Locita

Istambul Menunjukkan Bagaimana Demokrasi Menang

Sumber Gambar: Financial Times

Saat Dewan Pemilihan Tinggi Turki, yang didominasi orang-orang pilihan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, menganulir hasil pemilihan tingkat kota Istanbul yang dinilai sangat penting pada 6 Mei lalu, dunia patut khawatir. Namun sekarang setelah pemilihan ulang dilaksanakan, Erdogan-lah yang harus khawatir.

Pemilihan lokal tahun ini – yang tadinya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret – telah dianggap sebagai referendum terhadap kepemimpinan otoriter Erdogan. Dengan pemilihan ulang di Istanbul, hasil yang lengkap telah diberitakan. Koalisi oposisi yang dipimpin Partai Rakyat Republikan (CHP), menang di tiga lokasi metropolitan terpenting Turki: Ankara, Izmir, dan Istanbul. Sebagai pusat ekonomi negara dan kota dengan penduduk terpadat, Istanbul merupakan “hadiah” yang sebenarnya. Ditambah dengan kepentingannya secara simbolis, Istanbul juga memberi kekuatan serta sumberdaya signifikan (dan kesempatan untuk korupsi) bagi siapapun yang memimpinnya. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Erdogan, “siapapun yang menang di Istanbul memenangi Turki.”

Sebagaimana pemimpin populis lain di Filipina, Brazil, Hungaria, Polandia, dan dimanapun, Erdogan, yang mengawali karir politiknya sebagai walikota Istanbul di tahun 1990-an, tampak siap melakukan apapun untuk membalik hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, oposisi mengabaikan mereka yang ingin memboikot hasil pemilihan ulang, dan justru melaju dengan tekad yang lebih kuat ke pemilihan yang baru, serta mengalahkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Erdogan secara utuh. Partai ini telah memimpin Turki sejak tahun 2002, dan Istanbul sejak 1994. Walikota baru, Ekrem Imamoglu dari CHP, mendapat 54% total suara melawan mantan Perdana Menteri Binali Yıldırım dari AKP.

Signifikansi hasil tersebut lebih luas dari sekedar mengenai Istanbul, bahkan Turki, karena menyoroti kelemahan terbesar pemerintahan yang dipimpin otoriter populis: kotak suara. Para populis hari ini tidak sama dengan orang-orang bertangan besi zaman dulu di Amerika Latin, Asia Selatan, dan Turki, yang mengenakan seragam tentara dan sepatu bot tinggi, lalu mengambil alih kekuasaan lewat kudeta. Musuh-musuh demokrasi terdahulu, seperti Augusto Pinochet di Chile, memegang kekuasaan mereka lewat kekerasan mutlak, secara rutin membunuh, menyiksa, dan memenjarakan mereka yang melawan pemerintahannya.

Secara kontras, para populis otoriter dalam dua dekade terakhir justru berkuasa melalui pemilihan, dan (biasanya) tidak membunuh lawan-lawannya. Pada kebanyakan kasus, mereka terpilih karena menyampaikan, lalu mengeksploitasi, tentang ketidakpuasan publik dalam ketimpangan ekonomi serta pembagian kultural yang berjalan. Setelah berkuasa, mereka melegitimasi kekuasaannya dengan menunjukkan dukungan para pemilih, yang dimenangkan dengan menegaskan bahwa para pemilih mereka berbeda dengan anggota lain (yang tak lebih penting) dalam masyarakat.

Masalahnya, tentu saja, adalah strategi yang didasarkan pada pembelahan pemilih menjadi dua kubu. Strategi ini tidak menjamin komitmen untuk pemilihan yang bebas dan adil, apalagi dengan menghormati hak asasi. Meski begitu, sangat penting untuk diingat bahwa mereka pada akhirnya bergantung pada dukungan mayoritas, dan inilah mengapa mereka merasa harus membuat pemilih berpihak pada mereka, lalu menekan media agar memuji-muji mereka.

Erdogan sudah menggunakan cara ini dengan sangat baik. Dia naik tahta dengan merasuki kesedihan orang-orang yang lebih relijius, kurang mendapat pendidikan, dan kurang mendapat pengaruh dari Barat yang merasa kehilangan haknya, termarjinalkan secara ekonomi, dan diremehkan secara kultural. (Faktanya, perwakilan dari kaum ini sudah menikmati kekuasaan dalam berbagai bentuk selama beberapa dekade, tetapi justru makin ambisius dalam prosesnya).

Setelah berkuasa, Erdogan menguatkan popularitasnya diantara “para rakyat”, dan menikmati beberapa kemenangan dalam pemilihan selama 17 tahun terakhir. Tetapi, ia juga semakin otoriter. Media cetak dan stasiun televisi Turki tidak lagi independen, dan birokrasi, pengadilan, serta aparat keamanan semuanya dikontrol oleh orang-orang yang loyal terhadap Erdogan.

Hingga belakangan ini, arena pertarungan yang penuh manipulasi berarti Erdogan dapat terus memenangkan pemilihan dengan mendasarkan legitimasinya pada dukungan mayoritas. Tetapi saat AKP kehilangan mayoritas parlemennya di pemilihan umum Juni 2015, Erdogan harus bekerja dua kali lipat. Sebagai presiden, ia memblokir pembentukan pemerintahan koalisi dan memaksakan pemilihan baru dalam lingkungan yang lebih terbelah dan semakin represif. Sebagaimana ia tetap menang di pemilihan yang baru, legitimasi dan otoritasnya tetap utuh.

Usaha Erdogan untuk membalik hasil pemilihan Istanbul juga menggunakan logika yang sama. Namun, karena sudah kalah, kelemahannya pun terekspos. Ia yang menang karena kotak suara akhirnya kalah oleh kotak suara. Itulah titik kekalahan pemerintahan otoriter zaman sekarang, dan titik dimana rekonstruksi demokrasi bisa dimulai.

Pengecualian zaman modern yang jelas adalah Venezuela dibawah Presiden Nicolas Maduro. Tetapi meskipun Maduro berkuasa melalui pemilihan, aturan yang ia buat selalu didasarkan pada kontrolnya terhadap tentara, dan dia sudah lama meninggalkan keuntungan yang didapat karena disukai rakyat. Brazil, Filipina, dan banyak negara lainnya di bawah kepemimpinan populis tidak sama dengan negara ini. Bagi mereka, dan bagi orang-orang Turki, pemilihan Istanbul memberi pelajaran berharga.

CHP sudah lama gagal menyediakan perlawanan yang efektif terhadap AKP, karena menolak membentuk basis yang populer, serta bertahan dengan sifat asalnya sebagai partai yang sekuler secara kaku. Tetapi hal ini berubah dengan Imamoglu, yang berkampanye dengan positif membahas masalah peningkatan kesejahteraan, menyediakan pelayanan kota yang lebih baik, mengurangi sampah, mengakhiri korupsi, dan – bila ada pemilihan ulang – merestorasi demokrasi. Terlepas dari semua yang ia katakan, Imamoglu menang karena membebaskan diri dari jeratan yang condong ke salah satu ideologi saja. Langkah pragmatis yang mirip serta berfokus pada kehidupan rakyat pasti memberi tantangan cukup signifikan untuk para populis dimanapun.

Untuk memperjelas, ini bukanlah akhir dari kepemimpinan AKP di Turki. Erdogan baru akan menjalani pemilihan ulang pada tahun 2023, dan partainya menguasai mayoritas parlemen. Agar memperkuat kredibilitasnya, CHP harus menepati janji kampanye, yang mana tidak akan mudah dengan Erdogan yang akan mengganggu usaha mereka sebisa mungkin. Namun, pada akhirnya, populis mendapat kekuatan mereka dari kesedihan yang nyata. Hanya dengan merespon pada kesedihan tersebut, bukan dengan mengabaikannya, partai oposisi dapat merebut demokrasi kembali dari tangan para populis.

====

Artikel ini diterjemahkan dari Istanbul Shows How Democracy Is Won yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson

tanjunglarasati

Tentang Penulis

tanjunglarasati

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.