Sanggah

Sekularisme Tidak Perlu Dikenang

Dalam sebuah tulisannya yang berjudul Mengenang Sekularisme di geotimes.co.id , Muhtar Sadili menyatakan bahwa pilihan dalam bernegara itu bukanlah sekularisme atau tidak sekularisme. Ini menarik, sebab menyatakan ada pilihan lain dalam oposisi biner tersebut. Walaupun tidak dijelaskan secara konkrit oleh yang bersangkutan.

Muhtar berargumen bahwa orang yang berfikir memisahkan urusan perkawinan dengan urusan negara adalah corak sekular. Pada tulisan yang sama juga dikritik orang yang membedakan pajak dan zakat dimana yang pertama adalah kewajiban terhadap negara dan yang terakhir merupakan kewajiban kepada agama sebagai corak berfikir sekular.

Argumen penting lain dari tulisan itu adalah bahwa konstitusi negara juga bisa mendorong orang ke arah sekularisme disamping bisa dijadikan landasan perjuangan bagi kelompok islamis. Hasil perjuangan kelompok Islamis ini, lahirlah Undang-undang yang eksklusif. Padahal menurutnya negara seharusnya tidak eksklusif. Undang-undang jangan untuk kalangan tertentu saja sebab negara milik publik.

Jujur saja, masalah sekularisme bukanlah sebatas relasi agama dengan negara, atau mengunci peran agama diwilayah privat saja dan membiarkan urusan publik menjadi urusan negara. Jauh daripada itu, sekularisme memiliki makna yang sangat mendalam, yang apabila seseorang mengikutinya sebagai suatu jalan hidup, akan jelas sekali demarkasi antara kesekularannya dan keberagamaannya. Poin dasar ini tidak didudukkan dulu oleh Muhtar dalam tulisannya.

Seorang filsuf kontemporer, Syed Muhammad Naquib Al Attas dalam bukunya Islam and Secularism menjelaskan bahwa sekular memiliki asal kata saeculum  yang menyiratkan waktu dan lokasi. Artinya sekular merupakan kondisi dunia dalam rentang periode waktu tertentu. Oleh sebab itu kita selalu menyaksikan perubahan yang terus menerus terjadi sepanjang sejarah baik baik secara ideologi ataupun bagaimana manusia menjalani kehidupannya.

Istilah sekular memiliki derivasi antara lain sekularisasi dan sekularisme. Istilah pertama, menurut Al Attas, berarti proses pembebasan pada akal dan bahasa manusia dari kendali metafisika dan agama.  Hal ini berdampak pada kehidupan, tidak hanya politik akan tetapi juga sosial dan budaya. Ada tiga ciri sekularisasi yaitu kehilangan pesona alam, desakralisasi politik dan ketidak-sucian nilai. Dalam sekularisasi alam menjadi kehilangan pesonanya, sebab sudah dilepaskan dari nilai-nilai transendental. Akibatnya, manusia dengan bebas memperlakukan alam sekehendak hatinya. Harmoni antara manusia dengan alam menjadi jauh, sebab alam sudah dirusak.

Desakralisasi politik merupakan penghilangan aspek transenden (baca: agama) dari politik. Legitimasi agama apapun, tidak diperlukan dalam proses politik, mulai dari filsafat bangsa dan negara sampai kepada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para elitnya. Semuanya hanya bersifat konsensus, yang mengalami perubahan, bahkan dari cara pandang manusianya sendiri dari waktu kewaktu. Kontrol tehadap perilaku politik hanyalah konsensus yang bersifat profan, bukan agama yang suci. Merajalelanya perilaku politik sewenang-wenang yang seringkali menindas sesamanya merupakan salah satu contoh akibatnya.

Ciri khas selanjutnya dari proses sekularisasi adalah nilai-nilai kehidupan menjadi tidak suci. Baik itu yang bersumber dari agama maupun kebudayaan kelompok manusia manapun. Sebab dalam proses sekularisasi, semua hal itu bisa berubah dimasa depan akibat evolusi yang dialami fikiran manusia. Segala sesuatu menjadi relatif, bahkan sikap terhadap diri sendiri.

Disisi lain sekularisme merupakan ideologi yang melancarkan semua aspek dari proses sekularisasi, kecuali bagian ketidak-sucian nilai. Sebab bagi pengusung sekularisme, nilai-nilai yang mereka tawarkan bersifat ideal. Proses yang terjadi pada agama dan nilai budaya dihindari. Proses sekularisasi terus dijalankan pada setiap pandangan hidup lain, yang pada gilirannya mengekalkan sekularisme itu sendiri.

Relasi Sosial Politik Antara Agama dan Negara  

Demarkasi antara agama dan sekularisme sudah jelas. Agama menginginkan pemeluknya menjalani seluruh aspek kehidupan bersandarkan kepadanya. Pemeluk agama yang memahami hal ini mengungkapkannya dalam istilah seperti Islam as the way of life. Mereka mengusahakan segala sesuatu dalam hidupnya tidak lepas dari nilai-nilai agama yang mereka anut.

Bagi sekularisme, nilai-nilai agama sedapat mungkin tidak lagi mengontrol kehidupan masyarakat. Sebab sekularisme merupakan pandangan dunia yang tidak membutuhkan agama. Basisnya adalah kehidupan yang dijalani didunia yang berubah ini saja, tanpa memiliki konsekuensi setelahnya. Lebih jauh,ketika adanya agama manusia menjadi terbatas sebab adanya aspek transenden mempengaruhi cara perilakunya.

Akan halnya bernegara seperti di Indonesia, asasnya Pancasila menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Artinya, setiap warga negara mesti beragama dan menjalankan kehidupan keberagamaanya. Undang-undang juga mengatur mengenai kebebasan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Pada titik ini mestinya Indonesia bukanlah negara sekular. Ketika Pancasila mewajibkan setiap warganya untuk beragama maka kehidupan bernegarapun mestinya dijalankan secara agamis. Warga negara menjalankan hal-hal yang sacred tanpa menegasikan hal-hal yang profan selama itu tidak keluar dari jalur agama.

Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah lahirnya undang-undang dan kebijakan yang sifat agamis. Misalnya RUU Perbankan Syariah dan UU Zakat. Kedua hal itu merupakan ekspresi keberagamaan masyarakat. Mereka menilai bahwa penting keberagamaan mempengaruhi keputusan politik, untuk mengatur dan menjelaskan bagian mana yang sesuai dengan agama dan begitupun sebaliknya.

Kemajemukan yang ada di Indonesia adalah fakta sosial. Lahirnya pancasila, sekali lagi, adalah representasi sosial dari kemajemukan itu. Undang-undang yang khas kelompok agama tertentu merupakan turunan jika diacu kepada Pancasila. Maka, tidak bisa keputusan politik tersebut dipandang sebagai hal eksklusif, akan tetapi merupakan kebutuhan  masyarakat. Negara dalam hal ini wajib memenuhinya secara proporsional.

Tentu saja undang-undang terkait suatu kelompok agama, tidak akan dikenakan kepada kelompok agama lain. Berbeda agama tentu berbeda pula kebutuhannya akan aturan-aturan yang mereka inginkan. Negara Indonesia merupakan ruang terbuka untuk mengakomodir kebutuhan setiap pemeluk agama. Disini ruang dialog menjadi keharusan supaya kepentingan agama tertentu tidak berbenturan dengan kepentingan agama lain.

Situasi warga negara tertentu yang memisahkan kewajiban zakat untuk agama sementara pajak untuk negara tidak juga dapat dianggap sekuler. Sudah jelas konsep zakat dalam konsensus bernegara tidak ada. Zakat adalah domain khas agama Islam. Sedangkan pajak tidak demikian halnya, itu adalah bagian dari kewajiban setiap warga negara.

Sekularisme bukanlah pilihan dalam bernegara. Seseorang mestinya tidak bisa sekular ketika berurusan dengan negara namun agamis pada waktu yang lain. Harusnya, orang mengerjakan hal-hal yang sifatnya sekular dalam pandangan agamanya. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi negara beragama. Dus, sekularisme tidak perlu untuk dikenang, beragama sajalah dengan baik.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Ilustrasi (sumber foto: stephen.com)
Previous post

Ketika Putin Akhirnya Beretorika

bu mario
Next post

Negara yang Menggelikan