Locita

Sedihnya Menggunakan BPJS Kesehatan

KEMARIN malam saya tertegun menonton Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris. Fahmi bercerita tentang kekurangan duit hampir Rp10 triliun badan yang dipimpinnya. Cerita sedih tentang defisit dana Jaminan Kesehatan  Nasional (JKN) itu menyeruak dan melahirkan isu akan dicabutnya jaminan kesehatan masyarakat ini.

Tentu akan jadi permasalahan jika dicabut. Namun, juga tidak mudah bagi BPJS Kesehatan karena kerugiannya yang ternyata membengkak saban tahun. Kisah pilu BPJS ini tiba-tiba mengantarkan ingatan saya ke kampung halaman beberapa tahun lalu.

Di suatu sore kami sekeluarga mengantarkan paman ke rumah sakit di ibukota Kabupaten Pinrang. Jaraknya 40 menit dari rumah saya yang terletak di pinggir Sungai Saddang, sungai yang membelah tiga kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Pinrang, Sidrap, hingga Enrekang.

Kami tiba di rumah sakit umum menjelang magrib. Sesampainya di ruang rawat inap, saya yang masih berkuliah waktu itu kebagian menjaga sang paman. Di antara tangis duka kesedihan para ibu-ibu yang melepas kepergian keluarganya, serta suara ceria kanak-kanak berebut makan, saya mengamati cairan infus yang menjalari lengan paman kami yang tahun itu menginjak usia 50 tahun.

Seorang perawat di pangkal selang infus memegangi kantung berisi cairan tersebut, dan sigap mengganti kantung infus yang masih terisi setengah. Cukup sering perawat mengganti infus yang masih terisi, dan hal itu tak pernah saya ingat lagi, hingga kemarin malam saya mulai mengerti.

Pasien rawat inap yang kantung infusnya sudah diganti meski hanya berkurang setengah, rupanya modus kecurangan pihak mitra BPJS Kesehatan. Kecurangan-kecurangan senantiasa menemani penyelenggaraan program gotong royong asuransi ini sejak dijalankan 2013 lalu.

Tengok cerita-cerita yang bulan lalu dirilis oleh lembaga BPJS Watch. Kecurangan mitra BPJS kesehatan paling banyak memang dilakukan oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik. Celakanya, kasus kecurangan itu ternyata terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Di Kupang, pasien yang memakai kartu Jaminan Kesehatan Nasional ternyata bukan pemilik asli kartu, di Medan, pasien rawat inap sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi rumah sakit tidak mengizinkannya pulang dan menyuruh pasien tinggal lebih lama. Akibatnya, tagihan yang dibebankan kepada pasien membesar.

Begitupun di Blitar, Jawa Timur, ada pasien yang diberi obat tidak sesuai dengan penyakitnya. Padahal, mitra BPJS Kesehatan diwajibkan mengikuti sistem tarif Indonesia-Case Based Group (INA-CBG), di mana penyakit sudah ditentukan paket obat dan perawatannya. Bahkan, di Meulaboh dan Bangkalan, jumlah kartu JKN yang beredar lebih banyak daripada jumlah peserta terdaftar. Ajegile!

Sebenarnya pasien berhak protes terhadap keanehan yang dilakukan pihak rumah sakit ataupun klinik. Namun, apa daya di tengah tekanan rasa sakit serta rasa was-was biaya perawatan yang kadang tidak jelas cara menghitungnya kita manut saja mengikuti perintah pihak rumah sakit.

Maka, saya tak heran jika akhir-akhir ini menyeruak kabar BPJS Kesehatan kekurangan dana. Dan berencana mencari opsi guna menutupi defisit keuangannya termasuk menempuh mekanisme cost sharing.

Hingga pertengahan tahun ini saja total defisit tanggungan BPJS Kesehatan begitu besar, Rp6,5 triliun. Jika dihitung-hitung dana defisit program ini sejak diluncurkan sudah mencapai Rp25,2 triliun.

Secara berturut-turut tiga tahun sebelumnya pada 2014, defisitnya senilai Rp3,3 triliun, 2015 jadi Rp 5,7 triliun, dan pada 2016 membengkak jadi Rp 9,7 triliun.

Mekanisme cost sharing jadi masuk akal jika melihat kecurangan serta kekacauan yang terjadi di tingkat bawah. Kalau saya menjadi Fahmi Idris maka mekanisme cost sharing telah saya minta sejak lama.

Mekanisme berbagi tersebut mesti ditempuh jika pemerintah masih menginginkan program ini berjalan, meski tidak populis jelang Pilpres 2019.

Cost sharing sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan masyarakat atau pasien, melainkan dengan pemerintah daerah (Pemda). Pemda harus merasa bertanggungjawab jika ada kerugian yang terjadi di wilayahnya.

Keinginan saya ini berdasarkan cerita dari Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri kepada beberapa media. Ia mengatakan tak hanya kecurangan di pihak mitra BPJS Kesehatan. Kecurangan juga bisa dibilang dilakukan oleh pemerintah daerah karena tidak kunjung membentuk unit pencegahan kecurangan pelaksanaan program JKN.

Kalaupun ada, itu belum berjalan dengan benar. Padahal, unit pencegahan kecurangan ini telah menjadi amanat pemerintah. Tidak adanya unit penanggulangan ini bisa dicurigai sebagai cara Pemda untuk mendapatkan dana besar dari progam BPJS, mengingat rumah sakit sebagai mitra terbesar BPJS merupakan milik pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Pemda patut bertanggung jawab terhadap persoalan defisit dana BPJS Kesehatan ini. Perlu ada skema untuk melibatkan mereka menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun dialami BPJS Kesehatan. Termasuk kecurangan di tingkat bawah yang tentu sangat sulit diatasi. Jikapun tidak bisa mengatasi kecurangan yang terjadi oleh mitra BPJS Kesehatan di daerah, pihak Pemda dapat menjadi insitusi re-asuransi bagi BPJS Kesehatan.

Parahnya karena Pemda juga seolah membangkang kepada perintah Presiden dengan menolak integrasi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) kepada JKN yang merupakan program nasional sekaligus menaungi seluruh program jaminan termasuk BPJS Kesehatan.

Saya masih ingat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mereka lansir April 2017 lalu. Sebanyak 155 Pemda ternyata tidak mendukung pelaksanaan program JKN dengan tidak mengintegrasikan program Jamkesda milik mereka.

Dengan jumlah peserta sekitar 183 juta tentu akan sangat memberatkan BPJS Kesehatan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlangsungan BPJS menjadi sangat penting dan harus jadi opsi pada 2018. Jika tidak dilakukan, maka pada 2018 defisitnya akan kian besar menjadi Rp10,05 triliun, atau pada 2019 mencapai Rp12,70 triliun. Angka yang tentu fantastis untuk sebuah program kesehatan.

Skema baru yang lebih detail terkait hal ini harusnya jadi perhatian DPR untuk dibicarakan dengan kementerian dalam negeri, kementerian kesehatan dan direksi BPJS. Konsepnya bagaimana? Yah harus duduk bersama-sama mencarikan solusi. Kalau perlu dengan tangan besi, agar cost sharing ini tidak ditimpakan pada masyarakat yang tidak hanya sakit, juga tidak berdaya seperti paman yang telah kami makamkan empat bulan yang lalu.

 

Aco Pamatte

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.