Locita

Tanah Pulau Pari Milik Siapa?

pemandangan di Pulau Pari (foto: Yadi La Ode)

DI KEPULAUAN Seribu terdapat banyak sketsa buram tentang pariwisata. Saat pulau itu disiapkan menjadi kawasan pariwisata yang mendatangkan banyak turis, warga lokal justru tersingkir dari tanahnya sendiri. Pertanyannya, apakah pariwisata memang hanya menguntungkan segelintir orang ataukah memberi banyak manfaat bagi banyak warga lokal?

***

WARGA Pulau Pari di Kepulauan Seribu akhir-akhir ini kembali resah dengan kehadiran puluhan personel Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang melakukan pemasangan plang atas bangunan milik seorang warga, Bangunan itu dianggap telah menyerobot tanah milik pengembang Pulau Pari perusahaan Grup Bumi Raya Utama yang menaungi PT Bumi Pari Asri. Lahan tersebut kini sedang dalam status penyelidikan pihak kepolisian.

PT Bumi Pari Asri (BPA) masuk ke Pulau Pari untuk mengembangkan wisata pantai. Sebelumnya perusahaan ini sempat meredup dilanda krisis ekonomi tahun 1998. Grup Bumi Raya ini akhirnya beralih ke sektor lain.

Masyarakat Pulau Pari juga sebelumnya menjalani aktivitas sehari-hari sebagai nelayan dan petani rumput laut. Namun sekitar tahun 2010 rumput laut tak lagi menjanjikan. Petani pada akhirnya mengalami kerugian karena rumput laut rusak dan harga beli yang murah.
Melihat potensi wisata pantai di Pulau Pari lebih menjanjikan, warga kemudian membuka usaha wisata pantai dengan menyewakan rumah-rumah mereka sebagai tempat penginapan (homestay). Sementara nelayan lain beralih profesi menjadi pemandu wisata (guide).

Pulau Pari memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat setiap pengunjung. Bila libur tiba, jumlah pengunjung bisa meningkat dari hari-hari lain. Pihak perusahaan pun kembali meneruskan bisnisnya di pulau itu. Perusahaan hendak membangun hotel dan area wisata dengan membeli tanah-tanah warga. Pihak perusahaan meminta rumah sebanyak 19 unit, bangunan masjid disebelah utara dipindahkan disebelah selatan karena akan dibangun hotel.

Perusahaan mulai bergerak, praktik percaloan tanah pun mulai merebak di Pulau Pari. Praktik jual-beli tanah itu membuat status tanah semakin rumit, apalagi prosesnya tak melibatkan semua ahli waris. Sementara, pihak PT Bumi Pari Asri telah meningkatkan status Akta Jual Beli (AJB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara.

Dari data kepemilikan, ada 12 sertifikat atas nama dua perusahaan (Bumi Raya Griya Nusa dan Bumi Pari), dengan total luas lahan 2,7 hektare. Ada lagi 61 sertifikat memakai nama perorangan dengan total luas lahan 14,4 hektare. Menurut Ony Mahardika, Manajer Pesisir Laut dan Pulau Kecil WALHI, ia melihat ada kejanggalan dalam terbitnya sertifikat tanah di Pulau Pari. Kecurigaan itu muncul ketika PT Bumi Pari Asri memakai modus pecah surat, sehingga kepemilikan lahan tidak melanggar aturan.

Jauh sebelum konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan, konflik lahan sudah terjadi sejak tahun 1980 silam. Saat itu konflik lahan belum seramai sekarang hingga memasuki tahun 90an ketika perusahaan masuk dan mengembangkan bisnisnya di Pulau Pari.

Konflik sengketa lahan di Pulau Pari kembali meruncing setelah pihak perusahaan PT Bumi Pari Asri mengklaim 90 persen dari total 42 hektar lahan di Pulau Pari. Keberadaan rumah warga, pantai Pasir Perawan, lahan sekolah dan dermaga juga ikut diklaim perusahaan melalui Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara 10 persen sisanya adalah lahan milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Suasana Pulau Pari

Warga nelayan Pulau Pari yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) telah mengadukan masalah tersebut ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Laporan yang disampaikan adalah adanya upaya perampasan tanah oleh PT Bumi Pari Asri (BPA) yang ingin melakukan privatisasi pulau. Namun apa daya, masalah tersebut terlalu lambat direspon, masalah sengketa lahan tak kunjung juga selesai.

Pada Oktober 2016, saya bersama beberapa kawan dari kampus IPB melakukan studi di Pulau Pari. Di pulau ini, kami disambut oleh ketua RW 04 Katur Sulaiman sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2017 lalu atas tuduhan telah menduduki lahan milik PT Bumi Pari bernama Pintarso Adjianto. Dalam laporannya, Sulaiman dianggap tidak bisa menunjukan surat kepemilikan tanah atau Girik (Surat Kuasa Tanah). Pihak kepolisian Resos Kepulauan Seribu lalu meminta kepada pengadilan untuk memberikan kuasa pada polisi mengamankan bangunan rumah milik Katur.

Begitupun dengan nasib Edi Priadi (56), warga Pulau Pari yang pernah ditahan karena dituduh menyerobot lahan milik PT Bumi Pari Asri. Kami sempat bertemu dan berbincang dengan beliau sebelum ia menjalani pemeriksaan pada Oktober hingga awal November. Dan pada 11 Desember 2016, Pak Edi akhirnya ditahan.

Padahal, Pak Edi merupakan salah satu warga pertama yang sejak tahun 1990 sudah bermukim di Pulau Pari. Jelas dalam persidangannya saat itu, BPN Jakarta Utara menyatakan rumah pak Edi bukan termasuk tanah milik perusahaan. Namun tetap saja, Pak Edi sama sekali tak menemukan jalan keadilan. Pak Edi dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Ia baru dinyatakan bebas pada Juni 2017.

Selain Katur Sulaiman dan Pak Edi, tiga orang warga nelayan pernah ikut terseret kasus hukum dan dipenjara beberapa bulan dengan tuduhan melakukan pungutan liar dalam pengelolaan wisata Pantai Perawan. Padahal Pantai Perawan yang menjadi icon Pulau Pari itu sejak lama dikelola warga nelayan tanpa campur tangan pemerintah apalagi perusahaan. Warga membuat kelompok pengelolaan untuk mengurus pantai itu.

Penjelasan itu diperkuat oleh Mattew Michele Lenggu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kata dia, Pantai Perawan adalah wilayah kelola bersama nelayan. Nelayan-nelayan Pulau Pari secara bersama membuka Pantai Perawan sebagai tempat wisata.

Warga telah bersepakat untuk setiap pengunjung dikenakan biaya masuk Rp.5.000, namun itu tak ada paksaan untuk membayar. Uang tersebut dikelola untuk biaya perawatan pantai, penerangan listrik, kebersihan, membangun sarana dan lain sebagainya. Ia pun berharap pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN segera memeriksa dan membatalkan proses penerbitan surat yang dimiliki PT Bumi Pari Asri sebab penuh dengan pelanggaran. Namun berbagai alasan yang dilakukan pemerintah dan pihak perusahaan dengan memaksa warga agar menerima berbagai solusi yang diberikan.

Pemerintah bersama pihak perusahaan meminta agar warga dapat menyewa tanah di Pulau Pari, dan atau membeli tanah sesuai dengan nilai objek pajak (NJOP) ke PT Bumi Pari Asri. Namun tawaran itu ditolak warga dan memilih menyelesaikan masalah ini ke Ombudsman RI.

Kami juga menemui Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Sahrul, di kediamannya malam itu. Sahrul menjelaskan, masalah yang dihadapi masyarakat Pulau Pari cukup rumit sejak masuknya perusahaan yang ingin melakukan privatisasi Pulau Pari. Padahal masyarakat Pulau Pari telah tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya. Warga disini telah mewarisi tanah dari kakek buyut. Makanya ia terus memperjuangkan tanah kelahirannya agar tidak dirampas. Sahrul juga menuturkan bahwa kondisi masyarakat tidak sebaik dulu. Namun sejak perusahaan datang dan mengklaim tanah-tanah warga, situasi menjadi lain, masyarakat di intimidasi, dipaksa agar tanah dan rumah mereka dijual kepada perusahaan.

Beberapa hari berada di Pulau Pari, kami melihat suasana dalam masyarakat terasa sangat berbeda. Warga memasang spanduk dan papan-papan berisi penolakan terhadap keberadaan perusahaan di Pulau Pari.

Dari penelusuran kami, konflik yang terjadi tidak hanya antara warga dan perusahaan, namun ada pro-kontra diantara warga. Beberapa warga memilih memihak ke perusahaan, sementara warga lain yang kontra memilih bertahan dengan bentuk perlawanan mereka. Warga yang pro dengan perusahaan diketahui karena telah menerima sejumlah tawaran dan pembelian tanah ke pihak perusahaan.

Tidak hanya warga nelayan yang kami temui di Pulau Pari, kami mencoba mendatangi basecamp tempat para pengembang PT Bumi Pari Asri tinggal. Di tempat itu, beberapa dari mereka menemui kami. Seorang diantaranya adalah Humas perusahaan, Ben Yithzak. Awalnya mereka sangat tertutup, Ben bertanya tentang maksud kedatangan kami ditempat itu.

Kedatangan kami hanya mengkonfirmasi beberapa hal mengenai masalah status lahan warga yang diklaim perusahaan. Namun pihak perusahaan membantah jika mereka telah merebut tanah warga. Perusahaan menganggap, justru warga lah yang menduduki lahan perusahaan.

Menurutnya, perusahaan telah membeli beberapa tanah warga. Konon, perusahaan memiliki bukti kepemilikan lahan-lahan yang telah dibeli itu. Namun tak selembar pun bukti itu diperlihatkan ketika kami meminta mereka menunjukan surat-surat kepemilikan itu.

Proses mediasi sudah pernah dilakukan, sudah terjadi beberapa kali pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan dan dihadiri oleh Bupati Kepulauan Seribu bersama Kapolres. Namun tak pernah ada titik temu. Entah kenapa konflik sengketa lahan di Pulau Pari dibiarkan begitu berlarut-larut.

Kehidupan warga nelayan semakin tak tentram. Mereka terus dihantui oleh penggusuran, pengambilan lahan tempat tinggal, hingga pengusiran dari Pulau Pari.

Industri wisata di Kepulauan Seribu memang sedang gencar digalakkan. Wisata pantainya cukup menggiurkan, dimana keuntungan bisa didulang dari banyaknya pengunjung yang datang. Tapi apakah sektor pariwisata di pulau itu memberi dampak ekonomi yang berarti bagi warga nelayan Pulau Pari? Apakah industri wisata menjadi berkah ataukah malah menjadi bencana.

 

Yadi La Ode

suka jalan-jalan di berbagai sudut Indonesia

Tentang Penulis

Yadi La Ode

suka jalan-jalan di berbagai sudut Indonesia

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.