Locita

Awas Jebakan Panas Natalan Monas

SAAT berbicara di ILC TVOne, Senin, 5 Desember lalu, saya mengkritik kebijakan Anies Baswedan yang memberikan izin acara politik Reuni 212 di Monas. Di sana, puluhan ribu peserta acara menggelar ritual subuh di komplek Monas.

Bagi saya, Monas yang merupakan wilayah publik tidak boleh menjadi monopoli satu agama, bahkan jika perlu steril dari aktifitas relijius. Kawasan tersebut sebaiknya murni untuk kepentingan publik non-agamis.

Rupa-rupanya, Anies bersikap lebih terbuka. Ia membolehkan Monas menjadi tempat Natal bersama tahun ini. Yang mengherankan, Front Pembela Islam, organisasi Islam yang kerap bersikap kritis terhadap pendirian gereja, justru mendukung rencana Anies. Ada apa? Benarkah tawaran Natalan di Monas tulus ataukah bernuansa politis?

Sebagai persekutuan terbesar puluhan denominasi Protestan di Indonesia, PGI telah mengambil sikapnya. Menolak.

“Pertama, kami melihat Monas ini sudah dibangun sebagai tempat tidak dalam rangka kepentingan pengumpulan massa yang mau mendorong kepentingan tertentu. Jadi kami mau Monas ini dijaga, dipelihara, memang justru jadi monumen yang bisa memperkokoh kehidupan bersama,” kata Ketua Umum PGI wilayah DKI Jakarta, dalam konferensi persnya, sebagaimana dikutip Detik.

Di Jakarta sendiri ada sekitar 6 lembaga kristen selevel PGI yang hingga saat ini belum menentukan sikapnya. Mereka adalah PGLII (Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia), Gereja Pentakosta, Gereja Advent, Gereja Baptis, Gereja Ortodoks, dan Bala Keselamatan.

Menyambut Tawaran?

Melihat dinamika Pilkada paling intoleran dalam sejarah politik elektoral Indonesia pasca reformasi, tawaran natal bersama di Monas dari Anies perlu disambut positif dan kritis.

Keberaniannya membolehkan Monas digunakan umat Kristiani jelas merupakan langkah berani, meskipun motifnya tidak cukup benderang.

Yang paling bisa ditebak, Anies sangat mungkin ingin berdamai atas  pilkada Jakarta kemarin. Selain itu, ia juga sangat mungkin ingin mengkompensasi rasa bersalahnya membiarkan Monas digunakan Reuni 212.

Sungguhpun demikian, penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan keagamaan sangat beresiko bagi kedewasaan beragama warga.

Hemat saya, semakin tinggi spiritualitas keagamaan seseorang, ia biasanya akan semakin malu mempertontonkan ritualnya di arena publik.

Ia semakin tahu batas, bukan malah melanggar batas. Mendemonstrasikan aneka ritual keagamaan merupakan indikasi pelanggaran batas.

Sebaliknya, fasilitas publik justru harusnya menjadi sirkuit pembuktian kualitas beragama seseorang, misalnya penghormatan atas kenyamanan dan keamanan penggunaan fasilitas tersebut.

Sebab, tidak jarang fasilitas publik seperti Monas telah berubah menjadi ajang peluapan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, atau, yang paling mengenaskan,  menjadi arena untuk memamerkan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam bentuk catcalling, misalnya.

Tawaran penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan keagamaan adalah pintu menuju kerumitan baru dalam relasi agama dan negara. Kita sepenuhnya menyadari kuatnya perselingkuhan agama dan negara pascareformasi menyebabkan negara ini semakin terpuruk dalam praktek intoleransi yang meninggi, terutama di wilayah mayoritas muslim, sebagaimana data survei Setara Institute 2017.

Fasilitas dan anggaran publik dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip state-favouritism (Vaughn 1989: 417). Dalam prinsip ini, kelompok mayoritas kerap serakah menjarah sumber-sumber kekuasaan dan finansial.

Fasilitas dan anggaran publik dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip state-favouritism (Vaughn 1989: 417). Dalam prinsip ini, kelompok mayoritas kerap serakah menjarah sumber-sumber kekuasaan dan finansial. Di Jawa Timur, Pemprov mengalokasikasikan lebih dari 10 milyar tiap tahun untuk memberi tunjangan guru di lingkungan Madrasah Diniyah –belum lagi hibah untuk lembaga-lembaga berbasis agama.

State-favoritism nampaknya juga menjadi alasan penting tidak disetujuinya pendirian tidak adanya sekolah menengah atas (SMA), misalnya Kristen, di Jombang, Gresik, Lamongan, dan wilayah lain. Sekolah khusus ini perlu, setidaknya agar pelajar Kristen sedikit terbebas dari diskriminasi dan perisakan-agamis yang kerap terjadi di beberapa sekolah negeri.

Modalitas Kuat

Adalah tepat PGI dan Katolik menolak tawaran penggunaan Monas untuk Natal 2017 ini. Penolakan ini saya maknai sebagai komitmen untuk menjaga jarak area privat (ritual agama) dengan wilayah publik.

Komitmen ini sekaligus perlu diapresiasi karena keberaniannya menolak penggunaan dana publik untuk hal yang bisa dibiayai secara mandiri. Kita bisa bayangkan, berapa ratus juta rupiah yang akan dikeluarkan untuk mengongkosi perhelatan Natalan Monas jika terealisasi nanti.

Penolakan untuk ikut-ikutan menjarah fasilitas publik ini idealnya akan menjadi tahapan penting menyapih diri dari aneka bantuan yang bersumber dari negara.

Tentu akan sangat sulit, namun peradaban-agamis Indonesia, yang sudah terang benderang berimplikasi negatif bagi kehidupan pluralistik ini, membutuhkan keberanian organisasi keagamaan menjadi martir penolakan ‘niat baik’ negara. Institusionalisasi agama harus sedapat mungkin mandiri, tersapih dari negara, agar tidak menimbulkan problem berkelanjutan seperti saat ini.

Saya melihat keputusan menolak Natalan Monas adalah implementasi dari kaidah hukum islam (fiqih) “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih”, menghindari kerusakan lebih diprioritaskan ketimbang mengambil kemanfaatan.

Sungguhpun Natalan Monas sangat mungkin akan memberikan kemanfaatan bagi konfidensi warga Kristen, namun pilihan tersebut–tidak bisa tidak–akan semakin membenarkan kelindan institusi keagamaan dan negara —kelindan yang seharusnya dihindari dan dihilangkan karena berimplikasi sangat buruk.

Yang menakutkan saya, keikutsertaan umat Kristen dalam Natal Monas nanti malah justru akan semakin memberi konfidensi dan keleluasaan ruang bagi organisasi Islam untuk mengeksploitasi sumber-sumber publik demi kepentingan politik berbaju agama. Lebih-lebih untuk tujuan jangka pendek di perhelatan politik elektoral.

Natalan Monas sangat mungkin merupakan jebakan dengan menggunakan politik penandaan agar kelompok mayoritas punya legitimasi kuat menjarah ruang publik atas nama agama dengan intensitas yang lebih menggila. “Since you are a bad guy now, then I am not alone anymore. You are one of us,” kira-kira demikian yang saya bayangkan dalam benak pemberi tawaran.

Bahkan, kala penyesalan muncul di belakang hari akibat menerima tawaran Natalan Monas, kelompok mayoritas akan terus berpesta pora menggunakan fasilitas publik demi menggangsir NKRI yang pluralistik ini. I know the drill.

Sudah saatnya seluruh organisasi keagamaan mengikuti langkah PGI dan Katolik untuk menyucikan tubuhnya dari jerat ‘kebaikan’ negara, meskipun kita bisa menebak akan banyak  organisasi keagamaan yang lantang menolaknya.

Padahal, penolakan ini sesungguhnya merupakan panggilan tersembunyi agar negara tetap terus bersikap diskriminatif terhadap minoritas dengan wajah state-favoritism-nya.

Aan Anshori

Aan Anshori

Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), tengah nyantri di S2 Hukum Keluarga Islam Univ. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, twitter @aananshori

Tentang Penulis

Aan Anshori

Aan Anshori

Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), tengah nyantri di S2 Hukum Keluarga Islam Univ. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, twitter @aananshori

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.