Sanggah

Meraih Cita Mengedepankan Logika TANGGAPAN ATAS TULISAN LASARUS JEHAMAT "MENJAGA ASA MERAWAT RASA" DI MEDIA INDONESIA

MEMBANDINGKAN antara kicauan burung di hutan dan politisi di pasar politik, begitu Lasarus Jehamat memulai tulisannya.

Dimuat pada harian Media Indonesia 26 Oktober 2017 dengan judul Menjaga Asa Merawat Rasa. Menurutnya kicauan burung di hutan pada hakikatnya tenang dan damai sementara kicauan politisi ribut dan ramai.

Tulisan Lasarus pada intinya mengkritisi hipokrisi yang terjadi dalam dunia politik. Dia menganalogikan bahwa hipokrisi politik adalah mesin produksi ketidakjujuran.

Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik dan khususnya para politisi.

Lasarus heran, sebab di Indonesia pengetahuan memproduksi politisi dan politik memproduksi pengetahuan. Dia menyayangkan otoritas para akademisi dikampus untuk memproduksi pengetahuan politik sudah bergeser pada pasar politik.

Dosen Undana Kupang itu menyandarkan argumennya pada David Runciman yang mengatakan bahwa dalam ruang politik liberal kemunafikan menjadi aspek utama. Para politisi menggunakan topeng untuk menyembunyikan siapa dia sebenarnya.

Dia juga kemudian mengutip Goffman bahwa hipokrisi politik mengambil bentuk seperti ketidaksesuaian antara kata dan perilaku serta kampanye hitam. Hal itu bertujuan semata-mata untuk kekuasaan.

Argumen lainnya diambil Lasarus dari Catherine Weaver mengenai jebakan hipokrisi. Poinnya tentang kekaburan dalam menjelaskan norma, nilai dan ideologi.

Di sini bahasa memegang kunci, sebab melalui bahasa itu pula tujuan dan maksud para politisi disampaikan. Hal ini terjadi pada masa orde baru bahwa bahasa yang benar adalah yang disampaikan pemerintah.

Terakhir, Lasarus mengkritisi janji politik yang senantiasa muncul pada momen politik baik di pentas lokal maupun nasional. Bagi dia politisi sering menonjolkan dirinya sendiri ketimbang menonjolkan kontribusi riil yang telah dan akan diberikan.

Para politisi juga seperti pahlawan yang datang dan akan menolong masyarakat. Lalu, bermacam cara dilakukan oleh politisi ini supaya mereka dapat menduduki kekuasaan.

Jika dicermati argumen Lasarus secara umum sebenarnya masuk akal. Namun apabila dirinci lebih detail akan muncul silang pendapat.

Hal mendasar yang ingin saya persoalkan adalah bahwa politik Indonesia belum bisa di pandang liberal. Ada konteks yang tidak sesuai ketika mendasarkan argumen kepada ilmuwan politik barat yang dikutip Lasarus.

Misalnya saja di Amerika para politisi bisa saja membawa isu seperti kebebasan untuk para homoseksual dan legalitas narkoba.Di Indonesia, isu ini sangat sensitif sekali, dan sejauh ini belum ada politisi yang berani menyuarakannya untuk sampai menjadi undang-undang atau kebijakan tertentu.

Kalau memang politik Indonesia liberal, maka kelompok yang mempunyai preferensi seksual tertentu akan terbuka dalam kehidupan publik.

Linear dengan sensitifitas wacana, maka politisipun menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ingin dia representasikan. Atau, setidaknya mencoba mewakili hal-hal yang menjadi perhatian para konstituennya.

Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia yang cenderung kolektifis, dimana mereka akan melirik preferensi tetangganya dan komunitasnya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pilihan.

Menjadi individualis yang identik dengan liberalis, dimana seseorang menjatuhkan pilihan atas dasar pertimbangan dirinya sendiri belum berlaku di Indonesia.

Berbeda dari komunitas dan kecenderungan umum seseorang akan termarjinalkan dari pergaulan.

Terkait hal ini masyarakat akan cenderung melihat siapa yang mewakilinya. Jadi kalau dikatakan kemunafikan terjadi pada politisi itu tidak sepenuhnya betul.

Bila diamati dengan seksama sampai kepada jargon politik yang terpampang satu paket dengan baliho seseorang akan menyadarinya.

Masyarakat hanya peduli siapa yang mewakilinya, apakah dari komunitasnya atau tidak. Mereka tidak mempedulikan jargon, apalagi program yang akan dijalankan oleh politisi bersangkutan apabila mereka terpilih.

Hal ini terbukti dari sekian banyaknya produk undang – undang dan kebijakan hanya beberapa saja yang dipersoalkan oleh khalayak ramai.

Misalnya tempo hari ada undang-undang mengenai pornografi dan terakhir mengenai Perppu Ormas. Kedua hal itu menjadi ribut dan dipersoalkan karena mengandung sensitifitas nilai kelompok tertentu dalam masyarakat Indonesia.

Inilah yang menjadi sorotan utama ketika mendiskusikan politik Indonesia. Sekali lagi bukan urusan hipokrisi politik namun bagaimana masyarakat memandang politik dan politisi itu sendiri.

Masyarakat pada umumnya fokus pada aspek moral yang mereka anut. Sebab itu anti korupsi menjadi jargon semua partai politik. Dan tokoh-tokoh politik yang tersandung korupsi apalagi elit partai akan menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Pada titik ini bisa dikatakan, bahwa masalah yang urgen adalah sosialisasi politik. Idenya terletak pada bagaimana caranya supaya masyarakat sebagai pemilih benar-benar memilih.

Mereka tidak hanya terpukau pada sosok, namun terhadap apa yang para politisi tersebut tawarkan. Seharusnya masyarakat bisa membayangkan, ketika mereka memilih partai A atau calon B maka akan berkonsekuensi tertentu pada kehidupan mereka.

Namun sejauh ini, determinasi kelompok cukup dominan dalam mempengaruhi preferensi pemilih.

Ambil saja contoh dari suatu momen politik ke momen politik lainnya. Hanya sedikit saja, terutama kalangan intelektual, yang mempersoalkan visi atau program tawaran calon tertentu.

Sisanya hanya mempersoalkan apakah tokoh tersebut representasi mereka atau bukan. Dus, politik Indonesia belum bisa dihakimi sebagai sebuah hipokrisi politik, sebab sosialisasi politik belum berjalan dengan efektif.

Maka yang terpenting bukanlah menjaga asa merawat rasa, namun meraih cita mengedepankan logika.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

M Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Previous post

Merial Institute Bilang, Pemuda Kota Semakin Buta Aksara

Next post

Membayangkan Indonesia Di Era Pasca Pembangunan