Esai

Taktik Jokowi untuk Moeldoko

DIANGKATNYA Jenderal (Purn) Moeldoko ke dalam barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa ditafsir dari banyak sisi. Dia tidak sekadar menjalankan tugas untuk mengepalai kantor sekretariat presiden. Dia juga mengemban tugas khusus untuk memperkuat barisan Jokowi di ajang pemilihan presiden.

Di atas altar kekuasaan, kita sedang menyaksikan bagaimana Jokowi mengambil langkah dengan penuh perhitungan. Moeldoko akan menggenapi jajaran militer yang tengah melingkari Presiden Jokowi dan melapangkan jalan untuknya ke kursi kuasa. Kita bisa mengatakan: “Moeldoko adalah koentji.”

***

PELANTIKAN itu berjalan lancar. Tiga orang yang dilantik adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Selain mereka, ada pula nama petinggi militer yakni Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Moeldoko, nama yang sempat mencuat saat menjabat sebagai Panglima TNI kini kembali masuk arena. Sekian tahun sejak menyerahkan jabatannya kepada Gatot Nurmantyo, bintangnya tak begitu terang. Dia aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tapi tak ada gebrakan atau sesuatu yang bisa membuat publik kembali mengenangnya. Dia juga sempat masuk bursa calon Ketua PSSI, tapi dikalahkan oleh juniornya, seorang jenderal aktif yang kini masuk dalam bursa gubernur di ujung Sumatera.

Nama Moeldoko kian tenggelam saat nama Gatot Nurmantyo kian mentereng sebagai Panglima TNI. Hingga akhirnya Moeldoko banting stir dan bergabung di partai politik yang dibentuk Jenderal (Purn) Wiranto yakni Partai Hanura. Dia mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Tapi, namanya nyaris lenyap di tengah barisan banyak nama lain yang lebih populer di mata insan media. Namanya mulai dibicarakan saat diminta menjadi wakil keluarga Jokowi saat pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby.

Lain lagi dengan Agum Gumelar. Jenderal yang tidak sempat menggapai puncak karier sebagai Panglima TNI ini, karier militernya banyak di Komando Pasukan Khusus TNI AD, perjalanan karirnya juga cukup beraneka walau tidak pernah menjadi panglima ABRI.  Dia pernah menjadi menteri perhubungan pada dua kabinet (satu merangkap bidang telekomunikasi), Ketua Umum PSSI, Gubernur Lemhannas, dan juga menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan.

Dia juga aktif di Peppabri bersama senior-senior dan sesepuh-sesepuh TNI dan Kepolisian Indonesia. Dia masih punya pengaruh dan sangat didengarkan oleh prajurit muda yang beberapa di antaranya malah mengidolakannya. Pada masa aktif di Kopassus, dia pernah menjadi atasan Prabowo Subianto, calon pesaing Jokowi di arena Pilpres 2019 mendatang.

Masuknya Moeldoko dan Agum Gumelar kian menambah jumlah mantan petinggi milter di tubuh pemerintahan Jokowi.  Di sekeliling Jokowi sekarang ada beberapa Jenderal. Di antaranya adalah mantan Panglima TNI, dari Kostrad dan Kopasus. Wiranto (Panglima TNI, Pangkostrad) Moeldoko (Panglima TNI, Kostrad), Agum Gumelar (Komandan Kopassus), Luhut B. Panjaitan (Kopassus), Ryamizard Ryacudu (Kasad, Pangkostrad) dan Try Sutrisno (Panglima TNI dan Wapres), yang kini aktif di UKP Pancasila.

Mengapa Jokowi memberi ruang yang besar bagi militer untuk masuk ke pemerintahannya? Mengapa pula harus membuka ruang bagi Moeldoko dan Agum Gumelar?

Tahun 2018 ini adalah tahun ditabuhnya genderang politik. Semua keputusan politik di tahun ini diyakini terkait dengan konstelasi politik yang akan dimulai tahun depan. Masuknya Moeldoko dan Agum Gumelar harus dipandang dari perspektif ini. Keduanya tak sekadar menambah daya pukul dari tim kerja Jokowi, tapi juga didasari atas beberapa pertimbangan politik:

Pertama, masuknya beberapa jenderal ditengarai sebagai upaya untuk konsolidasi keamanan. Jokowi ingin memastikan tak ada satupun pihak yang bisa membuat keamanan negara kian rapuh. Karier Moeldoko dan Agum Gumelar yang cukup mentereng di militer adalah alasan kuat untuk menempatkan mereka pada posisi strategis.

Biarpun Moeldoko diangkat sebagai Panglima TNI pada masa Presiden SBY menjabat, akan tetapi loyalitasnya tidak diragukan. Dia seorang jenderal profesional yang bekerja terlampau profesional sehingga namanya tidak masuk dalam hiruk-pikuk politik. Dia bisa memberi garansi bahwa dirinya tidak akan membuat gaduh, malah bisa memadamkan gaduh yang dianggap bisa mencederai kerja-kerja pemerintahan Jokowi.

Kedua, memecah kekuatan militer. Masuknya Moeldoko dan Agum Gumelar menjadi langkah strategis Jokowi untuk memecah kekuatan militer. Nampaknya, Jokowi sudah memprediksi, dirinya akan dikepung oleh berbagai kekuatan militer di tahun mendatang. Saat ini, telah terbentuk kubu Prabowo yang dikelilingi sejumlah mantan petinggi militer, serta Agus Harimurti Yudhoyono yang juga mendapat backup dari ayahnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi tak ingin gerbong militer ditarik dan hanya dianggap sebagai representasi satu kekuatan. Dengan cara menarik sejumlah elite yang punya pengaruh, ia bisa memastikan bahwa konsentrasi milter akan terbagi dan tidak jatuh pada satu kelompok. Dengan cara memecah, maka kontestasi dan persaingan akan terjadi di kalangan militer sendiri, pada saat Jokowi tetap duduk nyaman di kursinya.

Jokowi ingin mengantisipasi agar Pilpres 2019 mendatang, publik tidak melihatnya secara sederhana sebagai sipil versus militer. Saat tudingan itu muncul, dia bisa menjawab itu melalui sejumlah petinggi militer yang kini mengawal kerja-kerja pemerintahannya.

Ketiga, dua sosok yang masuk pemerintahannya dikenal sebagai anti-tesis atau cryptonite dari dua tokoh yang tengah mentereng namanya. Moeldoko dikenal sebagai anti-tesis atas Gatot Nurmantyo, yang dalam beberapa survei popularitas calon presiden, namanya mulai mencuat ke atas. Nama Gatot mulai diperhitungkan saat membawa gerbong TNI untuk memasuki arena politik praktis. Dia juga mendekat ke kelompok yang selama ini dikategorikan sebagai oposisi pemerintah yang membawa label politik identitas. Di kalangan mereka yang suka demo hingga berjilid-jilid, Gatot adalah pahlawan.

Jenderal Moeldoko dan Jenderal Gatot (foto: tribunnews.com)

Namun, aura Gatot selalu mendapat tentangan dari Moeldoko sebagai mantan atasannya. Moeldoko diyakini ikut membesarkan Gatot sehingga paham segala sepak-terjangnya. Saat Gatot menuding institusi lain di luar TNI yang membeli senjata dalam jumlah banyak, Moeldoko seakan ‘pasang badan’ dan memberi komentar di media. Moeldoko berada di posisi menentang serta menyerukan agar TNI kembali pada posisinya sebagai prajurit profesional. Moeldoko dinaikkan agar bisa mengunci pergerakan Gatot.

Ketika Jokowi lebih memilih Moeldoko ketimbang Gatot, itu bisa ditafsir sebagai langkah Jokowi untuk tidak memberikan panggung kepada Gatot sebab bintangnya bisa terus membesar. Sosok Moeldoko bisa menjadi pengimbang sekaligus anti-tesis atas Gatot yang tengah membangun kekuatan di kalangan militer.

BACA: Siasat Jokowi Kandangkan Panglima Gatot

Sementara sosok Agum Gumelar diyakini sebagai sosok yang paham bagaimana pergerakan Prabowo Subianto. Sebagai mantan atasan Prabowo, Agum memahami banyak hal yang tidak diketahui Jokowi. Pendapatnya sangat dibutuhkan untuk mengetahui strategi serta berbagai kartu politik yang akan dimainkan Prabowo serta petinggi militer lainnya.

Keempat, langgam politik Jokowi selalu menempatkan satu tokoh sebagai anti-tesis atau “lawan” atas satu tokoh yang namanya meroket. Ketika ada nama yang mulai menguat dan berpotensi mengancam posisinya, ia akan menyiapkan nama lain sebagai pesaingnya. Itu bisa dilihat di berbagai lini pemerintahan dan partai politik.

Dalam berbagai arena politik, selalu Jokowi menyiapkan dua kartu sehingga siapapun yang terpilih dan menang, maka dirinya yang tetap akan duduk manis dan menikmati posisi pemenang. Langgam politik Jokowi mengingatkan pada langgam yang pernah dimainkan Soeharto sehingga bisa kokoh bertahan selama 32 tahun.

Lihat saja di masa Soeharto, saat popularitas Jenderal Jusuf meroket, Soeharto mendorong nama Benny Moerdani sebagai pengimbang ataupun anti-tesis. Saat Benny Moerdani menguat, Soeharto kembali mendorong sosok Faisal Tandjung sebagai pesaing Benny.

***

SEUSAI dilantik, Moeldoko menjawab berbagai pertanyaan jurnalis. Ia melihat keberadaan sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri di lingkaran Presiden Joko Widodo tidak akan mendominasi. Bahkan, mereka sinergis dengan sejumlah tokoh yang mempunyai latar belakangnya masing-masing. “Saya pikir, sesuatu kalau bervariasi, akan lebih indah dilihat. Begitu saja,” ujarnya.

Baginya, keberadaan para jenderal itu memberikan warna tersendiri bagi kepemimpinan Jokowi. Salah satunya dalam hal pengambilan keputusan. “Kalau kita membuat keputusan itu mesti banyak berbagai pertimbangan. Makin banyak sumber, makin banyak hal-hal yang memperkaya seseorang untuk mendapatkan keputusan terbaik,” lanjutnya.

Pernyataan Moeldoko menarik untuk disimak. Ia mengibaratkan dirinya punya warna dan pemikiran berbeda yang bisa menjadi pertimbangan Jokowi saat hendak mengambil keputusan tertentu. Dengan melihat konfigurasi lawan-lawan Jokowi yang kebanyakan di antaranya adalah militer, maka posisi Moeldoko menjadi strategis.

Loyalitas Moeldoko memang tidak diragukan. Ia menganggap kepercayaan Jokowi adalah kehormatan baginya. “Intinya siapapun yang diberi kepercayaan oleh Presiden, itu sebuah kehormatan yang harus dijalani. Nah bagi kami prajurit, tugas adalah kehormatan dan kehormatan adalah segala-galanya,” ujarnya.

Kita akan menjadi saksi, apakah Moeldoko bisa menjadi “koentji” atau malah justru akan dikunci oleh lawan politik Jokowi.

 

Yusran Darmawan

Yusran Darmawan

peneliti, pejalan, dan penggemar kuliner

Previous post

Anies-Sandi Tersandera Dukungan Politik 212

ilustrasi (foto: ted.com)
Next post

Jangan Heran, Politisi Memang Plin-Plan