Locita

KAPITALISASI “PRIBUMI”

Sumber Gambar.: (Ilustrasi) Medium.com

Pribumi sering dimaknai sebagai penghuni asli yang berasal dari tempat tersebut, inlander. Istilah pribumi kerap dipakai untuk menyebut orang atau penduduk asli sebagai keturunan penduduk awal dari suatu tempat, dan telah membangun kebudayaannya di tempat tersebut dengan status asli (indigenous) sebagai kelompok etnis yang bukan pendatang dari daerah lainnya.

Status asli yang dibangun sering merujuk pada suatu kondisi nilai dan pranata yang sudah lama ada sebelum non pribumi hadir sehingga kondisi tersebut merasa harus dijaga diikuti oleh non pribumi untuk mempertahankan eksistensinya. Jika tidak, mereka khawatir akan terjadi asimilasi, akulturasi bahkan kontestasi sosial yang berujung perubahan.

Dewasa ini, batasan antara pribumi dan non pribumi (pendatang) seringkali berbeda, tergantung siapa yeng menyebutnya. Pada era kolonial penjajah sebutan pribumi dan non pribumi untuk membedakan antara penduduk asli Indonesia dengan penjajah dari Belanda atau Jepang yang mana suku, bangsa, dan negaranya berbeda. Kini sebutan non pribumi (pendatang) kerap ditujukan untuk sesama warga negara Indonesia, hanya karena berasal dari daerah lain, memiliki Kartu Tanda Penduduk dari daerah lain, serta lahir dan besar di daerah lain sebelum menetap didaerah tersebut.

Diskriminasi Pelayanan

Dampak penyebutan non pribumi (pendatang) yang tidak sedikit. Tidak sedikit masyarakat yang disebut sebagai pendatang mengeluh karena mengalami diskriminasi dalam usaha memperoleh pelayanan publik di daerah, khususnya di tingkat Desa.

Mereka harus menghadapi pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan pribumi saat mengurus administrasi kependudukan, pertanahan, bantuan kesejahteraan pemerintah pusat, mengurus pemakaman kematian keluarga, dll. Untuk prosesi pemakaman, masyarakat yang dianggap pendatang terkena pungutan liar, harus mengeluarkan biaya yang cukup besar jika keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah itu. Pungutan seperti itu dilakukan, tetapi tidak tertulis resmi dalam Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Sulit dibuktikan, karena diantara yang menyebut dirinya pribumi saling menutupi satu sama lain untuk menjaga eksistensinya.

Jika kelompok yang mengatasnamakan pribumi tersebut terancam eksistensinya, maka isu pribumi dan non pribumi digaungkan, dikemas dengan berbagai bentuk, termasuk dengan kemasan agama untuk mendapatkan dukungan dan simpati pribumi lainnya. Pendatang, terlebih yang beragama lain di awasi. Untuk pendatang yang beragama sama dengan kelompok pribumi umumnya diminta untuk membeli dan memasang stiker yang telah disiapkan.

Kapitalisasi makna pribumi meluas hingga masuk dalam lahan parkir. Semua tempat yang strategis dijadikan wahana parkir liar. Seringkali terjadi konflik horizontal terkait hal ini. Bagi pendatang yang bekerja lebih giat dan rajin, serta memiliki kualitas diri yang baik, tidak sedikit dari para pendatang ini memiliki kesejahteraan lebih baik, kondisi ini acap kali memunculkan rasa kecemburuan dan ketimpangan sosial.

Indonesia sedikitnya terdiri dari 1.340 suku bangsa. Jika tidak dikelola dengan baik, rawan sekali untuk terpecah belah. Sebutan kata pribumi dan non pribumi (pendatang) dapat memunculkan praktik diskriminasi dalam bernegara, sehingga kurang tepat lagi jika digunakan. Apalagi dalam sejarahnya, perkembangan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya.

Sebelum merdeka, banyak kerajaan di nusantara telah menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan bangsa Arab. Bangsa asing tersebut telah melakukan asimilasi dan akulturasi budaya.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian menetap dan berketurunan di Indonesia. Jadi sulit mendefinisikan secara adil yang dimaksud pribumi dan non pribumi. Dari segi hukum, istilah pribumi dan non pribumi dipakai sejak zaman Belanda.

Pemerintah Belanda pernah memberlakukan Pasal 113 Indische Staatsregeling (IS) yang membagi penduduk berdasarkan golongan seperti Eropa, China, Timur Asing, Bumiputera. Secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (Bumiputera). Serta hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing.

Adhi Darmawan

Adhi Darmawan

Peneliti The Nationalism Institute

Tentang Penulis

Adhi Darmawan

Adhi Darmawan

Peneliti The Nationalism Institute

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.