Ragam

Kenapa Pengungsi Rohingya Enggan Pulang Ke Rumah?

DI SIANG bertanggal 24 Desember 2017, dr. Abdul Halik Malik, seorang dokter relawan Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) sedang memeriksa para pengungsi Rohingya di posko kesehatan IHA di kamp pengungsian Jamtoli, Ukhiyah, Cox’s Bazar, Bangladesh.

Seorang perempuan bercadar datang hendak memeriksakan diri. Saybara Begom (24) namanya. Dia adalah satu di antara 650 ribu pengungsi Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh untuk menjamin keselamatan setelah serangan yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Dia mengeluhkan demam, sakit kepala, disertai rasa sakit di bagian leher. Saat membuka cadarnya dan memeriksa tonsilnya saat membuka mulut, Halik terkejut. Sekejap saja dia langsung memanggil dr. Asturi Putri. Keduanya kemudian memperhatikan wajah perempuan itu yang memucat. Mereka tahu, mereka berhadapan dengan pasien penderita difteri.

Penyakit ini, seperti yang dilansir oleh Reuters, telah menewaskan 31 orang dan menginfeksi 4.000 pengungsi baik anak dan dewasa. Wajar ketika penyakit ini masuk daftar yang paling ditakuti sepanjang akhir 2017.

Saybara kemudian dirujuk ke klinik MSF (Dokter Lintas Batas) untuk perawatan lebih lanjut. Perempuan itu adalah satu dari sekian banyak kasus difteri yang ditangani di posko IHA dan Dompet Dhuafa di kamp pengungsian.

Sekalipun untuk kasus tersebut, tim IHA harus mengangkat tangan, namun berkat data dan usulan tim di pertemuan bersama NGO-NGO raksasa lainnya, program vaksinasi yang dilakukan WHO telah dilakukan ke 476 ribu anak pengungsi Rohingya.

Untuk mendukung itu, tim IHA masih membuka posko kesehatan yang dibuka sejak pertengahan tahun lalu. Kesemuanya adalah respon atas isu kesehatan yang merupakan hak asasi para penyintas yang terusir dari kampungnya ini. Total tenaga medis yang dikirim oleh IHA dan Dompet Dhuafa sekitar 64 orang yang terdiri atas dokter, perawat, logistik, fotografer, dan LO.

Hingga hari ini, Forcibly Fisplaced Myanmar National (FDMNs), sebuah perkumpulan para NGO dan lembaga kemanusiaan yang membantu para pengungsi merilis dokumen bahwa bantuan kesehatan yang diberikan kepada rohingya terdiri atas 124 lembaga, 1.916.262 konsultasi kesehatan, hingga total 48 juta dollar telah keluar untuk pendampingan kesehatan para pengungsi.

Menurut IHA, hingga hari ini penurunan jumlah pasien terjadi di posko kesehatan mereka per 18 September 2017. Hal itu diutarakan oleh Corona Rintawan selaku Koordinator Kesehatan IHA.

“Salah satu kemungkinan adalah para pengungsi lebih sehat,” tutur anggota Perdamsi (Perhimpunan Dokter Ahli Emergensi Indonesia) ini. Namun itu semua belum bisa meyelesaikan permasalahan sanitasi dan kesehatan mereka. Terlebih para pengungsi tersebut akan pulang ke asal mereka.

Dilema Kepulangan Pengungsi

Sebuah kabar manis sekaligus pahit tersebar di media-media. BBC melaporkan bahwa telah ada perjanjian antara Myanmar dan Bangladesh. Antara kedua negara tersebut telah diadakan kesepakatan untuk kepulangan para pengungsi tersebut ke asal mereka di negara bagian Rakhine.

Pihak pemerintah Myanmar sendiri telah menyiapkan sekitar 124 hektar lahan untuk repatriasi para pengungsi ini di Hla Po Khaung. Di lahan tersebut akan dipersiapkan hunian sementara sebanyak 625 rumah untuk 30.000 orang. Prosesnya sendiri seperti dikutip Reuters, akan selesai di akhir Januari ini.

Myanmar juga menyepakati repatriasi para pengungsi sebanyak 1.500 orang per minggunya dari total yang didata sebanyak sejuta orang pengungsi Rohingya. Namun kesepakatan tersebut masih untuk 156 ribu orang. Sisanya? Sisa para penyintas tersebut masih akan terus didiskusikan hingga mencapai kesepakatan dan jaminan untuk keseluruhan pengungsi.

Namun yang jadi pertanyaannya, apakah mereka ingin kembali ke asal mereka? Dalam laporan yang ditulis Straittimes, bahwa sekalipun para pengungsi berada di kondisi sanitasi buruk dan rentan penyakit di kamp pengungsi, mereka enggan kembali. Alasannya adalah trauma yang meliputi entah itu pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah mereka.

Trauma itu membekas di jejak pikiran mereka. Temuan Studi Kesehatan Mental UNHCR menunjukkan bahwa mayoritas besar merespons biasa saja saat menjadi pengungsi. Proporsi yang lebih kecil—sekitar seperlima—menyajikan bentuk masalah mental ringan atau sedang, termasuk Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) tingkat sedang. Sekitar tiga sampai empat persen menderita kelainan serius, seperti gangguan bipolar atau psikosis.

Salah satu yang paling saya ingat adalah saat mewawancarai seorang Rohingya yang membantu alih-bahasa Bengali ke bahasa Inggris, Janggir (13).

“Saya tidak mau kembali ke Myanmar. Saya sudah senang di sini,” tuturnya.

Temuan yang sama juga oleh Kate Allen dari Amnesty International, yang menanyai beberapa para penyintas tersebut. Jawabannya sama, mereka menolak kepulangan mereka ke kampung halaman mereka.

Penolakan itu membuncah dengan penolakan dari para pengungsi Rohingya. Protes mereka terjadi saat kedatangan perwakilan PPB, Yanghee Lee di Bangladesh. Alasannya? Keamanan tentunya. Keinginan mereka jelas ingin jaminan keamanan dari pemerintah dan PBB saat kepindahan mereka.

Repatriasi atau kepulangan menurut Guidance for Public Health Interventions for Repatriation dari UNHCR, membutuhkan persiapan. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan dari pengungsi. Sebelum repatriasi, para pengungsi yang memiliki potensi penyakit menular dan belum diberi imunisasi haruslah diantisipasi. Belum lagi adanya keharusan konvoi kesehatan yang mengiringi kepulangan repatriasi.

Permasalahan utama adalah kepulangan para pengungsi ini akan melewati Delta Sungai Naf. Apakah kedua belah pihak Bangladesh-Myanmar sudah memiliki persiapan untuk keamanan transportasi. Sebagai gambaran bahwa di sungai ini beberapa kapal karam dan tenggelam, karena arus laut yang kuat.

Selain dari itu, tentu sesampainya di kawasan repatriasi, haruslah tersedia fasilitas kesehatan dan adanya kerjasama dengan pemerintah setempat dalam hal jaminan keamanan dan akses ke fasilitas kesehatan.

Melihat belum adanya persiapan tersebut, kepulangan tersebut juga riskan untuk perihal kesehatan para pengungsi. Hal itu dituturkan oleh Corona Rintawan. Apalagi di tengah kondisi yang tidak serba menentu. Menurutnya, potensi penyakit timbul akan senantiasa mengintai terkait dengan para pengungsi Rohingya ini.

“Semisal Difteri. Pada saat pengungsi Rohingya ada yang menjadi carrier difteri terus pulang ke Myanmar, maka bisa jadi dia akan menyebabkan outbreak di sana. Karena populasi Rohingya cakupan vaksin difterinya sangat rendah atau bisa dibilang nol,” lanjut Corona.

Saya pun juga membayangkan, di lokasi pengungsian saja mereka tertatih-tatih soal kesehatan, apalagi harus kembali lagi yang notabene pernah menyaksikan kekejaman atas mereka.

Apapun itu, para pengungsi Rohingya tentu harus pulang dengan kepala tegak, bukan menunduk. Tidak dalam keadaan malu dan martabatnya jatuh. Setelah keluarga mereka terbunuh, diperkosa, dipukul, harta dijarah, atau rumah mereka dibakar.

***

Di Kantor Ikatan Dokter Indonesia, Jl. Dr. Sam Ratulangi, Menteng, dr. Abdul Halik Malik dan dr. Asutri Putri bertemu dengan salah satu petinggi IHA, dr. Rosita Rivai. Pertemuan itu hendak membahas bagaimana perencanaan program dari para pengungsi Rohingya ini. Setelah membahas itu, Halik bercerita soal rencana repatriasi pengungsi tersebut.

“Apa keselamatan mereka akan terjamin di sana?” tanya Halik.

“Entahlah,” balas Rosita.

Dhihram Tenrisau

Dhihram Tenrisau

Dokter gigi di klinik BPJS

Previous post

Netizen Nyinyir, Ayu Ting Ting Semakin Bersinar

Next post

The Young Karl Marx: Memahami Pemikiran Marx Muda