Locita

Cuci Tangan ala Raja Belanda Dengan pembatasan pada periode 1945-1949 saja yang perlu disesali Kerajaan Belanda, berarti seluruh kejahatan yang terjadi dalam lebih dari tiga abad itu wajar belaka.

Ilustrasi tentara Belanda dalam Agresi Militer I (Foto: tirto.id)

Pada hari Selasa (10 Maret 2020) Raja Belanda Willem-Alexander Claus George Ferdinand bersama istrinya Maxima Zorreguieta Cerruti dan rombongan pengusaha Belanda berkunjung ke Indonesia, negara bekas jajahan Belanda yang dulu bernama Hindia Belanda. Hal yang menjadi perhatian banyak media Indonesia adalah penyataan maafnya atas ‘kekerasan berlebihan’ terhadap penduduk Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945.

Ungkapan permintaan maaf ini adalah yang pertama kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada 17 Agustus 1945. Beberapa kali penguasa monarki Belanda datang berkunjung ke Indonesia, seperti Ratu Juliana pada tahun 1971 dan Ratu Beatrix tahun 1995, namun tidak ada yang mengucapkan kata maaf itu dengan alasan “Belanda belum siap.”

Berikut ini potongan pidato Raja Belanda dalam bahasa Inggris di hadapan wartawan, di sebelah Presiden Jokowi.

“Pada saat yang sama, adalah hal yang baik bahwa kita terus memandang masa lalu. Masa lalu tidak bisa dihapus, dan harus diakui oleh setiap generasi yang akan datang. Pada tahun-tahun segera setelah Proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi, yang menelan banyak korban jiwa,”

“Sejalan dengan pernyataan sebelumnya oleh pemerintah saya, saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terdampak terus terasa hingga hari ini.”

Dari potongan pidato di atas tampak sekali bahwa Kerajaan Belanda berkunjung ke Indonesia dengan membawa beban sejarah yang besar. Hal ini dapat menjadi ganjalan bagi kerja sama bisnis antara Indonesia dengan Belanda, yang justru menjadi semangat utama kunjungan itu. Namun pihak kerajaan seperti mempunyai akal untuk bisa menuntaskan beban sejarah, tetapi tidak perlu bertanggung jawab atas kekerasan struktural dan penjarahan hajat hidup penduduk wilayah Hindia Belanda selama ratusan tahun.

Banyak orang-orang Indonesia, dari awam sampai elit intelektual buru-buru memuji sikap Raja Belanda itu di media sosial, sambil menyindir dengan nada merendahkan pemerintah Indonesia yang tidak punya perhatian pada masalah kekerasan serupa yang dilakukannya dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Nduga, Papua, sampai pembantaian massal 1965-1967. Bahkan jurnalis Windu Jusuf langsung membuat tulisan opini di tirto.id dengan judul bombastis “Raja Belanda Datang Minta Maaf, Pemerintah RI Berak di Muka Sendiri.”

Tidak ada yang salah dengan penyindiran terhadap pemerintah Indonesia. Pertanggungjawaban negara atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang struktural memang harus dituntut bagaimana pun caranya.

Tetapi sebelum buru-buru ke sana, dalam konteks kunjungan Raja Belanda ini, ada beberapa beberapa pertanyaan yang sebetulnya penting dibahas. Benarkah sikap Raja Belanda itu terpuji? Apakah hanya periode pasca proklamasi 1945 hingga penyerahan kedaulatan 1949 saja yang perlu dimintai maaf? Apa saja konsekuensi yang menyertai ucapan permintaan maaf itu?

Kritik datang justru dari sejarawan Belanda, Marjolein van Pagee yang—dikutip dari BBC Indonesia—mengatakan, “Saya kaget, tapi tak sepenuhnya syok [bahwa permintaan maaf] hanya untuk [periode] 1945-1949, bukan untuk keseluruhan masa kolonisasi. Dan ia juga tak menyebut sama sekali soal pengakuan legal [atas kemerdekaan Indonesia] tahun 1945.”

Dengan pembatasan pada periode 1945-1949 saja yang dianggap sebagai ‘kekerasan berlebihan’ sehingga perlu disesali pihak Kerajaan Belanda, berarti seluruh kejahatan yang terjadi dalam lebih dari tiga abad itu wajar belaka dan tidak perlu disesali adanya.

Dalam periode kolonisasi Belanda, baik melalui perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC maupun negara Hindia Belanda, banyak sekali terjadi kekerasan yang tak kalah “berlebihan”-nya. Ambil contoh pembantaian penduduk Kepulauan Banda, Maluku, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterzoon Coen pada tahun 1621. Dari penduduk yang berjumlah 15 ribu, tersisa hanya kurang dari 1000 orang.

Pada tahun 1901 Pemerintah Hindia Belanda atas perintah Gubenur Jenderal Yohannes Benedictus van Heutz menyerang negara berdaulat Kesultanan Aceh dan membantai 2.922 orang, di antaranya 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan, termasuk anak-anak dan orang tua. Bahkan laporan lain menyebutkan angka korban pembantaian mencapai 4000 orang.

Masih banyak lagi seri pembunuhan lain seperti dalam beberapa Perang Puputan di Bali tahun 1849, 1906, 1908, lalu jauh sebelumnya pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia tahun 1740. Semua itu dilakukan dalam rangka memperluas dan memperkuat kekuasaan bangsa Belanda di tanah kolonial.

Selain pembunuhan, pada awal abad ke-20 banyak terjadi penangkapan, pemenjaraan, pembuangan, eksekusi mati, pemberangusan kebebasan berserikat, hingga pembredelan pers.

Itu baru yang jelas tampak. Bagaimana dengan sistem kolonialisme itu sendiri yang memungkinkan ‘kekerasan berlebihan’ itu terjadi? Bagaimana dengan sistem tanam paksa yang menyebabkan kelaparan banyak orang? Sistem tanam yang tidak dipaksa juga bukan berarti tidak menyebabkan kesengsaraan. Toh dalam sejarahnya, seetis apapun politik Hindia Belanda tetap saja orang miskin berkulit coklat hidupnya sengsara. Inilah yang mungkin dapat disebut ‘kekerasan berlebihan yang tidak tampak’.

Memang bangsa Belanda tidak melakukannya sendirian, dalam mengefektifkan kekerasannya mereka berkolaborasi dengan elit lokal seperti kaum priayi. Tetapi penguasa sesungguhnya, yang memiliki perlengkapan senjata paling kuat, dan wewenang eksekutif tertinggi, adalah otoritas Hindia Belanda atas restu Kerajaan Belanda!

Keuntungan-keuntungan ekonomi yang bersandar pada serangkaian ‘kekerasan berlebihan’ tersebut mengalir ke jantung kekuasaan Belanda di Eropa sana. Modal yang terakumulasi di Eropa itulah yang sampai saat ini dinikmati Kerajaan Belanda. Dan Raja Willem tidak mengucapkan basa-basi apapun untuk kejahatan itu.

Pemerintah Indonesia pun sepertinya tidak ambil pusing dengan sejarahnya. Kerja sama bisnis lebih diidam-idamkan dari pada penuntutan atas sejarah kejahatan kolonial yang panjang dan berlarut-larut.

Untuk periode 1945-1949 saja, kelihatannya tidak akan ada konsekuensi yang berarti dari pidato Raja Belanda itu, karena walaupun mengakui proklamasi secara moral dan politik, pada dasarnya Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 secara de jure, secara hukum, yang mana hal itu akan menjerat Kerajaan Belanda dalam hukum internasional atas agresi militer yang dilakukannya. Termasuk pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1947 (soal ini, keluarga korban pembantaian tersebut datang ke Jakarta namun ditolak oleh kedutaan Belanda dengan alasan jadwal sudah padat! Untuk hal ini bahkan seorang sejarawan Belanda menyebut Raja Belanda itu “munafik dan sangat memalukan”).

Begitulah bagaimana Raja Belanda mencuci tangan Kerajaan Belanda atas kejahatan berabad-abad yang terjadi. Tampaknya sikap ini menuai respons positif dari kalangan Indonesia, bahkan dari kaum intelektual yang dianggap progresif. Diapresiasi tanpa merasa perlu dipertanyakan.

Sikap memuji Raja Belanda ini mengingatkan saya pada sikap agen kebudayaan Goenawan Mohamad ketika mantan tapol Orde Baru, Pramoedya Ananta Toer, menyerang basa-basi permintaan maaf Presiden Gus Dur atas pembantaian massal 1965-1967 oleh Banser NU. Ucapan tinggal ucapan. Tanpa tindakan pertanggungjawaban lebih lanjut yang konkret, ucapan itu tidak akan lagi bisa—meminjam istilah Pramoedya—menghibur para korban.

Mochamad Luqman Hakim

Mochamad Luqman Hakim

Alumni Sastra Rusia Unpad, anggota GMNI, bekerja sebagai media analyst di Jakarta.

Tentang Penulis

Mochamad Luqman Hakim

Mochamad Luqman Hakim

Alumni Sastra Rusia Unpad, anggota GMNI, bekerja sebagai media analyst di Jakarta.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.