Locita

SATIR GILA DAN SAKIT DI HADAPAN HUKUM

KASUS hukum yang menimpa Papa Setnov, menjadi persoalan hukum yang paling menyita perhatian publik dua bulan belakangan. Kasus ini bahkan diwacanakan dan dikupas dari berbagai pendekatan, oleh beragam pakar disiplin ilmu. Wacana ini juga secara langsung telah meningkatkan tensi sosial dan politik di tengah publik, apalagi terus dikipas oleh media massa dan media sosial.

Penulis ingin memberi wacana yang lebih berimbang di tengah kegalauan massal dan penghakiman massal terhadap dua entitas yang akan dibahas, yakni Setnov dan Senayan serta KPK itu sendiri. Penulis berangkat dari asumsi bahwa masing-masing entitas beranjak dari nalarnya masing-masing.

Tulisan ini akan dimulai dari asumsi pertama bahwa, pertarungan hukum yang ada tidak bisa diletakkan sebagai sebuah pertarungan hukum yang independen, dan mengabaikan faktor-faktor lain, terutama politik dan relasi kuasa. Relasi kuasa yang disertai ketegangan politik antara KPK dan Senayan dalam kasus Setnov telah mengaburkan nalar hukum itu sendiri, antara penegakan hukum dan aksi saling curiga dan balas-membalas.

Narasi-narasi dalam relasi kuasa ini disertai dengan serangan jab bahkan upper cut. Ambillah contoh, Senayan melalui forum Angket KPK menyampaikan sinyal pembekuan KPK. Di sisi lain, KPK melakukan perlawanan dengan mengabaikan panggilan Angket KPK, dan bahkan memberikan umpan-umpan balik yang menyengat wajah forum angket.

Manuver hukum dalam pertarungan tersebut telah menggenjot KPK melakukan aksi-aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang boleh dikatakan sebagai siklus tertinggi dalam sejarah pembentukannya untuk memperbaiki reputasinya yang babak belur dalam drama dimaksud.

Rantai konflik Senayan, Angket KPK, Skandal E-KTP, Papa Sakit, Pra Peradilan Setnov, Sprindik baru, serta fortuner gate menjadi tonggak-tonggak relasi kuasa yang dibingkai dengan satir dan parodi hukum. Akhirnya, KPK, Angket KPK, dan Setnov telah menjelma menjadi sebuah dramaturgi kolosal penegakan hukum di “jaman now”.

Lalu apakah ini sesuatu yang baru, tabu, dan memalukan dalam sejarah hukum dunia? Adakah pesan satir di balik sakit Setnov sebagai sebuah perlawanan hukum terhadap KPK yang sudah banyak disoroti juga oleh publik? Hanya Setnov, pengacara, dan keluarganya yang tahu. Namun, sekali lagi bahwa upaya hukum harus sejalan dengan nalar hukum agar nalar publik tidak menjadi pengadilan hukum itu sendiri.

Pada “jaman old”, tersebutlah kisah Khalifah Al Manshur memanggil empat cendekiawan muslim terkenal di jamannya yakni Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats Tsauri, Mis’ar, dan Syuraik untuk diangkat sebagai hakim agung di wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Disebutkan bahwa Mis’ar pura-pura menjadi gila untuk menolak jabatan tersebut. Demikian juga dengan cerita finah mihnah di jaman Khalfiah Al Ma’mun, di mana seluruh ulama dan cendekiawan dipaksa oleh penguasa untuk mengakui doktrin Mu’tazillah bahwa Al Qur’an itu makhluk.

Banyak dari mereka yang berpura-pura gila untuk lolos dari pengadilan sesat khalifah yang memaksakan faham Mu’tazillah di wilayah kekuasannya. Syahdan, Khalifah Al Watsiq memanggil Abu Ubadah dalam pengadilan mihnah, Abu Ubadah bekata: “Seandainya dia (khalifah) mengujiku dengan pertanyaan mihnah, niscaya dia akan membunuhku, maka aku berkata,”Semoga Allah melipat gandakan pahalamu, wahai khalifah!”.

Khalifah Al Watsiq bertanya, “dalam hal apa?”Abu Ubadah menjawab, “dalam perkara Al Qur’an”

Khalifah Al Watsiq berkata, “celakalah kamu, bukankah Al Qur’an itu mati?” Abu Ubadah menjawab, “Betul, bukankah semua makhluk akan mati? Jika al Qur’an mati pada bulan Sya’ban, maka siapa yang akan shalat dengan umat manusia pada bulan Ramadhan?”. Khlafiah Al Watsiq berkata, “keluarkan orang gila ini! Dia orang gila”.

Narasi di atas menjelaskan bahwa, menjadi seorang hakim atau penegak hukum itu bukanlah sebuah perkara mudah, apalagi jika jabatan tersebut inferior di bawah kekuasaan dan mudah disalahgunakan oleh penguasa dan pemegang otoritas untuk kepentingannya.

Para alim dan cendekiawan yang memahami hal ini akan menolak dengan tegas jabatan tersebut jika hukum diletakkan pada tepi jurang dan disalah gunakan untuk menjebak dan menjerumuskan para musuh dan lawan politik.

Saking beratnya tanggung jawab seorang penegak hukum, sebagaimana diriwayatkan bahwa, Abu Nawas telah menyiapkan skenario “kegilaannya” untuk menghindari penunjukan dirinya menjadi hakim menggantikan ayahnya oleh Khalifah Harun Al Rasyid. Seorang yang didakwa dan dipanggil di hadapan pengadilan, manakala melihat bangunan hukum telah retak dan diragukan kredibiltasnya akan melakukan upaya-upaya luar biasa untuk melawan parodi hukum yang terjadi.

Bahwa cerita di atas memang tidak dapat disandingkan dengan kasus yang menimpa Setnov, namun gelagat Setnov dan beberapa pesakitan KPK yang pernah menunjukan hal yang sama menggunakan sakit sebagai alasan menghindari proses hukum di KPK menjadi bermakna ganda, antara penghindaran dan perlawanan hukum.

Di sini lah, KPK harus mampu berbenah dan meyakinkan publik tentang kekuatan independensinya dalam penegakan hukum, salah satunya tentang kasus-kasus serupa yang kandas diproses pra peradilan tetapi tidak dilanjutkan seperti kasus Budi Gunawan dan Hadi Poernomo. KPK harus menunjukan kelasnya sebagai lembaga penegak hukum yang tidak tebang pilih dan pilih tebang.

Publik juga tidak bisa memaksa Setnov untuk mengikuti proses hukum yang terjadi tanpa perlawanan dan kritik, karena logika hukum kita memberi ruang tersebut. Andaipun perlawanan itu muncul dalam tindakan “lucu, konyol dan gila” sehingga tidak dapat diterima oleh nalar publik yang sudah kadung bosan dan kecewa dengan praktek korupsi dan wajah penegakan hukum. Setnov dan para pengacara hebatnya pasti telah membaca pengadilan sesat yang menjerat sosok pencerah Yunani, Socrates.

Socrates seorang filosof Yunani terkemuka menjalani semua proses hukum dan menerima hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan Athena dengan ikhlas dan tegar. Ia telah melakukan upaya terakhir membela diri dengan pidato terkenal yang diabadikan oleh salah satu muridnya Plato di bawah judul Apologia, sebuah narasi getir dan sarkas di bawah pengadilan yang telah dirancang untuk menghukumnya.

Dosa Socrates hanya satu yakni, mengajarkan kebenaran, keadilan, dan kebebasan di tengah kemerosotan sosial dan politik yang melanda masyarakat Yunani. Manakala para murid dan sahabat Socrates melakukan upaya hukum untuk membebaskannya, Socrates menolak itu dan tetap memilih menjalani hukuman tersebut.

Ia seakan ingin menyindir pengadilan dan para arsitokrat Yunani bahwa misi dan cita-citanya tidak dapat dihentikan dengan sebuah proses hukum yang tidak adil, dan itu terbukti, percikan api pemikiran Socrates menjadi bara yang diterbangkan oleh angin perubahan di seantero dataran Yunani membakar tirai-tirai tirani,  aristokrasi dan menumbuhkan kembali kebun baru Yunani sesuai cita Socrates.

Dramaturgi kolosal dalam narasi panjang pertarungan KPK vs Senayan ini harusnya produktif untuk memperbaiki wajah hukum dan demokrasi di Indonesia di tengah mewabahnya apatisme publik terhadap wajah demokrasi dan hukum.

Dan, andaikan Papa Setnov melakoni teladan Socrates, maka judul tulisan ini akan saya ganti menjadi “Badai Hikmah untuk Hukum dan Demokrasi Indonesia”. Demikian, KPK semoga tidak dan bukan bagian dari Fitnah mihnah Kekhalifahan Abbasyiah apalagi konspirasi hukum ala Pengadilan Socrates.

Ahmad Mony

Ahmad Mony

Baca, Diskusi, Tulis

Tentang Penulis

Ahmad Mony

Ahmad Mony

Baca, Diskusi, Tulis

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.