Locita

PDIP dan Fanatismenya PDIP Harus Membina Hubungan Baik dengan Media

Dihari lahir pancasila kemarin, seharusnya publik di berikan suguhan politik yang menerapkan nila-nilai pancasila. Dunia politik Indonesia pada saat perayaan hari lahir pancasila seyogianya tidak hanya berkutat soal perebutan kekuasaan, perencanaan pilpres, dan lain-lain. Partai-partai politik pun secara teknis, harus mensosialisasikan bagaimana menerapkan nilai-nilai pancasila yang baik untuk masyarakat.

Di saat era digital seperti ini, pada umumnya partai politik nampaknya selalu terbenam dalam motif abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) demi mendapatkan elektabilitas yang
tinggi. Terlebih lagi, pada saat perayaan hari lahir pancasila kemarin juga sangat berdekatan dengan pilkada serentak yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni nanti, artinya beberapa partai ataupun tokoh politik sangat sibuk dalam mempersiapkan suatu formula agar calon yang diusung bisa menjadi pemimpin daerah idaman rakyat.

Oleh karenanya, dari beberapa permasalahan yang ada, sangat disayangkan memang jika pada saat perayaan hari lahir pancasila kemarin, masyarakat justru diperlihatkan dengan suguhan politik yang justru mencoreng nilai-nilai pancasila. Bahkan suguhan tersebut justru tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Nahasnya suguhan politik itu pada akhirnya bermuara kepada fanatisme politik yang sangat buta dan tuli. Memang fanatisme politik tersebut justru terkadang bisa merusak reputasi tokoh ataupun partai politik di Indonesia, karena jika fanatisme itu dilakukan secara berlebihan, maka yang ada hanya perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan demokrasi yang berorientasi terhadap kebutuhan masayarakat.

Maka dari itu, pada saat ini demokrasi di Indonesia mengalami tantangan yang cukup besar, di mana fanatisme politik selalu berceceran dimana-mana sehingga sangat sulit untuk dibenahi dan diberikan suntikan moral. Karena pada akhirnya beberapa saran-saran normatif pun seringkali diberikan stigma negatif dan dianggap sebagai agitasi politik yang sangat berbahaya. Suguhan politik yang baru saja terjadi kemarin ini, merupakan suguhan politik yang tidak patut untuk ditiru, karena suguhan politik ini memperlihatkan fanatisme politik yang justru merusak kebebasan pers dan sistem politik demokrasi di Indonesia.

Pada tanggal 30 Mei kemarin, beberapa kader PDIP mendatangi kantor Radar Bogor dengan tindakan yang sangat tidak memperlihatkan sisi humanisnya. Ketika mendatangi kantor Radar Bogor, bukannya melakukan konsolidasi dengan baik, tetapi yang terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP terhadap staff Radar Bogor dan merusak beberapa peralatan kantor. Tindakan tersebut dipicu dengan berita yang menurut PDIP adalah berita yang menyudutkan Megawati Soekarno Putri, di mana Radar Bogor memberikan info grafis dengan foto Megawati yang diberikan judul, “Ongkang-ongkang Kaki Dapat RP 112 Juta”. Singkat cerita pada akhirnya kasus tersebut pun terselesaikan, dan tidak ada unsur pidana dalam penggerudukan tersebut.

Tetapi penggerudukan tersebut justru akan selalu teringat di benak para jurnalis di Indonesia, karena walau bagaimanapun ketika satu institusi media di sakiti hatinya oleh elite politik, maka jurnalis lainnya pun tidak akan tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan aksi tutup mata oleh para wartawan se-bogor pada tanggal 2 Juni 2018 kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas para jurnalis yang tidak menyukai perlakuan PDIP kepada Radar Bogor.

Dilansir dari viva.co.id aksi tersebut dilakukan dengan menempelkan stiker bertulisan ‘bungkam’, ‘demokrasi’, ‘stop’, ‘intimidasi’ dan ‘media’ di mata dan mulut. Para jurnalis juga menggantungkan tanda pengenal kartu pers di pagar Polresta Bogor Kota. Dalam kasus Radar Bogor, para jurnalis meminta semua kalangan mengedepankan delik pers. Terutama dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan kinerjanya. Para jurnalis sepakat untuk terus menjaga martabat insan pers dengan menyajikan pemberitaan yang objektif berdasarkan data dan fakta, serta mengedepankan unsur keberimbangan.

Memang terkadang media massa sangat mudah untuk menghasut beberapa kelompok tertentu, karena di satu sisi media massa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda, media massa bebas memberikan berita dengan berbagai macam pembingkaian berita yang sangat beragam, dan bisa saja dari pembingkaian tersebut ada beberapa pihak yang tidak menerimanya. Tetapi jika tidak menerima pemberitaan tersebut bukan berarti harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, jika ada pemberitaan yang tidak berimbang, kita harus mengacu kepada UU PERS tahun 1999 pasal 5, ayat 2 dan 3 mengenai hak jawab dan hak tolak. Jika ada berita yang tidak sesuai dengan realitasnya, maka kita berhak melakukan hak jawab atau hak tolak kepada media tersebut, bukan melakukan penggerudukan.

PDIP memang merupakan partai yang sangat baik ketika melakukan konsolidasi dengan beberapa partai lainnya, tetapi PDIP juga seharusnya bisa memperhatikan bagaimana menjalin hubungan dengan media massa. Karena jika suatu partai tidak bisa membina hubungan baik dengan media, maka media pun tidak akan segan-segan untuk melakukan hal-hal yang justru akan merusak reputasi partai. Maka dari itu, untuk menerapkan nilai-nilai pancasila yang baik, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena untuk menerapkan nilai-nilai pancasila, kita semua harus menghilangkan fanatisme terlebih dahulu, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu saja.

 

Banten, Indonesia

Add comment

Tentang Penulis

Banten, Indonesia

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.