Esai

Tahun Politik Rahmatan Lil ‘Alamin

“MANUSIA yang tidak berpolitik adalah binatang, binatang yang berpolitik adalah manusia,” kata Mahbub Junaidi, Ketua PP PMII pertama.

Obsesi kekuasaan adalah naluri yang alami bagi setiap manusia. Politik menjadi jalan untuk mencapai obsesi kekuasaan. Jauh sebelum politik menjadi perbincangan sehari-hari dan ilmu tersendiri, Aristoteles telah mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik. Bagi Aristoteles aktivitas manusia yang dijalani setiap hari merupakan proses politik.

Tentu saja, aktivitas politik digunakan manusia untuk menjaga eksistensinya di muka bumi. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menganggap politik adalah aktivitas yang buruk. Bukan tanpa alasan, pandangan masyarakat berangkat dari perilaku politisi yang menyalahgunakan wewenangnya.

Berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang terjadi dan dipertontonkan oleh para politisi kepada masyarakat. Kolusi, korupsi dan nepotisme terjadi dimana-mana hingga ke pelosok negeri. Tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Terakhir, masyarakat disuguhi drama terbaik 2017. Setya Novanto menjadi aktor terbaik dari drama politik ini, drama yang tentu saja menguras emosi penonton. Kasus korupsi mega proyek E-KTP menjadi trending topic di penghujung tahun 2017.

Di Indonesia belum pernah ada pejabat negara yang mengundurkan diri akibat kasus korupsi bahkan mereka mereka melakukan apa saja agar lepas dari proses hukum. Perilaku inilah yang menjadikan masyarakat apatis terhadap politik bahkan berpandangan bahwa berpolitik adalah aktivitas menjijikkan. Masyarakat berpendirian “daripada menimbulkan masalah lebih baik kita diam saja.”

Perilaku buruk inilah yang meluluhlantakkan tafsir politik sebagai disiplin ilmu. Para ilmuwan politik yang telah bertahun-tahun mempelajari bahkan mengajarkan mengenai politik dibuatnya bingung sekaligus terkagum-kagum. Hingga akhirnya banyak pertanyaan yang mengemuka, bukankah politik adalah jalan untuk menyejahterakan masyarakat ? Substansi ini ditemukan dalam banyak buku terkait politik.

Tetapi pada saat yang sama, apabila kita merefleksikan kejadian dalam dunia politik akan sangat mudah ditemukan perbedaan yang mendalam antara politik secara teori maupun politik secara praktek. Betulkah ada alternatif baku sistem politik yang dapat memberikan kesejahteraan ataukah ide-ide yang ada dalam buku hanya gagasan-gagasan utopis?

Jangan-jangan politik hanya menjadi event lima tahunan dengan biaya miliaran rupiah tanpa memberikan maslahat bagi masyarakat. Penting kiranya kita merefleksikan dan mempersiapkan diri dalam memberikan jawaban-jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik saat ini.

Tahun 2018, Tahun Politik

Tahun 2018 akan menyuguhkan event yang menegangkan dan menguras emosi. Tahun politik, sebagaimana masyarakat menyebutnya.  Pada tahun ini akan diselenggarakan pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. Tahun politik ini juga menjadi ajang pemanasan sekaligus uji kekuatan menjelang pileg dan pilpres yang akan digelar secara bersamaan pada 17 April 2019.

Tahun politik ini menjadi berkah sekaligus petaka bagi Indonesia. Masyarakat akan menentukan pilihannya. Memilih kandidat yang baik atau malah terpuruk karena memilih kandidat yang buruk. Pesta demokrasi ini akan diselenggarakan pada bulan Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Mesin politik kandidat kepala daerah telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk memenangkan pilkada. Tahapan pendaftaran calon kandidat kepala daerah telah usai, drama politik yang penuh intrik telah berakhir. Ada calon kepala daerah yang tersenyum dan menegakkan kepala untuk bertarung pada tahapan selanjutnya dan juga sebaliknya menangis terseduh sambil menyimpan dendam politik untuk pertarungan selanjutnya.

Strategi politik tingkat tinggi, konsultan politik profesional nan terkenal menjadi instrumen kekuatan dalam memenangkan kontestasi politik seharga milliaran rupiah. Strategi jitu tentu saja harus diterapkan agar pemilih dapat menjatuhkan pilihannya pada kandidat kepala daerah tertentu.

Calon kepala daerah akan dipoles se-ideal mungkin sehingga dapat meraup suara sebanyak-banyaknya. Janji-janji kesejahteraan berseliweran ditengah masyarakat. Klaim keberhasilan membangun daerah dijadikan perebutan sebagai pembuktian rekam jejak kandidat. Tahun politik adalah tahun dimana janji dan klaim, tidak luput negative dan black campaign menjadi bumbu pertarungan wacana.

Perang wacana akan dibangun dengan sistematis, terstruktur, dan masif. Kebohongan pun akan diulang-ulang hingga menjadi kebenaran. Perilaku yang diucapkan oleh Kanselir Jerman pendukung Hitler, Joseph Goebbels pun dipraktekkan. “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it,” katanya. Penggalangan relawan juga tak henti-hentinya terjadi. Tahun 2018, tahun dengan segala kedigdayaannya.

Pilkada serentak 2018 menjadi tolak ukur kematangan demokrasi di Indonesia. Pengalaman berdemokrasi sebelumnya, pilkada tahun 2017, menjadi preferensi tahun politik saat ini. Tahun politik ini tentu saja akan diwarnai dengan menguatnya politik identitas hingga merebak menjadi isu SARA dan menjadi senjata ampuh dalam memenangkan pilkada.

Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh konkret bagaimana isu SARA dikelola secara terstruktur dan masif dalam perebutan kekuasaan. Isu SARA digunakan untuk memobilisasi masyarakat dalam mendukung kandidat tertentu. Menguatnya politik identitas dibarengi dengan kerapuhan struktural partai politik dalam melahirkan kader. Serta, kegagalan partai politik dalam menjaring kandidat yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Kegagalan partai politik dapat dilihat melalui inkonsistensi dalam menjalankan mekanisme penjaringan kandidat secara terbuka dan sesuai dengan harapan masyarakat. Fit and proper test hanya menjadi bunyi-bunyian bahkan tidak mengedukasi. Manuver partai politik dalam pemberian rekomendasi pun dipertontonkan pada masyarakat. Dalam beberapa kasus, rekomendasi pencalonan bisa seharga miliaran rupiah.

Tahun politik ini juga diwarnai dengan adanya gejala kerapuhan masyarakat sipil. Kontrol masyarakat sipil terhadap proses politik menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Alasannya, masyarakat sipil menjadi elemen terpenting dalam menyukseskan pesta demokrasi yang digelar tahun ini. Kesalahan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada kandidat yang menawarkan uang menjadi cermin buruk pendidikan politik di Indonesia.

Foto: bumantaranews.com

Politik Rahmatan Lil ’Alamin

Politik tidak hanya boleh menjadi event lima tahunan, ajang persaingan hingga mengancam kerukunan berbangsa dan bernegara. Politik harus memberi maslahat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Politik tidak hanya semata-mata duniawi tetapi politik harus dibangun atas kesadaran ukhrawi. Politik harus dibangun atas nilai-nilai agama.

Salah satu tugas kerasulan Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak mulia. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, ia butuh dari sekedar ilmu. Dibutuhkan kedewasaan serta kesadaran bahwa adab merupakan singgasana tertinggi diatas ilmu.

Rumusnya sederhana, sebanyak-banyaknya yang kita miliki masih lebih banyak yang tidak kita miliki. Dan, sebanyak-banyaknya kita tahu masih lebih banyak yang kita tak tahu. Dengan menyadari rumusan sederhana itu tentu saja politik yang akan dibangun adalah politik yang pernah diwujudkan oleh Rasulullah SAW yaitu risalah rahmatan lil ’alamin.

Politik rahmatan lil ’alamin tidak akan pernah melahirkan sifat ingin menguasai. Bukan untuk menjadi penguasa, apalagi penguasa yang zalim. Namun untuk menjadi pemimpin. Dan hal itu selalu dimulai dengan menjadi pemimpin diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda tidaklah beriman seseorang hingga mencintai orang lain bagai mencintai dirinya sendiri.

Dengan mengedepankan sikap kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Rasulullah SAW, niscaya politik akan menjadi medium berbagi dan menunjukkan rendah hati. Berbagi bukan berarti mengambil untuk diri sendiri, atau untuk golongannya saja. Berbagi bukan pula berarti berbagi jabatan, kekuasaan dan kekayaan dengan kroninya, yang merupakan pangkal hingga ujungnya korupsi.

Berbagi adalah memperjuangkan kesejahteraan bersama hingga tak seorang pun anak bangsa menderita. Berbagi merupakan manifestasi yang paling nyata dari kehadiran Rahman dan Rahim, Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang. Politik rahmatan lil ’alamin bersifat dan bersikap mengasihi dan menyayangi.

Dengan rendah hati, politik tidak akan menyuguhkan pemandangan betapa tinggi hatinya para politisi. Pamflet dan poster memberikan makna betapa perasaan hebat politisi dengan gambar wajah memenuhi kolom iklan politik. Rendah hati akan mengajarkan politisi selalu merasa membutuhkan orang lain. Perlu bekerja bersama hingga bekerjasama terwujud.

Kepemimpinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bahkan seluruhnya untuk memastikan tujuan bersama tercapai dengan baik dan benar. Sesungguhnya politik harus menjadi jalan bersama dalam mencapai tujuan tanpa menyakiti sesama anak bangsa. Kehadiran politik rahmatan lil ’alamin dalam jiwa para politisi tentu saja akan menjadikan kontestasi kepemimpinan penuh dengan warna dan nilai-nilai keadaban.

Mewujudkan politik rahmatan lil ’alamin tidak hanya dibebankan kepada para politisi tetapi juga harus diwujudkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu lebih mengenal dengan dekat sebelum memilih para politisi sebagai wakilnya di parlemen maupun sebagai pemimpin di level tertentu. Hal ini sesuai dengan keinginan para politisi yang ingin dikenal dan dekat dengan masyarakat seluas-luasnya.

Agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan yang darinya masyarakat dapat belajar untuk saling mengenal dan berdialektika. Tentu saja dengan menanamkan nilai-nilai politik rahmatan lil ’alamin dalam politik sehari-hari, menjadi kunci keberhasilan proses berdemokrasi.

Oleh karena itu, harapan terbesar masyarakat, politisi dan negara, tahun politik ini dapat menjadi tahun yang rahmatan lil ’alamin. Tahun yang penuh nilai rahman dan rahim yang berujung pada sifat dan sikap mengasihi dan menyayangi. Penuh dengan sikap rendah hati, saling mengenal dan menghormati sesama anak bangsa.

Tahun politik ini harus jauh dari caci maki, saling jegal dan saling memakan sesama anak bangsa. Bukankah kita semua ingin tahun politik ini menjadi berkah dan melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa berbagi kesejahteraan. Tahun politik ini harus menjadi tahun yang mendewasakan agar bangsa ini dapat betul-betul menjadi bangsa yang besar.

Wamil Nur

Wamil Nur

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa dan Founder Lingkar Suara Nusantara (LSN)

Previous post

Membela Rambut Gondrong

Next post

Lomba Menulis "Surat Cinta Untuk Jokowi"