Locita

Matinya Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap tanda larang parkir (foto: Pikiran Raykat)

TAHUKAH Anda tentang tanda-tanda lalu lintas? Apakah Anda mengerti makna dan maksud ari tanda-tanda tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini terkesan tidak penting dan mengada-ada jika dilontarkan pada seorang sopir busway atau sopir metro mini. Sebab lazimnya seorang sopir (pengendara) tentu telah memiliki izin atau lisensi untuk mengendarai kendaraan.

Lalu mengapa masih sering kita temui pelanggaran dari tanda-tanda lalu lintas tersebut? Tentu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memerlukan proses penelitian yang rumit untuk menemukan jawabannya. Nyatanya, kita pun pernah dan mungkin sering menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas karena mengabaikan tanda-tanda lalu lintas. Atau mungkin juga, sang polisi lalu lintas perlindung di balik tanda-tanda lalu lintas tersebut sebagai dalih untuk membenarkan tindakan “tilang” yang dilakukannya.

Sementara itu, dengan nada tegas salah satu petinggi Polri memberi keterangannya di hadapan media beberapa yang lalu bahwa Operasi Zebra bertujuan untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan di jalan raya.

Penjelasan ini terasa sangat formil dan hanya sekedar basa basi, sebab tanpa adanya operasi itupun salah satu tugas kepolisian lalu lintas adalah memastikan kedisiplinan berlalu lintas masyarakat. Lantas, apa hubungannya dengan kematian tanda lalu lintas dalam tulisan ini?

Siang kemarin, saya dan seorang kawan mengendarai taksi ke salah satu mall di bilangan Jakarta Pusat. Sopir taksi yang kami kendarai ini adalah bekas sopir seorang pensiunan perwira polisi, usianya sudah memasuki senja.

Kontras dengan garis keriput wajahnya yang teduh. Pengalamannya sebagai sopir mantan perwira ini, memberi kesan bahwa pengetahuan berkendaranya telah lebih dari cukup.

“Ex-boss akan sangat murka jika laku mendendaranya tidak sesuai aturan, terlebih jika rambu lalu lintas dilanggarnya dengan serampangan. Bisa di hukum push-up ama si bos,” tutur sang sopir, Sadikin disela pembicaraan kami.

Diskusi basa-basi kami akhirnya harus terhenti persis di bawah rambu dilarang parkir dan tertera Rp56.700 pada mesin argometer.Setelah saya dan rekan memeriksa dompet, ternyata uang kami tak cukup saat itu. Maka kami meminta sang sopir untuk menunggu sejenak.

Ko pergi ambil uang dulu di ATM, saya tunggu disini ya, Pisa (sepupu), ucapku pada kawan saya dalam aksen Muna. Mesin mobil dibiarkan tetap menyala oleh Pak Sopir. Berselang 5 menit kemudian, seorang polisi berbadan tegap mengetuk kaca.

“Pak selamat siang, tak melihat rambu lalu lintas ya, Pak? Bisa  liat surat-suratnya?” tanya sang polisi.

Sadikin yang sedikit terkejut kemudian mempertanyakan alasannya menanyakan surat-suratnya. Alasannya, karena dia dianggap memarkir kendaraannya di tempat yang bukan seharusnya.

“Bapak jangan ngeyel deh, mana surat-suratnya. Kalo ga mau saya langsung tilang aja.” Sang polisi langsung membuka lipatan surat tilang dengan tatapan tajam.

Melihat kondisi ini, saya akhirnya turut dalam perdebatan itu, saya kemudian menyusur beberapa undang-undang  melalui ponsel saya. Saya menunjukkan pada polisi undang-undang yang dimaksud oleh pak sopir tadi.

Walaupun terkesan tak menerima itu, akhinya sang polisi tak dapat lagi melanjutkan persekusinya terhadap sang sopir. Kemudian polisi itu pergi meninggalkan dengan raut muka masam penuh kekesalan.

***

Peristiwa itu sopir taksii ini adalah peristiwa biasa, karena kita sendiri mungkin pernah mengalaminya. Perdebatan selalu terjadi dalam posisi yang tidak setara. Rambu lalu lintas yang disimbolkan dengan huruf “P” (kapital) berwarna hitam yang terbingkai lingkran merah bergaris diagonal miring adalah rambu yang menunjukkan area tersebut terlarang untuk parkir.

Rambu tersebut juga merepresentasi konsekuensi yang harus diterima oleh pengendara jika rambu tersebut tidak diindahkan atau dilanggar, sebagaimana undang-undang yang disebutkan oleh si sopir.

Aturan pemaknaan rambu lalu lintas menjadi otoritas sepihak oleh institusi formal penegak aturan, tanpa ada penelusuran konteks terhadap tanda, fenomena dan peristiwa. Maka tak heran jika kesalahan dan pembiasan penafsiran dari suatu tanda/simbol kerap terjadi.

Sementara pada sisi yang lain, kita tidak dengan serius, abai, dan menganggap penting untuk menelisik, mengurai dan membongkar kembali makna dari tanda dan peristiwa disekeliling kita.

Tanda pada hakekatnya adalah pertalian  struktural antara penanda, petanda dan tanda. Penanda (signifier) sebagai bidang penanda yangbersifat konkrit atau material (suara, tulisan, gambar, objek). Petanda (signified) sebagai konsep, ide, gagasan, makna, serta tanda (sign) sebagai kesatuan antara penanda dan petanda yang hadir secara bersamaan.

Relasi struktural antara sebuah penanda dan petanda sangat bergantung pada apa yang disebut konvensi, sebagai kesepakatan sosial tentang bahasa (tanda dan makna) diantara komunitas. Konvensi sosial yang menjadi asas, nilai, dan aturan yang mengikat secara bersama memerlukan kesetaraan relasi struktural antara tiap entitas nilai serta subjek yang berhubungan.

Mengutip tesis dari Levi-Strauss tentang tanda dalam relasinya dengan kebudayaan, bahwa pendekatan struktural yang otoritatif cenderung mengurangi, mengabaikan, hingga menegasi peran subjek. Tekanannya ialah pada peranan dan pengaruh sistem kultural daripada kesadaran danperilaku individual.

Strauss melihat bahwa hanya karena adanya konvensi terbuka dan setara yang memungkinkan tanda memiliki dimensi sosial, dan dapat digunakan di dalam wacana komunikasi sosial.

Konvensi tanda dalam relasi rambu lalu lintas mengangdung pengertian bahwa relasi antara aturan hukum yang mengatur sistem lalu lintas dengan peran subjek yang memiliki kesadaran dan perilaku individual harus bersifat setara.

Gambar dari rambu lalu lintas sebagai penanda yang bersifat konkrit atau material merupakan konsep, ide, gagasan, makna yang telah disepakati secara bersama sebagaimana termuat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Oleh karena itu, keberadaan polisi sebagai perpanjangan tangan dari undang-undang lalu lintas tidak serta merta memberi legitimasi untuk penafsiran sepihak, baik secara individu maupun secara institusional. Di lain pihak, keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga harus dipahami sebagai  koridor bagi masyarakat pengguna jalan perlu menyesuaikan tindakan individu sesuai dengan konsep, ide, gagasan, makna yang melekat pada suatu rambu lalu lintas. Tanpa adanya pemahaman ini, maka tanda yang melekat pada rambu lalu lintas akan kehilangan pemaknaannya.

Kehilangan makna karena ketidaksetaraan relasi dalam konvensi sosial berakibat pada kekacauan penafsiran serta pengabaian. Kekacauan penafsiran dalam konvensi sosial tanda memiliki keterkaitan pada ketidakseimbangan otoritas dan ketidaksetaraan power.

Polisi dalam perannya sebagai pemegang legitimasi penegakan hukumakan merasa memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam menafsirkan tanda (rambu lalu lintas), itulah yang kita jumpai pada si polisi yang secara sepihak menafsirkan dan berwenang melakukan penilangan terhadap sopir.

Sementara itu, pengabaian terhadap tanda berakibat pada kematian tanda karena hilangannya ikatan psikologis terhadap konvensi sosial dari rambu lalu lintas. Hilangnya ikatan psikologis inilah yang menjadi alasan ketidakpatuhan atau pelanggaran lalu lintas yang sering kita jumpai. Walaupun secara konseptual  ide, gagasan, dan makna dari aturan rambu lalu lintas telah dipahami.

Avatar

Atri Munanta

Peniliti Urban and Regional Planning di Suropati Syndicate

Tentang Penulis

Avatar

Atri Munanta

Peniliti Urban and Regional Planning di Suropati Syndicate

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.