Esai

Tanah, Hak Manusia dan Perampasan

PERTANIAN merupakan salah satu elemen penting dalam keseimbangan negeri. Sektor ini berperan dalam membangun perekonomian level mikro yang berhubungan dengan kebutuhan makro, karena berkenaan dengan persediaan pangan nasional. Secara umum profesi petani pada era sekarang, dipandang sebagai kelompok marjinal, lekat dengan ketidakmajuan dan dianggap udik.

Namun jika dipahami lebih jauh, petani memiliki peran yang signifikan sebagai sosok penting dalam ketahanan pangan. Kita lihat impor beras tempo hari secara implisit menandakan mulai tidak stabilnya produksi pangan. Bisa jadi ini berkaitan dengan mulai menurunnya produksi beras, akibat konversi lahan produktif ke industri. Hingga faktor-faktor lain, seperti bencana, hama dan akibat permainan tengkulak.

Pada dasarnya tidak ada petani yang berharap rugi bahkan kehilangan tanahnya. Memang benar tanah sekarang menjadi polemik besar. Karena pada petani pun terdapat kelas-kelas sosial. Seperti tuan tanah, petani mandiri hingga petani kecil yang rata-rata adalah buruh tani.

Namun persoalan mendasar yang lain ialah, banyaknya tanah produktif yang dialihfungsikan ke proyek nirfaedah. Misalnya ekspansi bandara, kawasan industri atau pertambangan. Selain merusak tanah dan mengalienasikan petani dari alat produksinya, juga berpotensi merusak ekosistem.

Perampasan Tanah Mencerabut Hak Manusia

Konteks persoalan tanah di Indonesia sangat berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat. Khususnya para petani yang dialienasikan dari tanahnya dan dianggap harus patuh pada negara. Yakni, sebuah pemikiran ekonomi politik mengenai proyek vital negara harus diutamakan di atas kepentingan masyarakat secara umum.

Memindahkan atau membeli tanah masyarakat petani, dengan mengalihkan ke lingkungan baru, seperti perumahan, rusun atau wilayah yang lebih sempit dari tanah aslinya, memunculkan persoalan baru yaitu masalah keberlangsungan hidup.

Ketika mereka berpindah tempat, berarti harus hidup dalam keterbatasan. Tidak ada kepemilikan atas lahan, serta menjadi “objek penghisapan” oleh penguasa. Kondisi serupa dapat kita lihat di Papua atau Jambi yang dirampas hutannya.

Mereka kehilangan hak atas tanah dan hutan yang kini dikuasai oleh kartel-kartel tambang dan sawit. Sengsara ditindas oligarki nasional yang berkuasa atas ekonomi, politik dan militer.

Kemudian konteks Yogyakarta yang motifnya sama dengan di Papua atau Jambi. Tetapi ada perbedaan pola dalam penguasaan tanah, dimana ada semacam “penyedap” terutama dalam konteks upaya hegemoni atas tanah yang semua menjadi hak milik keistimewaan Sultan.

Kekuasaan pemerintah yang berselingkuh dengan feodalisme dan korporat, memiliki wewenang menguasai tanah terutama di daerah yang masih kental dengan sistem feodal. Walaupun tanpa izin lingkungan seperti Amdal, Uji Kelayakan dalam KLHS, namun tetap saja pembangunan Bandara dilanjutkan, meski akan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Semua atas nama pembangunan dan investasi dipicu oleh kisah-kisah kesejahteraan. Bahkan ada upaya penguasaan tersebut dikorelasikan dengan proyek negara: ekonomi berdikari dan soal pengentasan kemiskinan. Agar beranjak dari negara berkembang, kemudian naik pangkat menjadi negara maju.

Tapi itu hanya kisah fiktif, realitasnya penguasaan atas tanah memang tidak bisa dilepaskan dari keinginan komodifikasi dan privatisasi tanah untuk kepentingan segelintir orang. Akhirnya melanggengkan dominasi kuasa atas mereka yang dianggap tidak berhak.

Tanah Sebagai Dasar Kehidupan

Persoalan perampasan tanah, kerusakan lingkungan, merupakan sebuah relasi yang tidak bisa difragmentasikan dengan ekspansi kapitalisme. Melalui sebuah akumulasi primitif, beralihnya tanah menjadi sebuah komoditas, menjadikan banyak insan teralienasi dari hidupnya. Implikasinya tergambar dari persoalan-persoalan yang sangat sistemik dan struktural, seperti kemisikinan, ketidakadilan, penindasan dan penghisapan.

Sebagai suatu objek tanah memunculkan sebuah kehidupan, menciptakan rantai jaringan yang kuat satu sama lainnya, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dalam sisi yang lebih luas lagi yaitu Tuhan.

Setiap komunitas memiliki latarbelakang historis dan kultural tersendiri, yang dijadikan sebuah perspektif mengenai kehidupan. Tanah menciptakan budaya kehidupan, secara profetik hidup merupakan hubungan dengan pencipta. Apa yang sudah ditetapkan sang pencipta merupakan hak bagi setiap insan, seperti tanah sebagai sebuah karunia.

Kemudian tanah juga memiliki relasi sosial-ekologis yang kuat. Hal ini dapat dimaknai ketika kapitalisme menjadi sebuah judas dimana mereka menawarkan kesejahteraan, namun dampaknya benar-benar jauh dari kesejahteraan. Munculnya perampasan tanah, ruang hidup, akses ekonomi, rusaknya alam, merupakan dampak yang sangat signifikan.

Kapitalisme merupakan kerakusan yang berbasis pada keserakahan, individualis dan jauh dari Tuhan. Memakan sendiri karunia Tuhan, meng-komoditaskan tanah untuk nilai lebih, hingga memicu sebuah tindakan yang menyakiti sesama manusia.

Rusaknya alam, penindasan, penghisapan merupakan sebuah relasi yang sistemik, terkait penguasaan suatu tanah. Sehingga memunculkan suatu problem mendasar yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, seperti kemiskinan, ketidakadilan dan tercerabutnya kemanusiaan.

Hal itu berimplikasi pada tidak terlaksananya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Berkorelasi erat dengan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita paripurna.

Wahyu Eka Setyawan

Wahyu Eka Setyawan

Anggota LAMRI Surabaya dan Pegiat FNKSDA Surabaya

Previous post

Perjuangan Kampus Rasa Pabrik Lebih Keren dari Zaadit

Next post

Saatnya Guru Melawan