Locita

Saat Negara Mengatur Seks Warganya

Permohonan sekaligus penolakan atas uji materi pasal kesusilaan di KUHP merupakan momen tepat untuk mengkaji relasi antara seks dan negara. Di satu sisi, seks merupakan kebutuhan kodrati manusia sebagai mahluk hidup sekaligus warganegara. Di sisi lain, negara mempunyai kuasa untuk mengatur hidup warganya. Tapi sejauh manakah negara dapat mengatur kehidupan seksual warganya?

Permohonan uji materi pada pasal kesusilaan di KUHP dilakukan untuk memperluas cakupan tindak pidana. Sasaran utamanya adalah kelompok LGBT dan pelaku perzinahan yang sedang maupun tidak terikat perkawinan. Singkatnya, pemohon ingin kelompok LGBT dan pelaku perzinahan dipidanakan.

Sebagian kita boleh saja tidak setuju dengan LGBT maupun perzinahan, tetapi meminta negara untuk mempidanakan mereka adalah hal yang lain. Saya pribadi tidak menyetujui hubungan seks di luar nikah karena alasan agama dan resiko kesehatan. Begitu pula saya masih sulit menerima bila ada kerabat saya yang berorientasi LGBT. Tetapi saya tidak akan meminta negara untuk mempidanakan para LGBT dan pelaku perzinahan. Tentu pendapat ini didasari oleh beberapa alasan.

Pertama, apakah ancaman yang ditimbulkan LGBT dan pelaku perzinahan bagi orang lain? Apalagi mereka melakukannya suka sama suka dan tidak ada unsur kekerasan di dalamnya. Bila pun ada pelaku perzinahan sedang dalam pernikahan, toh mereka bisa dipidanakan oleh suami atau istrinya (Pasal 284).

Bila LGBT dan perzinahan meresahkan warga sekitar tempat mereka tinggal, maka warga bisa melakukan langkah persuasif melalui tokoh – tokoh masyarakat setempat agar mereka mengikuti norma sosial yang berlaku. Namun kita tidak mungkin bisa mempidanakan mereka bila itu dilakukan di ruang privat milik mereka dan dilandasi oleh suka sama suka.

Kedua, LGBT dan perzinahan tidak akan mungkin bisa ditertibkan dengan undang–undang. Bagaimana mungkin negara bisa mengenali mana kelompok LGBT dan mana kelompok heteroseksual? Tanda – tanda apa yang bisa digunakan untuk menandai mereka? Bukankah ini akan membuat streotipe yang berujung pada tuduhan yang tidak mendasar?

Begitu pula dengan pelaku perzinahan. Bagaimana mungkin negara dengan aparatnya dapat menertibkan perzinahan yang umumnya dilakukan di ruang–ruang privat? Tentu ini akan menghabiskan energi dan waktu aparat keamanan untuk memeriksa rumah–rumah, hotel, kos – kosan dan tempat lainnya. Apalagi kalau mereka sendiri juga melakukannya.

Ketiga, desakan untuk mempidanakan LGBT dan pelaku perzinahan hanya akan menjadi hal yang politis, alih–alih untuk kepentingan masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa undang – undang yang melarang LGBT dan pelaku perzinahan tidak mungkin untuk diwujudkan. Bila pun diwujudkan atas desakan – desakan kelompok masyarakat tertentu, apalagi setelah Mahfud MD mendorong agar pemohon mengajukan undang – undang ini ke DPR, bukan tak mungkin ini hanya menjadi hal politis. Jadi tujuannya untuk mendulang popularitas politikus menjelang Pileg dan Pilpres mendatang.

Polanya saya prediksi yaitu, fraksi yang mendukung undang – undang anti LGBT dan perzinahan dianggap “pro Islam” dan yang menolak dianggap “anti Islam”. Lagi–lagi, agama jadi permainan.

Negara dan Kehidupan Seks Warga

Negara tidak bisa mengurusi hal kehidupan pribadi warganya bila itu tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain. Begitu pula LGBT dan pelaku perzinahan tidak akan menimbulkan ancaman bagi orang lain bila dilakukan dengan aman. Aman dalam artian tidak menimbulkan resiko penularan penyakit maupun menimbulkan unsur kekerasan  atau paksaan.

Pada saat prilaku seksual menimbulkan penyakit dan unsur paksaan, maka di situlah negara harus bertindak. Ada dua hal utama yang dapat dilakukan negara dalam hal kehidupan seksual warganya.

Pertama, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan seksual yang memadai bagi warganya. Pelayanan kesehatan seksual dapat berupa penyuluhan hingga tindakan medis. Bagaimanapun kesehatan merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu negara. Maka yang harus didorong adalah agar negara memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warganya, termasuk kesehatan seksual.

Program pelayanan kesehatan seksual inipun diharapkan disusun dengan sebaik mungkin.Tentu kita tidak ingin lagi program kesehatan seksual yang tidak mempertimbangan data ilmiah.

Misalnya saja pada masa Orde Baru, program Keluarga Berencana hanya menyasar perempuan dan mengabaikan peran laki – laki. Program juga dilakukan dengan “sembrono” tanpa memberikan sosialisasi yang memadai. Kebijakan lain yang tak kalah “sembrono” pernah dilakukan oleh DPRD Bengkulu pada tahun 2015. Saat itu DRPD Bengkulu berencana membatasi penjualan kondom untuk menurunkan seks bebas dan HIV/AIDS.

Ini saya katakan “sembrono” karena bagaimana mungkin menurunkan angka HIV/AIDS dan penyakit menular seksual dengan membatasi akses pada alat pencegahnya. Dan bila dikatakan kondom dapat mencegah seks bebas, perlu diketahui bahwa penggunaan kondom masih sangat rendah. Jadi orang yang melakukan seks bebas malah sering kali tidak menggunakan kondom.

Kedua, intervensi yang dapat dilakukan negara pada kehidupan seksual warganya yaitu saat terjadi kekerasan seksual. Di sinilah negara harus bertindak untuk menegakkan hukum. Yang diperlukan bukan hanya hukuman yang memberatkan pelaku (seperti hukuman kebiri), namun juga sudut pandang yang adil dari pihak penegak hukum. Saya menyayangkan pandangan bias penegak hukum yang menanyakan penampilan dan busana korban saat dilakukan kekerasan seksual. Sama biasnya dengan pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan dapat ditanya apakah ia nyaman atau tidak selama pemerkosaan.

Sudut pandang penegak hukum menjadi penting agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani secara adil. Karena pada kenyataannya, sering kali korban kekerasan seksual disalahkan atas perkosaan yang terjadi pada dirinya. Para korban dianggap tidak berpakaian sopan atau beraktivitas sampai larut malam sehingga dianggap “pantas” mendapatkan kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual terjadi karena ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Untuk itu, peraturan akan kehidupan seksual warganegara harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data – data ilmiah. Peraturan tidak bisa dilakukan dengan sudut pandang bias dan fanatis. Karena pada kenyataanya, intervensi negara terhadap kehidupan seksual warganya sering kali tidak menuai hasil, malah menimbulkan masalah baru.

Mesir salah satu negara yang menarik untuk diamati dalam masalah seks. Pemerintah Mesir dengan berbagai peraturan berusaha menertibkan perzinahan dan prostitusi. Namun, peraturan yang melarang perzinahan dan prostitusi tidak serta – merta dapat menghapuskannya dari masyarakat. Dengan berbagai cara masyarakat mencari akal agar praktek perzinahan dan prostitusi tetap berjalan.

Salah satunya dengan melakukan pernikahan musim panas. Pernikahan ini kita kenal sebagai nikah siri. Korbannya adalah anak perempuan dari keluarga miskin di Mesir.

BACA: Habib Rizieq, NKRI Bersyariah, dan Sejumlah Tanda Tanya

Praktek – praktek telepon seks pun marak dilakukan di sana. Rangsangan dan desahan melalui via telepon menjadi cara meluapkan nafsu seksual. Belum lagi hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan para anak muda Mesir yang cukup beresiko. Ketabuan pada pendidikan seks membuat anak muda Mesir terjebak dalam mitos – mitos seks yang membahayakan mereka (El Feki, 2013).

Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa negara tidak bisa mengintervensi kehidupan seksual warganya dengan dalil – dalil agama (halal vs haram). Negara hadir bukan untuk mengarahkan warganya masuk surga dan terhidar dari azab neraka. Tugas negara adalah menjamin kesejateraan dan keadilan bagi warganya, salah satunya adalah kesehatan. Maka yang harus kita dorong adalah agar negara memberikan akses yang baik pada pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan seksual.

 

Puteri Atikah

Puteri Atikah

Sociologist, Feminis Karbitan

Tentang Penulis

Puteri Atikah

Puteri Atikah

Sociologist, Feminis Karbitan

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.