid-19. Tapi selayaknya bermain di dua kaki, kemungkinan untuk ditabrak kanan dan kiri juga besar. Belum lagi kepeleset masuk comberan.

 Duh, mending berposisi deh!

Dias Pabyantara

Dias Pabyantara

Peneliti di Center for Identity and Urban Studies (CENTRIUS)

Aktif ngoceh di podcast: Luas Mendalam

1 comment

Tentang Penulis

Dias Pabyantara

Dias Pabyantara

Peneliti di Center for Identity and Urban Studies (CENTRIUS)

Aktif ngoceh di podcast: Luas Mendalam

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.