Locita

Gugatan Golongan Abu-abu Terhadap Dualisme PB HMI

Sungguh, dualisme PB HMI bukanlah hal yang menarik untuk diperdebatkan. Jangankan menuliskannya, menjadikannya becandaan di tongkrongan saat gabut menyerang pun bukanlah pilihan yang layak anda coba.

Bagi saya, prahara kali ini berbeda dari dualisme sebelumnya. Ketimbang menyebutnya sebagai sebuah peperangan, konflik ini lebih layak disebut sebagai tawuran. Tak berseni sama sekali.

Pokoknya, kubu lawan harus tumbang dan tidak ada alternatif lain. Langgam permainan serba biner karena hanya ada “kami” dan “kalian”. Sehingga tidak berpihak dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan besar.

“Kami semua suci dan kalian yang penuh dosa!”. Sesederhana itu.

Mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah. Namun prasangka ini seketika muncul setelah membaca tulisan yang berjudul “Tidak ingin dualisme? Berhentilah mendukung RSA” karya kakanda Bergas (Panggilan Direktur LAPMI).

Pejabat teras PB HMI ini secara serampangan melakukan tuduhan serius terhadap pihak pihak yang merasa bodo amat dengan perseteruan antara RSA dan AKH.

Kanda Bergas menyebutnya sebagai golongan abu-abu. Seakan-akan blio menyiratkan kalau diantara abu-abu pasti ada hitam di satu sisi dan putih di sisi yang lain. Bisa ditebak, tulisan itu menempatkan RSA di kursi pesakitan sebagai kubu hitam dan AKH sebagai gerbong putih, mesias juru selamat yang akan menyelamatkan organisasi ini dari keruntuhan.

Sampai sini saya tidak terlalu pusing. Narasi yang hampir basi ini memang terlanjur menggema seantero sosial media.

Tapi adinda tidak habis pikir, kok bisa kakanda Bergas yang saya kagumi itu justru tega “mengkambinghitamkan” pihak yang memilih jalan ninja dengan tidak mau ambil pusing atas segala kegaduhan yang ada.

Alih-alih memberikan pencerahan, analisis blio cenderung menyesatkan. Banyak fakta yang seharusnya diungkap malah luput dalam dalam spektrum analisis yang oleh beberapa teman disebut sebagai analisis yang hampir sempurna tersebut. Entah lupa atau sengaja tidak diungkapkan hanya Tuhan dan dia yang tahu.

Supaya tidak ngelantur kemana-mana mari kita mulai mengurai kejanggalan demi kejanggalan tulisan tersebut.

AKH dan Misi Percepatan Kongres

Mari kita mulai dari premis-premis penting Kanda Bergas seputar I’tikad AKH untuk menyelenggarakan kongres.

Prinsipnya I’tikad itu diukur dari proses dan hasil. Jika anda ber-i’tikad baik untuk menikahi seorang wanita maka I’tikad ini dapat dilihat jika anda benar-benar melamar wanita tersebut. Kalaupun belum ada daya, setidaknya usaha usaha seperti mengumpulkan biaya mahar, pesta dan segala macamnya sudah dilakukan.

Jika aspek itu saja tidak anda penuhi, maka bagaimana sang wanita mau percaya kalau anda memiliki i’tikad yang baik?

Sama halnya dengan Pejabat ketua Umum. Jika AKH memiliki I’tikad baik seharusnya Kongres Luar Biasa sudah terjadi.  Jika sampai sekarang belum ada sedikit pun tanda-tanda kongres akan dilaksanakan dalam waktu cepat lantas bagaimana kita mau percaya jika kubu AKH memiliki i’tikad baik?.

Faktanya, Pleno II yang konon katanya “legitimate” (156 cabang dan 14 badko) pun tak sempat membahas tuntas persiapan kongres baik tempat maupun perangkat-perangkat kongres. AKH and the gank malah kelihatan belum move on dengan mengungkit masalah yang sama berulang-ulang kali.

Jika kita tidak amnesia, sanksi pemecatan ini bukanlah kali pertama. Sanksi serupa sudah pernah dijatuhkan sebelumnya. Pada rapat harian tanggal 27 Desember 2018. Rapat harian itu pula yang menetapkan AKH sebagai Pejabat Ketua Umum PB HMI.

Padahal jika kanda Bergas mau obyektif, seharusnya blio mengungkapkan fakta bahwa kehebohan soal permasalahan pribadi RSA terjadi jauh jauh hari sebelum itu. Andai kubu AKH mendaku sebagai pihak yang paling moralis dan menjunjung tinggi konstitusi sanksi itu seharusnya jatuh sebelum saat pleno I PB HMI yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada tanggal 21-24 November 2018. Faktanya pleno I berjalan adem-adem saja tanpa ada riak sama sekali.

Bara perselisihan di internal PB HMI baru memanas menjelang kongres KNPI yang terjadi pada tanggal 18-22 Desember 2018. Sebelum pemilihan, SK reshuffle pun terbit dan prahara ini dimulai. Entah ada hubungannya dengan kekalahan kanda Noerfajriansyah (mantum PB HMI) atau tidak, yang jelas AKH yang semula menjabat sebagai Sekertaris jenderal harus turun tahta menjadi ketua bidang.

Barulah setelah itu, AKH bersama beberapa ketua bidang non aktif, menabuh genderang perang.

Jadi wajar saja jika saya beranggapan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan akhlak semata. Andai tidak ada reshuffle saya yakin dualisme itu tidak akan terjadi.

Apalagi momentum ini juga bertepatan dengan Pemilu 2019. Oknum-oknum yang selama ini berada di pinggir kekuasaan PB HMI pun diuntungkan dengan memanfaatkan saluran yang kian terbuka lebar lewat dualism ini.

Ada yang menggunakan cara-cara elegan yang murah meriah seperti mengadakan diskusi ataupun seminar, ada pula yang bermain jorok seperti menjadi operator massa pada kasus kerusuhan Tanah Abang pasca penetapan pemenang pemilu.

Bukankah Menjual nama HMI demi sejumlah recehan juga tindakan amoral?

Jadi saran saya kepada kanda Bergas sudahilah intrik dan manuver yang berpotensi memperkeruh suasana. Jeda waktu selama lebih dari 9 bulan terbilang bukanlah waktu yang cepat untuk sekedar mempersiapkan kongres. Terlepas dari tuduhan kanda Bergas yang menyebut Palembang tidak representatif namun setidaknya RSA selangkah lebih maju.

Setahu saya kanda Bergas ini bisa dibilang “orang dekat” RSA. Jika ada permasalahan pribadi sama doi tolong diselesaikan secara baik-baik. Biarkan “Golongan Kami” tenang dan damai sembari menunggu adanya konsensus yang lahir dari pihak bertikai. Setidaknya untuk duduk bersama dan menyudahi segala preseden buruk ini.

 

 

Ajeng Komarati

Ajeng Komarati

Tentang Penulis

Ajeng Komarati

Ajeng Komarati

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.