Esai

Teladan Socrates dan Imam Hanbal dalam Penegakan Hukum

CELAKALAH suatu negeri yang penghuninya tidak respek terhadap hukum, terutama para aparat penegak hukumnya (Socrates, 470-399 SM).

Padahal hukum menjadi salah satu elemen penting dalam bernegara, dan untuk hal ini dibentuklah salah satu cabang dalam sistem pemerintahan berdasarkan trias politica, yakni yudikatif untuk menjalankan hukum secara independen.

Konon, Niccolo di Bernardio Machiavelli (1469-1527) membahas secara khusus urgensi hukum dalam menegakan sebuah pemerintahan baik kerajaan maupun republik dalam bukunya La Discorsi (Politik Kerakyatan).

Machiavelli menyebutkan bahwa, hukum yang tegas akan menegakan negara dalam waktu yang lama. Dalam hal ini ia menyebut bahwa hukum yang tepat untuk dibuat dalam suatu sistem republik adalah seperti yang disusun oleh Lycurgus sang pendiri Negara Sparta.

Hukum di Sparta yang disusun oleh seorang pemimpin yang bijaksana ditegakan secara tegas, adil dan berwibawa. Hukum pemberian Lycurgus mampu bertahan 800 tahun di Sparta.

Dalam konteks penegakan hukum, Machiavelli menegaskan bahwa kepastian penegakan hukum menjadi pilar utama penyokong eksisensi dan integritas hukum dihadapan warga negara.

Itu berarti bahwa, jasa seseorang, kedudukan seseorang, juga status seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengadilinya, tidak menghukumnya, atau bahkan untuk meringankan hukumnya.

Hukum akan tegak dengan sendirinya, jika para penegak hukum, penguasa, dan orang-orang terpandang serta berwibawa menjadi pelopor ketaatan hukum itu sendiri. Ini untuk mencegah apa yang disebut dengan penomena “pisau hukum” yang tajam ke bawah (rakyat biasa) namun tumpul ke atas (kalangan menengah-atas).

Socrates pada suatu kesempatan berkata bahwa, “pantang bagiku untuk melecehkan hukum di negeriku, karena aku tahu hukum, maka wajib bagiku untuk menjalankan dan menghormatinya.

Dan untuk menjaga konsistensi pernyataannya ini, ia buktikan dengan menegak racun yang diberikan dalam secangkir piala oleh pengadilan Athena atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya.

Pilihannya untuk menerima vonis dan menegak racun bukan berarti Socrates mengakui tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Socrates, sang pencerah Yunani memahami bahwa pengadilan yang digelar oleh tribunal Athena dilakukan atas konspirasi lawan-lawan politik dan lawan-lawan debatnya. Ia telah mewujud sebagai sebuah peradilan sesat untuk menghentikan pemikiran dan keyakinannya.

Ya, tiga warga Athena, mewakili tiga golongan besar yang menentang Socrates yakni Meletos (penyair), Anytos (seniman dan negarawan), dan Lycon (kaum sofis) menyampaikan gugatan terhadap Socrates atas dua tuduhan, yakni (i) meracuni pemikiran generasi muda dengan cara pandangan kritis (filsafat kritis), dan (ii) menghina dewa-dewa Yunani dengan ajaran monoteismenya.

Tiga kelompok warga negara di atas merasa terancam kedudukan sosial dan politiknya atas aktifitas pencerahan yang dilakukan oleh Socrates. Dan jalan pintas yang efektif untuk menghentikan sepak terjang Socrates adalah dengan menyeretnya ke pengadilan.

Pada posisi inipun, Socrates sadar bahwa dia sedang menghadapi dua arena, yakni fitnah dan peradilan sesat. Ia merasa difitnah oleh lawan-lawan debatnya dan mereka menggunakan instrumen legal untuk menghukumnya, yakni Peradilan Athena.

Sebagai warga Negara Athena yang taat hukum, ia memanfaatkan arena tersebut untuk menghadapi segala tuduhan yang dialamatkan untuknya.

Ketika para hakim dan jaksa di Peradilan Hellast, Athena menolak semua pembelannya dan menjatuhinya hukuman mati, ia menerima vonis tersebut dengan sadar dan sabar. Meskipun ia memiliki tiga kesempatan untuk kabur dari jeratan hukum.

Socrates ditawari oleh murid dan para rekannya seperti Plato, Crito, Critobolus dan Apollodoros untuk membayar denda 30 Mina sebagai penebusan hukuman.

Ia juga menolak dengan tegas alternatif hukuman meninggalkan Athena di kota lainnya. Juga kesempatan kabur dari penjara melalui koneksi para muridnya.

Sepertinya Socrates ingin memanfaatkan drama fitnah dan peradilan sesat terhadap dirinya sebagai puncak dari perjuangannya untuk pencerahan hukum di Athena.

Sebagaimana ucapannya dalam Apologia, “Saya tidak akan mengemis agar saya diberi pengampunan, tetapi saya akan memberikan pencerahan kepada Anda tentang tugas-tugas hakim dan jaksa serta berusaha meyakinkan Anda untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi”

Lanjut ke setting lain, apakah drama sejenis pernah terjadi dalam sejarah Islam dimana para ulama berhadapan dengan fitnah dan peradilan sesat? Lalu bagaimana posisi para ulama dalam menghadapi fitnah dan peradilan sesat tersebut?

Syahdan, pertentangan dan konflik pemikiran Islam antar mazhab dan manhaj dalam dunia Islam pada posisi tertingginya pernah berubah menjadi sebuah tragedi. Dan ini pernah terjadi di periode pertengahan kekuasaan daulah bani abbasiah.

Syahdan, dimasa Khalifah Al Mu’thasim (833-842 M) serta Khalifah Al Watsiq (842-847 M) terjadi penyeragaman dan pemaksaan aliran teologi dalam dunia Islam di bawah kekuasaan daulah Bani Abbasiah.

Era ini disebut dengan Fitnah Mihnah, dimana para khalifah Bani Abbasiah yang disebut di atas menegaskan kekuasaan dan kontrol politiknya melalui mazhab Mu’tazillah yang diakui sebagai mazhab resmi kekhalifahan.

Dimasa Fitnah Mihnah ini banyak ulama-ulama besar yang menjadi korban, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mengakui Mazhab Mu’tazillah.

Fitnah Mihnah tentunya ditegakkan secara formal dalam suatu arena peradilan kekhalifahan yang oleh banyak sejarawan Islam setelahnya disebut sebagai peradilan sesat di eranya.

Satu pertanyaan Mihnah yang sangat populer menyangkut pertanyaan “apakah Al Qur’an itu mahluk atau bukan?”

Bagi para ulama yang menentang pemikiran Mu’tazillah tentang keyakinan Al Qur’an adalah mahluk selalu berakhir di pedang tukang jagal atau penjara kekhalifahan.

Para ulama di era Khalifah Al Mu’thasim dan Al Watsiq umumnya telah memahami tentang fitnah dan peradilan sesat tersebut. Namun, apakah mereka menghindari panggilan khalifah atau Qadhi Agung dalam penegakan hokum kekhalifahan?

Ternyata tidak. Imam Ahmad Bin Hanbal menghadapi fitnah dan peradilan sesat tersebut dengan keyakinan yang kuat. Ia dengan tegas menolak keyakinan teologis Mu’tazillah dan menolak menjadi Hakim di kekhalifahan.

Dan ia tahu konsekuensinya adalah hukuman mati atau penjara yang harus dijalaninya.

Ada ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang menghadapi fitnah mihnah dan peradilan sesat dengan apa adanya. Ada juga beberapa ulama dan cendekiawan muslim yang berdalih secara metaphor bahkan pura-pura gila untuk menghindari peradilan sesat khalifah.

Misalnya, Qasim Bin Muhammad bin Uraib, Muhammad bin Muqatil Ar Razi, Yahya bin Ma’in, atau Abu As Shalti Abdussalam.

Intinya bahwa para ulama di era fitnah dan peradilan sesat yang dipraktekan oleh para penguasa Bani Abbasiah tidak gentar, menghindar, berwacana atau lari dari proses hukum.

Hatta, mereka memiliki banyak pengikut seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang dengan satu fatwa saja dapat membangkitkan dan mengkonsolidasikan pengikutnya untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan.

Itulah teladan yang seharusnya diwarisi oleh ulama jaman now. Seharunya memayungi, melindungi, dan membersihkan martabat keulamaan, hatta ditengah fitnah dan peradilan sesat penguasa sekalipun agar umat tidak menjadi bingung dan berspekulasi tentang sebuah tuduhan yang dituduhkan atas mereka.

Karakter menghindari proses hukum dengan dalih fitnah, kriminalisasi, atau subyektifitas penegakan hukum (peradilan sesat) oleh penguasa, sesungguhnya itu watak para politisi, seperti yang ditujukan oleh para kriminal perampok uang negara (koruptor) di senayan atau di eksekutif.

Yurisprudensi Sejarah Islam seperti yang diceritakan di atas memberikan pelajaran kepada Umat Islam bahwa yang namanya ulama tidak pernah lari dari fitnah dan peradilan sesat penguasa. Apalagi jika ia memang merasa bersih dan benar atas tuduhan tersebut.

Dan, dalam makna universalnya, Socrates dan Imam Ahmad bin Hanbal telah meletakan prinsip dasar dalam bernegara hukum bagi warga negaranya, yakni taat dan menghormati hukum tanpa reserve.

Pengadilan adalah tempat untuk menegakan hukum juga arena formal untuk membuktikan kebenaran hukum itu sendiri.

Menjalani proses hukum, meskipun dibawah tuduhan palsu (fitnah) serta peradilan sesat setidaknya memberikan kesempatan untuk membela diri dan menyanggah semua argumentasi dari para penuduh.

Demikian juga ia akan meninggalkan tapak-tapak hukum yang bisa jadi akan menjelma sebagai kebenaran sesungguhnya (dalam pembuktian hukum) dikemudian hari.

Risalah Apologia, yang merupakan tiga rangkaian pidato Socrates dihadapan Pengadilan Athena menjadi tapak peradaban filsafat hukum di eranya, dan menjadi ruh dalam perumusan hukum-hukum dunia Islam dan eropa di abad pertengahan.

Juga terus menjadi inspirasi bagi cendekiawan di berbagai perguruan tinggi di dunia dalam memperbaiki sistem hukum di negaranya.

Andaikan Socrates atau Imam Ahmad bin Hanbal melarikan diri dari Peradilan Sesat Hellast di Athena, juga fitnah mihnah Khilafah Abbasiah maka mereka tidak akan termasyhur saat ini. Demikian juga, pemikirannya tidak akan pernah menjadi rujukan hukum Islam dan hukum negara modern.

Maka, wahai para ulama, cendikiawan, birokrat, politisi, dan para penegak hukum, hormati dan taatlah hukum!

Ahmad Mony

Ahmad Mony

Baca, Diskusi, Tulis

Previous post

Lebih Jauh dari Sekedar Cadar

Hukum Forensik
Next post

Nasib Ilmu Forensik pada Negara Penganut Islamic Law System