Locita

Indonesia dan Hadiah Demokrasi

ilustrasi: Keberagaman etnis

Menguatnya politik identitas belakangan ini menciptakan diskursus baru dalam potret kebhinekaan. Fenomena ini menggiring kita pada tanda tanya baru tentang demokrasi indonesia setelah 32 tahun berdarah-darah melawan otoritarianisme orde baru. Di usia yang ke 72 indonesia diperhadapkan pada keresahan besar atas refleksi praktek demokrasinya.

Praktek baru demokrasi di indonesia memunculkan sensibilitas yang saling menegasikan antara pluralisme dan politik identitas. Kentalnya klasifikasi kelompok dapat kita lihat dari jargon-jargon tentang identitas kemajemukan yang terlihat seperti berhadapan dengan upaya penegakan klaim identitas politik kelompok mayoritas. Persepsi seperti ini ramai dijumpai dalam berbagai opini hingga kolom komentar di media social.

Seolah-olah telah terjadi problem besar. Menukil peryataan Jack Snyder di dalam karyanya From Voting To violence (2000) benar bahwa demokrasi mampu untuk menggulingkan penguasa otoriter beserta praktik-praktik komunalistik akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa demokrasi dan segala peralatannya telah difungsikan dengan sebaik-baiknya.

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Negara ini nampaknya tidak didukung dengan pemanfaatan politik oleh masyarakat secara optimal dan konstruktif. Faktanya bahwa ruang demokrasi kita kini justru dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menyebarkan kebencian, menunjukan superioritas, dan bahkan sekedar pencapaian kepentingan pragmatis semata. Namun betulkah demokrasi kita sedang genting?

Meruntuhkan dikotomi

Dalam ilmu politik pluralisme dan politik identitas merupakan dua sisi yang sering berbenturan. Isu etnisitas dan Agama di dalam politik belakangan ini menjadi bahan pertengkaran di lini masa. Dalam posisi ini, aktor-aktor pro-demokrasi muncul dengan gagasan pluralisme sebagai jalan keluar dari maraknya isu politik identitas.

Jika biasanya politik identitas muncul dari kelompok minoritas, di Indonesia justru fenomena ini lahir dari kelompok mayoritas. Wajar saja dimana-mana jargon tentang pluralisme dijadikan tameng untuk membendung arus mayoritas ini. Kampanye hingga orasi kebangsaan diproduksi massif untuk mempertegas jurang pemisah. Identitas agama diartikulasi menjadi identitas pembatas yang membatasi satu kelompok dan kelompok lain. Kohesivitas pada ikatan kekerabatan atau gotong royong tidak lagi menjadi perekat akibat kuatnya konstruksi identitas.

Tanpa bermaksud mendistorsi efek dikotomi dari dua gagasan yang saling serang ini. Demokrasi setianya memberikan ruang aspirasi dan menyatakan pendapat seluas-luasnya. Terjadinya fenomena ini justru memberikan kita pesan eksplisit bahwa Indonesia membutuhkan dinamika ini. Indonesia belum butuh jawaban mentah seperti pluralisme atau ancaman munculnya tirani mayoritas.

Ada celah yang cukup menganga dihadapan kita, dimana adanya sebuah kebutuhan transformasi atas demokrasi yang kita anut. Seharusnya ada ruang-ruang disensus yang terus dibuka untuk menjaga akselerasi demokrasi. Rezim negara yang demokratis justru sepatutnya membuka ruang dissensus yang membuka problem nyata atas kerangka keragaman bangsa.

Bukan tentang konfrontasi kepentingan melainkan tentang manifestasi problem sesungguhnya. Dissensus menjadi salah satu pintu untuk mencegah munculnya konsensus premature dan tidak lahir dari kepentingan kolektif warga negara. Konsensus yang tidak lahir dari penggirngan wacana atau tekanan kelompok dominan saja.

Disensus dalam hal ini merupakan pengakuan akan hirarki sosial yang tidak mengusung panji mayoritas atau minoritas, rasional atau tidak rasional melainkan disenssus yang menguak intisari slogan bhineka tunggal ika bangsa Indonesia.

Kembali ke disensus

Jacques Ranciere dalam bukunya yang berjudul Dissensus on Politics and Aesthetic pernah mengkritik demokrasi konsensus. Ranciere berpendapat bahwa demokrasi konsensus merupakan kecendrungan yang berlebihan. orientasi akan Konsensus diyakininya pada akhirnya mereduksi daya hidup demokrasi. Bagi Ranciere dissenssus dibutuhkan untuk meradikalisasi system demokrasi konsensus yang sarat akan negosiasi kepentingan.

Bagi penulis, model konsensus di Indonesia bergantung sangat kuat pada opini publik, kebergantungan pada opini publik tersebut mengakibatkan hilangnya ruang emansipasi dalam mendialogkan substansi permasalahan, hal ini lebih dekat disebut dengan musyawarah tanpa demokrasi. Model konsensus demikian justru berpotensi melahirkan ledakan konflik etnis dan rasial seperti rasisme atau fundamentalisme agama.

Menyambung gagasan ranciere tentang pentingnya disensus, Chantal Moufffe juga mengkritik demokrasi yang masih menjangkarkan nilai dasarnya pada asumsi kebebasan dan kesetaraan. Lewat karyanya The Democratic Paradox, mouffe menganggap bahwa tawaran konsensus ala demokrasi liberal seringkali menginklusi kelompok tertentu yang dianggap tidak demokratis atau tidak pro kebebasan dan kesetaraan.

Lewat terma demokratis inilah beberapa kelompok akan mudah dianggap anti demokratisasi. Mouffe menawarkan demokrasi yang berspirit disensus dan perbedaan untuk mengakomodasi gagasan demokrasi yang selalu mengenklusi kelompok tertentu dalam lahirnya konsensus.

Meyakini demokrasi Indonesia adalah sesuatu yang final juga telah berseberangan dengan ide keragaman. Model penafsiran ini hanya akan membawa negara pada godaan-godaan otoritarianisme baru. Suara-suara ketidaksepakatan ini justeru penting muncul sebagai bahan pembelajaran betapa rapuhnya demokrasi kita.

Oleh karena itu, konsensus politik tentang demokrasi tak dapat hanya dimaknai sebatas kenyataan politik tanpa ada didalamnya ruang koreksi. Diskursus publik harus terus dibuka seluas-luasnya Karena hanya dengan itulah demokrasi bisa menjadi hadiah berarti atas kedaulatan 72 tahun yang kini mulai kusam.

Muhammad Sujahri

Direktur Suropati Syndicate

Tentang Penulis

Muhammad Sujahri

Direktur Suropati Syndicate

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.