Locita

IKA Teknik Unhas Ingin Sampah jadi Energi Baru

DI Pagi yang masih basah, puluhan orang jalan beriringan. Satu per satu mereka memasuki sebuah gedung di Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Sambil mengenakan batik, saya mengenali mereka sebagai orang yang pakar di bidang energi listrik maupun energi terbarukan. Mereka menuju ruangan di dalam gedung milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang terletak di antara gedung tinggi Ibukota, Sabtu (20/1/2018).

Mereka rupanya hendak menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar. Aula yang terletak di lantai 3 gedung tersebut pun dipenuhi canda tawa mereka, sesaat setelah berkumpul. Para pakar ini saling berjabat tangan dan berangkulan sebelum acara dimulai.

Saya turut hadir di pagi yang dingin itu, bersama sejumlah orang yang saya kenal. Jumlahnya 120 orang dari berbagai kalangan. Selain praktisi di bidang energi ada pula pelaku investasi, Perusahaan Listrik Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT, alumni teknik Unhas, dan akademisi dari ITB maupun Universitas Indonesia.

Setelah sesi haha, hihi, seperti kebiasaan orang Makassar tak nikmat rasanya jika pertemuan dengan kawan lama tidak diselingi dengan menyeruput kopi bersama. Selanjutnya setelah para orang “penting” datang, FGD pun dimulai pukul 09.10 WIB.

Kami lantas dipersilahkan duduk melingkar. Di depan kami tersedia tiga buah kursi melengkapi sebuah meja panjang.

FGD ini membahas tema perlunya Indonesia untuk memiliki regulasi terkait proyek tenaga listrik terbarukan demi menghadapi perubahan global, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang bisa menjadi salah satu peluang memenuhi elektrifikasi nasional.

Tema besar FGD ini yang saya lihat ialah diharapkan adanya proyek tenaga listrik energi terbarukan kalau perlu tidak hanya berbasis PLTSa. Selain dari pihak Kementrian ESDM, PT PLN, Kementrian Lingkungan Hidup, Wali Kota Makassar pun hadir membicarakan hal ini.

Sapri Pamulu yang mewakili IKA Teknik Unhas menjelaskan,  bahwa FGD ini hendak mendapatkan rumusan berupa usulan, terkait sosialisasi implementasi kebijakan PLTSa, seperti dimensi proyek, investasi, pendanaan, teknologi, dan storage, model pengembangan PLTSa di Indonesia Timur.

“Kegiatan FGD ini dalam rangkaian acara Halalbihalal (HBH) Ikatek 2018. Namun, selain itu kita ingin mendapatkan rumusan yang bisa dijadikan usulan strategi implementasi mengenai kebijakan Ketenagalistrikan Energi Terbarukan terkhusus PLTSa di Indonesia,” kata Sapri Pamulu yang mewakili IKA Teknik Unhas saat membuka acara.

Wali Kota Makassar yang dalam program-program politiknya menjanjikan pengelolaan sampah berbasisi teknologi dianggap perlu dihadirkan. Ia bertugas mengemukakan tantangan dan hambatan terkait regulasi mengenai energi terbarukan ini di Kota Makassar.

Danny Pomanto saat dimintai pandangannya menganggap tipping fee masih menjadi masalah utama dari program pengelolaan sampah, hingga dapat berujung menjadi energi. Tipping fee sendiri ialah biaya yang dikeluarkan anggaran pemerintah kepada pengelola sampah, berdasarkan jumlah yang dikelola per tonnya.

Selain itu, Walikota yang memiliki visi Makassar Kota Dunia itu pun, mengaku faktor regulasi, mahalnya teknologi yang digunakan dan investasi yang dikeluarkan juga menjadi kendala besar.

“Masalah tipping fee ini jelas bisa menimbulkan masalah hukum. Itu sebabnya Pemda (Pemkot Makassar) enggan untuk mengeksekusi PLTSa ini,” ujarnya.

Selain Danny –sapaan akrabnya- pembicara lain Elis Heviati Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementrian ESDM. Elis memaparkan regulasi EBTKE pada PLTSa dan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurutnya banyak regulasi dewasa ini yang memberi peluang untuk pengembangan energi terbarukan seperti PLTSa itu.

Muncul Peluang Besar

Dari sudut pandang pemerintah yang diwakili oleh penyedia layanan kelistrikan nasional PLN, Ikhsan Asaad (GM PLN Distribusi Jakarta Raya) mengungkapkan bahwa pihak PLN saat ini memang fokus terkait dengan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). PLN sendiri ternyata sudah menyiapkan dalam rencana pengembangan pembangkit dan transmisi.

Rencana tersebut meliputi: Pengembangan pembangkit dan transmisi, proyeksi bauran energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan implementas Peraturan Menteri (PM) no 50/2017.

Ikhsan Asaad yang saya temui mengatakan, tidak hanya PLN Disjaya yang meliputi Jakarta, tapi secara nasional mereka memang fokus pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) bagi sejumlah proyek pembangkit mereka. Sampai hari ini, porsi pembangkit PLN yang memanfaatkan EBT baru sekitar 12-13 persen dari total pembangkit yang ada.

Mengutip Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Ikhsan yang juga alumni Teknik Unhas ini mengatakan ada dua hal yang menjadi alasan PLN memilih fokus di sektor EBT. Pertama, mengejar target pemanfaat-an energi baru terbarukan hingga 23 persen pada 2025. Kedua, PLN juga berusaha membeli EBT dengan harga yang efisien agar bisa menekan biaya pokok produksi (BPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

“Iya, kita fokus energi terbarukan itu,” ungkap GM Disjaya yang baru-baru ini meraih rekor MURI karena penggunaan kendaraan listriknya.

 

Saya ingat bahwa di tempat lain Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, pernah mengatakan sejak tahun 2011 hingga 2017, Ditjen EBTKE telah membangun 686 unit pembangkit listrik EBT dengan nilai Rp 3,01 triliun. Pembangkit ini telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau aliran listrik PLN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 unit kegiatan senilai Rp 1.044 Triliun belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah, dan 68 kegiatan di antaranya senilai Rp 305 miliar mengalami kerusakan ringan dan berat.

Menurutnya, hal tersebut ialah bukti keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Hingga penghujung tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis mampu memberikan akses listrik bagi masyarakat di 1.096 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Energi adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial, yakni energi harus tersedia, merata dan terjangkau,” katanya.

Political will yang besar saat ini, tentu menjadi jalan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak di luar pemerintah. Termasuk IKA Teknik Unhas guna menyasar peluang perbaikan kelistrikan nasional melalui energi terbarukan yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Tentu hal tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika mengacu angka elektrifikasi nasional hingga saat ini memang belum 100 persen, masih ada wilayah yang belum dialiri listrik.

Agus Saefuddin MSi selaku kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementrian LH dan Kehutanan serta Paul Butarbutar Direktur Green Finance Asia South Pole. Turut mengamini hal tersebut.

Paul Butarbutar menjelaskan, terkait pembiayaan atau financing, PLTSa itu sendiri sangat memungkinkan jika kepastian investasi didapatkan dari pemerintah. Adapun syarat terkait investasi PLTSa ini bersifat umum dan khusus terkait dengan pengelolaan sampah. Hal tersebut meliputi beberapa hal, seperti resiko, manajemen, kebijakan pemerintah dan lainnya.

“Pemerintah daerah perlu melihat dengan jelas kemampuan dari pengusul project. Dan harus melalui proses tender yang baik,” kata Direktur Green Finance Asia South Pole ini.

Paul Butarbutar menyarankan, sebaiknya memikirkan hal lebih jauh dalam hal manfaat dari proyek pengedaan PLTSa, daripada memikirkan hal-hal teknis seperti tipping fee atau yang lainnya. Apalagi saat ini telah terbit Perpres 97 / 2017 yang merangkum secara komprehensif pengelolaan sampah, meski nampak belum sinkron di lapangan.

Perpres yang dimaksud mengatur pengelolaan sampah mulai dari pemisahan jenis, pendaurulangan, hingga bagaimana sampah bisa dijadikan energi terbarukan. Regulasi tersebut bisa menjadi hawa segar bagi pemerintah daerah yang serius menangani persoalan sampah di wilayahnya.

Terkait regulasi itu sendiri Ir. Jacky Latuheru dari Energy Consultant mengemukakan potensi sampah di Indonesia selama ini sangat besar. Indonesia memiliki 500 kota/kabupaten yang semuanya memiliki potensi penghasil sampah. Regulasi yang ada dapat diarahkan guna mendukung terciptanya iklim investasi pengelolaan sampah.

Adapun tekait dengan proyek, lulusan Teknik Unhas itu juga menggarisbawahi, pemilihan teknologi proyek yang dapat mengurangi efek rumah kaca terkait penanganan atau pemanfaatan gas metana (CH4) dari sampah.

Beberapa kesimpulan dari FGD itu. Seperti melihat peran yang lebih terstruktur dari pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sampah, baik itu terkait dengan penanggulangan sampah, maupun kaitannya dengan energi.

Melalui Perpres 97 / 2017 diharapkan dapat menyelesaikan banyak aspek yang meresahkan baik yang dialami pelaku bisnis maupun Pemda. Diharapkan hal-hal tersebut antara lain seperti tipping fee dan harga satuan energi listrik yang ditawarkan.

Skema percepatan dalam siklus project Pembangunan PLT Sampah juga perlu ditinjau kembali dengan lebih mengedepankan aspek investasi secara lebih luas. Bagaimana menciptakan atau meningkatkan environmental enterpreneurship pada penduduk maupun pemerintah. Serta mengubah filosofi berfikir dari sekedar mengatasi lingkungan lebih ke penghasilan energi.

Pada FGD juga disimpulkan bahwa ada sekitar 10 daerah kabupaten/kota yang saat krisis penanganan sampah saat ini. Dan BPPT mendapat tugas untuk menghasilkan pilot project yang harus berhasil di 2018. Saat ini proyek percontohan di TPA Bantar Gebang.

Sorotan juga diarahkan terkait efektifitas kerjasama BPPT dengan insitusi lain. Lalu perlunya kajian menyeluruh dapat dilaksanakan dengan semua stakeholder termasuk pemilik teknologi dan investor dalam memecahkan masalah terkait proyek penanganan sampah.

Kemudian strategi Pemda mencari solusi pengelolaan sampah tanpa/minimum Tipping Fee. Lalu masih minimnya alokasi negara untuk kebersihan dan pengelolaan sampah. paling penting juga ialah rendahnya tingkat kesadaran rakyat dalam pemanfaatan sampah, sehingga hal ini perlu disosialisasikan.

Adapun tantangan besar menurut FGD ini ialah kurang matangnya skema pembelian tenaga listrik. Kemampuan Pemda menghadapi sistem pengelolaan, dokumentasi dan pelaksanaan pengadaan hingga karakteristik sampah di Indonesia yang tidak homogen serta memiliki kadar air tinggi. Bagaimana implementasi RUEN dan RUED dan terakhir pemilihan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah.

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Add comment

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.