Esai

Menjaga Fokus Kelautan dan Perikanan di Tahun Politik

AWAL tahun 2018 ditandai dengan berbagai polemik dan kisruh pembangunan kelautan dan perikanan. Dimulai dari selesainya batas waktu penggunaan cantrang per 1 Januari 2018, polemik antara Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang didukung oleh Wapres vs Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti perihal kebijakan penenggalaman kapal ikan asing.

Kita juga mendengar demonstrasi besar-besaran nelayan cantrang di Istana ada tanggal 17 Januari 2018 yang ditutup dengan kompromi dibolehkannya cantrang beroperasi. Meski secara terbatas hanya di 6 kabupaten di Pantura. Semoga, drama kelautan dan perikanan yang terjadi di awal tahun menjadi pemicu membaiknya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Seperti kita ketahui bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan laut adalah masa depan. Kita sama mahfum bahwa pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Komitmen dan capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penegakan hukum berupa penenggelaman kapal ikan asing, sebanyak 353 kapal dalam kurun waktu 3 tahun ini dan meningkatnya potensi ikan lestari pada angka 12,5 juta ton merupakan hal yang perlu diapresiasi.

Namun, kita perlu melihat secara dalam apa faktor pendorong lain dalam mendukung kinerja sektor kelautan dan perikanan. Terutama apa yang harus dilakukan pada tahun 2018, agar dampak nyata pembangunan bisa kelihatan dan dirasakan langsung oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Melihat postur program dan anggaran KKP tahun 2018, maka prioritas sektor kelautan dan perikanan tahun ini tidak akan banyak bergeser dari apa yang telah dilakukan pada tahun 2017. Hal ini terlihat dari Rencana Kerja Pemerintah dan APBN 2018 yang telah disepakati antara DPR dan KKP.

Walaupun demikian, terdapat tantangan dan kecenderungan baru yang perlu diantisipasi. Hal ini mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik di mana dinamika politik nasional akan mempengaruhi pelaksanaan program, terutama yang berorientasi langsung ke masyarakat. Walaupun implementasi program 2018 diharapkan tetap fokus berbasis perencanaan RPJMN 2014-2019 dan rencana strategis, bukan berbasis kepentingan politik atau daerah pemilihan.

Dalam kaitannya dengan pencapaian target 2017, beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada KKP. Di antaranya adalah tidak tercapainya beberapa target utama seperti  produksi perikanan (29,4 juta ton), nilai ekspor perikanan (7,6 miliar dolar), dan  produksi garam (3,8 juta ton).

Selain itu terdapat beberapa kegiatan kegiatan strategis yang menjadi unggulan yaitu realisasi program bantuan kapal dan alat tangkap, rendahnya realisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, lambatnya implementasi industrialisasi perikanan, pengelolaan kawasan konservasi laut yang belum efektif, dan rehabilitasi eksosistim pesisir yang belum optimal dilakukan.

Melihat kondisi tersebut, nampaknya memang target dan instrumen program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2017 disusun terlalu optimis tanpa mitigasi plan yang mendukung situasi yang berkembang di tengah jalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nilai ekspor perikanan yang semula ditargetkan 7,6 miliar US dollar, kemudian direvisi menjadi 4,5 miliar dolar.

Mestinya, KKP tidak merevisi target sebab berkonsekuensi pada banyak hal, tetapi lebih baik fokus meambah effort agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai sembari melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap upaya pencapaian target pada tahun 2018 nanti.

Tantangan 2018

Memasuki tahun 2018, KKP mesti fokus menjaga program kelautan dan perikanan agar mencapai target Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional. Sesuai tema pembangunan 2018 yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Pemerataan, beberapa hal yang krusial yang perlu mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir, serta implementasi industrialisasi perikanan yang berkualitas.

Penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26% dalam APBN 2018 menjadi Rp 7,28 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 9,13 triliun pada tahun 2017 merupakan sinyal bahwa akan terjadi pengetatan anggaran dan belanja pemerintah pada sektor ini.

Menjadi ironi ketika momentum pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan banyak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperi kapal ikan berukuran besar. Pengadaan KJA off shore untuk peningkatan produksi budidaya, dukungan kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan pelabuhan perikanan yang mendukung industrialisasi, tapi di sisi lain, alokasi belanja pemerintah untuk sektor ini justru menurun signifikan.

Di balik alasan efisiensi dan keprihatinan atas kondisi keuangan negara yang terbatas, kita tentunya patut mempertanyakan kemampuan perencanaan program dan kegiatan KKP yang gagal memformulasikan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih terukur.

Khususnya program SKPT patut diberikan perhatian sebab merupakan salah satu terjemahan Nawacita yaitu membangun dari pinggiran, membangun pulau-pulau kecil terluar yang selama ini terabaikan sehingga perlu mendapat atensi berupa penambahan alokasi anggaran dan perbaikan kualitas program pada tahun 2018.

Mengingat kondisi alokasi APBN yang terbatas, tentunya akan membuat KKP dan Kementerian lain perlu mencari alternatif pendanaan untuk membiayai program kelautan dan perikanan. Tidak ada jalan lain, pada tahun 2018, investasi swasta dalam dan luar negeri mesti dipacu sehingga dapat menembus angka Rp 8-10 triliuan dan penyerapan Kredit Usaha Rakyat sektor perikanan perlu ditingkatkan pada angka Rp 2 triliun.

Ini akan menjadi stimulus bagi bergeraknya sektor kelautan dan perikanan ditengah ketersediaan APBN yang terbatas sekaligus menopang pertumbuhan PDB perikanan yang pada tahun 2018 ditargetkan pada angka 11%.

Selanjutnya terkait dengan terus meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 108,24 pada tahun 2016 menjadi 111,53 per agustus 2017 pertanda bahwa tingkat kesejahteraan nelayan makin meningkat. Namun demikian, angka peningkatan Nilai Tukar Nelayan tersebut selanjutnya mesti dapat di konversi pada seberapa besar penurunan penduduk miskin di pesisir dan kelompok nelayan sehingga secara agregat dapat berkontribusi pada berkurangnya angka penduduk miskin nasioal yang mencapai angka 27,7 juta orang atau 10,64% pada Maret 2017.

Terakhir adalah program pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies serta rehabilitasi ekositem pesisir agar tidak terlupakan oleh KKP pada tahun 2018 ini. Walaupun menjadi daya tarik internasional, akibat kebijakan pengelolaan perikanan yang direformasi sehingga fokus pada praktik perikanan yang berkelanjutan (moratorium kapal ikan asing dan pembatasan kapal dan alat tangkap merusak) dan status Indonesia sebagai pemilik 18% luas total terumbu karang dunia, KKP belum mendapatkan komitmen pendanaan yang signifikan dalam kerangka  kerjasama internasional untuk mendukung program konservasi habitat dan species.

Bahkan dalam konteks inisiatif regional dan kerjasama Coral Triangle Initiative (CTI) yang merupakan komitmen negara dan lembaga donor untuk melindungi sumberdaya terumbu karang, sampai saat ini belum memberikan hasil nyata bagi penguatan pengelolaan terumbu karang di level nasional maupun daerah.

KKP mesti lebih kuat menggalang dan menagih janji dunia internasional untuk bersama-sama merawat terumbu karang, mangrove dan padang lamun yang kini kondisinya makin kritis. Hal ini juga akan menjadi ujian bagi portofolio dan penguatan kinerja program sektor Kelautan dan Perikanan dalam menunjang fungsi lingkungan. Bagaimanapun juga tindakan melakukan eksploitasi laut mesti diikuti dengan tindakan konservasi karena laut merupakan masa depan Indonesia.

 

Abdi Suhufan

Abdi Suhufan

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)

Ilustrasi (sumber foto: rmol.co)
Previous post

Mahar Politik “Uang Panai” Calon Pemimpin Negeriku

Next post

IKA Teknik Unhas Ingin Sampah jadi Energi Baru