Locita

Berburu Rente Melalui Ujian Kompetensi Dokter

SEMUA berawal dari kedatangan saya suatu hari di kantor Ikatan Dokter Indonesia di bilangan Jl. Sam Ratulangi, Menteng. Saat itu Suasana sedang ramai terutama di ruang tamu, orang-orang tampak lalu lalang, beberapa orang tampak berkumpul mengerubungi kertas yang sudah dicorat coret.

Di kursi tamu tampak duduk perempuan memegang map plastik tebal dengan tanda merah di jidatnya, dia pasti India atau setidaknya lama tinggal di India, di sampingnya duduk perempuan dengan wajah oriental, dia menggunakan Bahasa Indonesia dengan aksen Tiongkok. Sebelum mencapai tangga, saya berpapasan dengan salah seorang staff sekretariat, “Ini ada apa? Kok rame banget ?”

“Ada ujian kompetensi untuk dokter-dokter lulusan luar negeri,” balasnya.

Di salah satu ruangan, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) langsung diperkenalkan dengan tiga orang asing yang baru pertama kali bertemu. Rupanya mereka adalah dari ronin-ronin dokter muda yang menghimpun diri dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI). Salah satunya malah tidak cocok lagi menyandang sapaan dokter muda.

Usia tampak menggerogoti penampilannya. Raut muka mereka tampak lesu, afek depresi dan sorot mata yang kehilangan harapan. Dalam perbincangan itu, mereka mengadukan nasib 3000-an orang yang belum memperoleh ijazah akibat terganjal uji kompetensi.

***

Semuanya bermula dari lahirnya UU Praktik Kedokteran tahun 2004. Dengan adanya undang-undang ini menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan profesional bagi dokter untuk melakukan praktek kedokteran.

UU ini juga meniscayakan perlu adanya uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia. Uji kompetensi pertama kali dilaksanakan pada pada bulan Juni 2007.

Sejak pertama kali dilaksanakan, Uji kompetensi ini tidak pernah sepi dari polemik. Puncaknya tahun 2010 hingga 2012, secara sporadis mahasiswa kedokteran rutin melakukan kritik terbuka melalui berbagai saluran tentang pelaksanaan uji kompetensi ini.

Para stakeholder profesi dan pendidikan kedokteran  juga terlibat juga ikut bersilang sengkarut tentang hal ini.

Dua hal utama yang menjadi objek kritikan, pertama kekhawatiran tentang akan adanya residu (orang-orang yang tidak bisa berpraktek karena terganjal uji kompetensi). Kedua, tentang besaran biaya yang harus dibayar untuk mengikuti ujian kompetensi yang cukup membebani.

Perihal residu dokter ini, tentu saja tidak bisa sepenuhnya dihukumi berdimensi kesalahan personal. Imajinasi masa kecil anak-anak Indonesia telah dijejali dengan mimpi menjadi dokter.

Jadi lumrah saja, jika sedikit saja ada peluang kuliah kedokteran maka itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Tanpa peduli itu masuk melalui jalur apa dan di kampus mana. Di samping asumsi bahwa menjadi dokter itu menjanjikan prestise dan masa depan cerah.

Jika ditarik lebih jauh, persoalan residu dokter ini lebih disebabkan terlalu liberalnya pendidikan kedokteran Indonesia. Tempat mencetak insan pengabdi justru dijadikan lahan bisnis yang tunduk pada kemauan pasar.

Tahun 2007-an, institusi pendidikan kedokteran berjumlah 50-an, sepuluh tahun kemudian telah berjumlah 83 institusi atau bertambah 66 persen. Luar biasa.

Perizinan dan input yang longgar, proses pendidikan yang setengah-setengah dan proses keluar yang  super duper ketat lah yang menciptakan residu ini.

Meski kritik terus diajukan, uji kompetensi perlahan diterima sebagai sebuah kelaziman bahkan semakin kuat dengan masuknya pembahasan  uji kompetensi dalam narasi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran no. 20 tahun 2013 pasal 24, 36, dan 39.

Uji kompetensi melenggang mulus, dengan perubahan nama dari Uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI) menjadi uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD). Perubahan ini merupakan dalih dari institusi pendidikan kedokteran untuk bertanggung jawab terhadap lulusan mereka.

Lenggang kangkung uji kompetensi diinterupsi dengan keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2018, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usulan ini diajukan oleh beberapa dosen, PNS, dan dokter praktek swasta. Dalam putusannya Mahkamah konstitusi secara lugas menolak sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh satuan pendidikan sebagaimana diajukan oleh para pemohon.

Putusan itu justru memperkuat posisi organisasi profesi dalam hal ini IDI beserta kelengkapannya sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak dari institusi pendidikan tinggi untuk menyandera ijazah mahasiswa karena tidak ada kaitannya dengan kompetensi dokter.

Tanpa ijazah, mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya masih terus akan membayar uang kuliah tunggal dan biaya UKMPPD yang nilainya lumayan menguras isi dompet.

Bisnis Uji Kompetensi Yang Menggiurkan

Polemik terkait Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) juga terkait biaya yang dikeluarkan setiap kali ujian. UKMPPD terbagi dalam dua jenis ujian yaitu Multiple Choice Questions Computer Based Test (MCQs CBT) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE).

Untuk periode test UKMPPD bulan agustus 2018, surat edaran dari panitia nasional UKMPPD memungut biaya 400.000 rupiah untuk MCQs CBT dan 600.000 rupiah untuk ujian OSCE.

Seperti dilansir dari laman Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, total peserta UKMPPD sejak Agustus 2017-2018 berjumlah 26767 orang.

Dengan biaya per satu kali tes sejuta rupiah, maka pemasukan panitia nasional UKMPPD sekitar 26 miliar 767 juta rupiah per tahun. Angka yang fantastik. Dari kacamata bisnis maka ini merupakan pangsa pasar yang menggiurkan.

Nalar kritis kita diuji melihat pemasukan fantastis di atas. Setidak kita mengajukan tiga pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh penyelenggara UKMPPD.

Pertama, jika memang asumsi institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab terhadap kompetensi keluaran dokter di Indonesia kenapa beban biaya ini masih dibebankan kepada peserta UKMPPD. Di saat yang sama mereka telah membayar SPP/UKT yang dibebankan oleh kampus masing-masing yang nilainya tidak sedikit?

Kedua, apa yang menjadi dasar penentuan biaya pendaftaran ujian UKMPPD? Ketiga, sebagai penerimaan negara bukan pajak bagaimana model pertanggung jawabannya?

Dari informasi yang dihimpun dari beberapa mahasiswa yang pernah ujian UKMPPD melalui personal chat di beberapa kampus besaran biaya yang dikeluarkan oleh setiap peserta ujian bervariasi. Misalnya, Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak membayar sejuta rupiah untuk ujiannya diluar SPP/UKT, demikian juga Universitas Tadulako membayar sejuta rupiah diluar SPP/UKT.

Berbeda dengan itu, Universitas Sebelas Maret (UNS), meski pun kampus negeri setiap peserta membayar lima juta rupiah. Angka itu dipatok dengan dalih bahwa UKT tidak cukup untuk membiaya ujian.

Di kampus lain seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Padjajaran. Peserta malah tidak dipungut biaya. Biaya diambil dari SPP/UKT kampus masing-masing.

Di luar itu, ada kampus Universitas Batam yang membayar 4,5 juta per ujian dan ada Universitas KristenKrida Wacana (Ukrida) yang membayar sekitar 5 juta rupiah. Ada juga  Universitas Islam Malang (Unisma) yang membayar dua juta rupiah per ujian.

Dengan demikian, tidak hanya Kemenristek Dikti yang menarik biaya dari fenomena UKMPPD ini, kampus-kampus pun menarik biaya dari para mahasiswa yang ijazahnya tersendera oleh kampus.

Iswanto Uncisferov

Koordinator divisi isu dan analisis kebijakan Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK).

Add comment

Tentang Penulis

Iswanto Uncisferov

Koordinator divisi isu dan analisis kebijakan Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK).

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.