Locita

Hentikan Intervensi KPK, Bapak Wiranto Mestinya Lindungi Loh

MIMIK muka tegang terpancar di wajah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Ham Wiranto. Matanya menatap ke depan, sembari tangannya menggenggam pengeras suara.

Ia melipat bibir dan mendekatkan pengeras suara tadi. Sejurus kemudian, suara berat mantan panglima ABRI itu keluar lantang.

Ia meminta kepada KPK, agar pengumuman tersangka korupsi ditunda, jika melibatkan peserta Pilkada 2018.

“Ini merupakan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai dengan kericuhan, dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan lancar,” kata Wiranto dengan kalimat yang terstruktur.

Didampingi oleh beberapa pimpinan lembaga lain saat mengumumkan. Wiranto mengaku permintaan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan lembaga lain.

Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaksa Agung, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Polri. Hari itu di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (13/4/2018).

Menurutnya, pengumuman peserta yang terlibat korupsi bisa menggangu proses Pilkada serentak 2018. Pasalnya penetapan tersangka oleh KPK akan menggangu pasangan calon (Paslon) lain dan menguntungkan paslon lain bahkan menimbulkan keresahan publik.

Penundaan tersebut kalau bisa tidak hanya mencakup pengumuman tersangka. Tapi juga meliputi penyelidikan, penyidikan, bahkan pemanggilan sebagai saksi. Ini alasan Wiranto minta kpk tunda pengumuman calon kepala daerah

Namun, KPK tidak boleh menuruti permintaan pemerintah yang diwakili oleh Wiranto itu.

Penegakan hukum oleh KPK, tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, bahkan oleh Presiden.

Hal ini termaktub pada UU KPK pasal 3 yang menyatakan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersikap independen serta bebas dari intervensi kekuasaan, termasuk dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Wiranto seharusnya tidak boleh mencampuradukkan proses hukum dan politik, serta mengintervensi KPK untuk melaksanakan fungsinya.

Apalagi hal yang dilakukan KPK justru mendorong pilkada yang berintergritas dan berkualitas.

Sehingga seharusnya pemerintah melalui bapak Wiranto memberi dukungan kepada KPK, memberi jaminan bahwa proses demokrasi kita tidak akan tercemar.

Keinginan menunda pengumuman tersangka ternyata mendapat dukungan seperti dari Fahri Hamzah dia mencuit begini,

Fahri menanggapi cuitan dosen Filsafat UI,  Rocky Gerung yang mencurigai ada hal yang dapat disembunyikan di balik penundaan tersangka itu.

Agak menyedihkan jika kita tidak mendukung KPK untuk menegakkan tugas dan wewenangnya, untuk tidak takut pada kekuatan apapun.

Sesuai dengan undang-undang yang melatari lahirnya KPK seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Intinya, penegakan hukum tak boleh dibatasi. KPK harus menjalankan penegakan hukum yang faktual. Jika memang faktanya kepala daerah ataupun paslon Pilkada memenuhi syarat untuk ditetapkan tersangka, maka KPK harus melakukan. Saya berharap selepas Jumatan KPK mengumumkan tersangka itu.

Meskipun dikatakan calon kepala daerah tersebut baru memasuki proses investigasi penyelidikan dan pemanggilan saksi-saksi.

Meskipun diminta ada keadilan bagi mereka, masyarakat harus jadi yang terdepan mendapatkan keadilan, demi mendapatkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Justru malah paslon yang tersangka korupsi harusnya didiskualifikasi, bukan malah ditutup-tutupi.

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

1 comment

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.