EsaiFeatured

BPJS Kesehatan Perlu Didukung Bukan Dihabisi

PENYAKIT katastropik itu bulanan-bulanan untuk BPJS Kesehatan. Doi merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi. Dalam tinjauan pembiayaan kesehatan, semakin tinggi angka penyakit ini berarti beban anggaran kesehatan juga semakin meningkat. Dalam penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat beberapa penyakit yang menjadi fokus perhatian, antara lain penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatis, thalasemia, leukimia, dan hemofilia.

Belakangan ini penyakit-penyakit tersebut menjadi perhatian dikarenakan berhembus kabar bahwa pembiayaannya tidak akan lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sesuatu yang tentu membuat panik penderita, keluarga pasien, bahkan masyarakat secara umum. Bahkan beberapa media alternatif yang harusnya bijak dalam hal ini–sebut saja Mojok. BPJS Kesehatan sendiri telah membantah kabar tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoax.

Akan tetapi, tentu kita tidak bisa tinggal diam melihat pembiayaan penyakit katastropik yang sangat tinggi ini tanpa mencari solusi. Setiap tahunnya, pembiayaan JKN untuk 8 Penyakit Katastropik tadi selalu berada di atas angka 20% dibandingkan seluruh biaya pelayanan kesehatan. Tentu memprihatinkan bagaimana 8 penyakit tersebut sangat membebani dana BPJS yang kita kumpulkan dari semua peserta.

Benchmark di negara lain seperti USA, Taiwan, Inggris, Jepang, Korea, bahkan tetangga kita Singapura,  memang tidak menggunakan skema pembiayaan penuh pada penyakit katastropik seperti yang terjadi di Indonesia. Pelayanan yang diberikan pada penderita penyakit katastropik di Indonesia bersifat komprehensif, tidak ada batasan kunjungan dan hari rawat, serta meliputi obat kronis dan obat kemoterapi.

Bila pembatasan pelayanan katastropi ini ingin diberlakukan seperti di berbagai negara maju lainnya, tentu akan sangat membantu meringankan beban BPJS Kesehatan yang saat ini kewalahan akibat missmatch (tidak seimbangnya besaran premi yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan).

Memang terkait missmatch atau yang sering disebut defisit BPJS ini, merupakan permasalahan tersendiri. Sangat disayangkan karena ini merupakan sesuatu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya, mengacu pada hitungan aktuaria, bahwa premi yang ada saat ini tidak akan menutupi pembiayaan seluruh pelayanan kesehatan yang ada.

Ibaratnya akan mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung, dimana sebelum berangkat sudah diketahui bahwa bensin yang ada hanya cukup untuk sampai ke Cikarang. Namun tetap saja mobil tersebut digunakan dan akhirnya benar berhenti di Cikarang karena kehabisan bahan bakar.

Terkait kenaikan premi BPJS, memang akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populis dan perlu dipikirkan berulang kali mengingat kondisi masyarakat saat ini. Sama halnya bila beban penyakit katastropik menjadi tanggungan peserta langsung. Kepanikan akan terjadi, seperti respon masyarakat saat ini atas berita hoax tentang pencabutan tanggungan biaya katastropik.

Beberapa solusi alternatif bisa menjadi pilihan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan katastropik ini.

Pertama, membebankannya pada peserta sendiri dengan skema cost sharing  berupa copayment ataupun coinsurance. Namun tentu ini bukan merupakan pilihan yang populis.

Kedua, adanya subsidi pemerintah khusus untuk Penyakit katastropik. Hal ini sebenarnya sudah berjalan di era Askes dulu yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai 2013.

Ketiga, mencari sumber pendanaan lain bagi penyakit katastropik. Beberapa akademisi telah menawarkan konsep penggunaan cukai rokok atau bahkan penarikan premi untuk setiap bungkus rokok di luar cukai. Secara ilmiah, rokok memang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya berbagai penyakit katastropik. Sehingga wajar apabila ia membayarnya dengan cara ikut serta pada pembiayaan kesehatan.

Apapun solusi yang akan diambil hendaknya melibatkan semua pihak dan memperhatikan kondisi di lapangan. Presiden baru saja mengeluarkan Inpres No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka menjamin keberlangsungan Program JKN yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Pada Inpres tersebut, Menko PMK diharapkan melakukan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan lain untuk Program JKN. Selain itu, Menteri Kesehatan juga diminta mengkaji dan menyempurnakan sistem pembiayaan bagi penyakit katastropik. Bukan hanya dua menteri itu saja, tapi beberapa menteri lain, Direksi BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah dalam menjamin keberlangsungan JKN.

Tentunya diharapkan adanya instruksi presiden ini dapat memaksimalkan peran semua pihak untuk memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini sedang berjalan. Isu pembubaran BPJS tentulah tidak tepat.

Bukan saja bertentangan dengan undang-undang, tapi juga melukai semangat kebersamaan dalam membangun kesehatan Indonesia dan tidak sensitif pada nasib  yang telah banyak mendapatkan manfaat dari JKN ini.

Bukankah bila sedang berlayar ditemukan ada kebocoran dalam kapal, maka yang dilakukan adalah menambal kebocoran tersebut alih-alih membakar kapalnya. Daripada mengkritisi ji, lebih baik memberi masukan positif kan?

Ardiansyah Bahar

Ardiansyah Bahar

Direktur Eksekutif LK2PK, dokter pemerhati kesehatan masyarakat dan penggiat organisasi profesi

Previous post

Musik Melayu, Benarkah Musik Pinggiran?

Next post

Mencegah Kanker untuk Masyarakat Jaman Now