Locita

Ujian Nasional Tetap Kokoh Di Tengah Samudra Kritik

UJIAN Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditinjau dari sejarahnya Ujian Nasional telah diadakan sejak tahun 1971 hingga sekarang bahkan sampai akan datang sepanjang tidak ada kebijakan baru. Awalnya, dengan istilah Ujian Negara, Ujian Sekolah, EBTANAS, UAN, UNAS dan sekarang UN atau Ujian Nasional.

Sesungguhnya, apapun istilahnya, ujian ini dilaksanakan sebagai quality control dalam dunia pendidikan di Indonesia dan sebagai acuan dasar dalam penyusunan kurikulum yang diberlakukan. Secara khusus, ada empat fungsi dilaksanakannya UN.

Pertama, sebagai penentu kelulusan siswa dalam satuan pendidikan. Kedua, sebagai pertimbangan siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, sebagai pertimbangan dalam pemetaan mutu pendidikan secara rasional. Keempat, sebagai pertimbangan dalam akreditasi satuan pendidikan.

Terlepas dari tujuan dan fungsi UN tadi, ternyata kondisi dalam pelaksanaannya berbeda. Apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan apa yang diinginkan oleh sekolah atau madrasah berbeda. Pemerintah menginginkan UN dilaksanakan secara konsekuen, tapi pihak pemerintah seakan-akan tidak percaya kepada penyelenggara sekolah.

Misalnya saja tempat duduk peserta UN di ruang ujian pada tingkat menengah. Denah tempat duduk tiap tahun berubah, juga naskah soal dalam satu ruang yang dahulu satu jenis, kemudian dua jenis hingga akhirnya ada lima jenis soal. Jelas yang dituduhkan adalah kecurangan siswa. Mengapa hal itu terjadi ? Sekolah dan siswa tidak bisa disalahkan .

Polemik tentang perlunya dilaksanakan UN setiap tahun memang terjadi. Baik yang pro dan yang kontra. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai alasan yang kuat. Toh, pada akhirnya pemerintah sebagai pemegang palu keputusan tampil sebagai pemenang. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah aspek-aspek penilaian.

Aspek penilaian yang diukur dalam UN saat ini hanya berdasarkan aspek kognisi, sedangkan aspek afeksi dan psikomotor agak diabaikan. Hal ini seperti halnya pada tes kemampuan yang dikembangkan oleh dua pakar psikologi  asal Perancis yaitu Alfred Binet dan Theodore Simon, yang dikenal dengan tes IQ (Intelligence Quotient).

Tes IQ ini hanya mengukur aspek kemampuan berbahasa dan logis matematis. Padahal pada diri seorang siswa tidak hanya memiliki kemampuan dua hal tadi. Dalam perkembangannya tes IQ dipatahkan oleh Howard Gardner, seorang profesor pendidikan dari Universitas Hardvard yang telah meneliti lebih dari 15 tahun terhadap kecerdasan manusia.

Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences menyimpulkan bahwa pada diri seorang manusia terdapat lebih dari delapan  kecerdasan. Yaitu, linguistik, logis matematis, spasial, interpersonal, intrapersonal, kinestika, musikal dan natural. Tapi pemerintah memang tidak mungkin menguji dengan kedelapan kecerdasan tersebut.

Paling tidak ada tiga hal yang perlu diupayakan dalam penyempurnaan evaluasi pada UN ini. Pertama, kurikulum. Jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari sekarang dirasa terlalu banyak, apalagi bagi  siswa yang tidak memiliki kemampuan otak yang tinggi. Siswa merasa dibebani dengan mata pelajaran yang seabrek itu. Di negara yang sudah maju saja, mata pelajaran yang diberikan kepada siswa tidak banyak seperti di Indonesia, terlebih sekolah atau madrasah dengan aneka muatan lokal.

Kedua, sumber daya pendidik atau guru. Guru sebagai ujung tombak pendidikan semestinya memiliki kemampuan profesional, bukan jabatan terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain. Pemerintah sudah waktunya memberi insentif yang yang besar bagi guru, terutama GTT (Guru Tidak Tetap).

Penghargaan guru di Indonesia menempati peringkat terbawah dibandingkan negara lain. Bahkan jika berkaca pada UMR bagi buruh dan pegawai saja masih jauh. Sertifikasi guru sebagai program andalan pemerintah, masih belum menjawab permasalahan. Begitu pula program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

BOS bagi sekolah negeri memang diperuntukkan siswa secara utuh karena gurunya sebagian besar PNS. Tapi bagi sekolah swasta, untuk menggaji guru saja masih kurang. Padahal apabila guru sejahtera, akan melaksanakan tupoksi-nya dengan  baik, sehingga dapat mendongkrak mutu pendidikan.

Ketiga, sarana pendidikan. Fasilitas pendidikan bagi sekolah tidak bisa diabaikan. Ada korelasi yang kuat antara mutu pendidikan dengan fasilitas pendidikan. Dapat dipastikan, apabila pada suatu sekolah memiliki fasilitas yang memadai akan melahirkan suatu prestasi.

Demikian pula sebaliknya, jika ada sekolah yang kurang memiliki fasilitas yang cukup maka proses pembelajaran berjalan biasa-biasa saja. Selanjutnya peran pemerintah dalam memenuhi fasilitas pendidikan hendaklah merata, karena dalam hal ini masih ada perbedaan antara sekolah negeri dengan partikelir.

Apapun hasil yang diperoleh siswa dalam UN, perlu adanya kesadaran tinggi semua pihak  untuk menyikapinya. Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus terus mengadakan analisis dan kontrol pengelolaan pendidikan. Kepala sekolah dan guru juga harus fair play.

Masyarakat hendaknya dapat pula objektif akan keberagaman kemampuan sekolah dan kemampuan siswa. Kekurangan siswa bukanlah kesalahan pemerintah ataupun guru. Tak perlu ada yang disalahkan dan tak ada juga yang merasa benar sendiri.

irfan affandi

Seorang Pendidik di Jombang

Add comment

Tentang Penulis

irfan affandi

Seorang Pendidik di Jombang

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.