Locita

Tahun 2020: Nasib Sopir Transportasi Online di California dan Indonesia

foto : www.google.com

Pergantian tahun kali ini menjadi hari yang paling membahagiakan bagi lebih dari satu juta sopir taksi online di California, Amerika Serikat. Setelah perjuangan panjang melalui perdebatan di parlemen dan serangkain aksi mogok, legislator California meloloskan rancangan undang-undang yang mengharuskan perusahaan seperti Uber dan Lyft untuk memperlakukan pekerjanya sebagai karyawan, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.

Bukan hanya pengemudi, pekerja yang akan diklasifikasikan sebagai karyawan juga meliputi pengantar makanan, petugas kebersihan, pekerja salon, pekerja konstruksi, yang merupakan pekerja dari berbagai macam layanan-layanan perusahaan berbasis aplikasi.

Hubungan pengemudi dan perusahaan yang awalnya disebut mitra, kini berubah menjadi pekerja-majikan. Dengan kata lain, pengemudi di perusahaan tersebut memiliki hak sebagai pegawai sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Upah minimum dan paket jaminan sosial, kesehatan dan keamanan kerja menjadi bukan sekadar angan-angan.

Aturan ini tentu merupakan mimpi buruk bagi para pemilik dan CEO perusahaan yang bergelimang harta. Setelah sahamnya turun drastis pasca perusahaan melakukan IPO, mereka juga berkewajiban “mengembalikan” penghasilan pekerja dengan lebih adil. Selain itu mereka juga menjadi khawatir berita tersebut semakin membuat pekerja-pekerja dan legislator di negara bagian lain melakukan hal serupa. Rencana membangun “istana kerajaan” terancam ambyar.

Ketika pemilik Uber dan pemilik Lyft di Amerika sedang stres, tidak demikian dengan pemilik Gojek dan Grab di Indonesia (meskipun Grab bermarkas di Singapura). Penguasa Grab dan Gojek, justru sedang mengalami pelipatgandaan kekayaan tanpa halangan, ditambah kebanjiran pujian dari para pejabat dan masyarakat. Mantan CEO sekaligus pendiri Gojek, Nadiem Makarim, bahkan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi. Pengangkatan jabatan itu dapat dilihat sebagai pujian dan dukungan penuh Presiden atas apa yang sudah dilakukan oleh Nadiem selama satu dekade belakangan.

Mundurnya Nadiem dari kursi CEO Gojek, hanya berarti mundur dari kekuasaan eksekutif, tetapi bukan berarti mundur dari kepemilikan saham perusahaan. Seperti dikutip dari Deal Street Asia, saham yang dimiliki Nadiem merupakan yang terbesar di antara para pemegang saham yang lain.

Nasib Pekerja Gojek dan Grab di Indonesia

Di balik gemerlap prestasi bisnis yang dianugerahkan kepada Gojek dan Grab, terdapat barisan pekerja yang hidupnya susah. Kita sudah akrab dengan cerita-cerita sopir ojol yang hidupnya pas-pasan, puasa karena akunnya di-suspend, menanggung rugi akibat orderan fiktif, bahkan dijadikan objek untuk konten prank oleh youtuber.

Cerita yang paling kentara adalah kesaksian Pak Mulyono, pengemudi Gojek pertama. Ialah yang menghadapi ancaman-ancaman dari konflik dengan ojek pangkalan, dari ditempeleng sampai dikalungi senjata tajam. Walaupun termasuk yang berjasa bagi Gojek, menjadi pengemudi sejak 2010, namun perkembangan kondisi finansial Pak Mulyono sangat jauh dari pekerja kantoran Gojek, apalagi dengan jajaran pemilik perusahaan. Padahal, inti dari perusahaan yang menyediakan layanan berbasis aplikasi adalah layanannya itu sendiri, yang mana dikerjakan oleh orang-orang seperti Pak Mulyono. Tanpa pekerja seperti itu, tidak akan berjalan perusahaan aplikasi tersebut.

Lalu, bagaimana nasib para pengemudi Gojek dan Grab di tahun 2020? Jika pengemudi Uber dan Lyft di California, Amerika Serikat mulai 1 Januari 2020 menjadi karyawan dan akan mendapatkan gaji pokok, Grab dan Gojek harus menghadapi “serangan” dari pemerintah. Sudah tidak memiliki kepastian kerja, asuransi, dan jaminan kesehatan, pengemudi harus membayar iuran BPJS yang melonjak dua kali lipat dan pajak kendaraan roda dua yang juga naik. Hal ini juga diperparah dengan adanya ancaman kenaikan tarif dasar listrik dan harga sembako yang tidak turun.

Setelah diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan diteken oleh Menko PMK Puan Maharani, satu-satunya program negara yang bisa diharapkan untuk menolong masalah kesehatan pengemudi (terutama yang tidak mampu, yang menggantungkan pekerjaannya hanya pada Gojek dan Grab) itu per 1 Januari 2020 akan berbalik mencekiknya. Sebulan 25.000 rupiah per anggota keluarga saja sudah tak terbayar, apa lagi jika dinaikkan dua kali lipatnya.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan gelagat akan memperbaiki nasib para “mitra” perusahaan tersebut. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi pada bulan September 2019, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, mengatakan bahwa jika pengemudi mau dijadikan pegawai, perusahaan penyedia jasa ride-hailing harus terlebih dahulu dijadikan sebagai perusahaan transportasi, sedangkan Grab dan Gojek bukan hanya menyediakan layanan transportasi, sehingga tidak bisa dilakukan. Artinya belum ada hukum khusus yang mengatur perusahaan 4.0 ini. Sedangkan proses eksploitasi terus berjalan.

Dari Studi Akademik Turun ke Gerakan

Aulia Nastiti pernah melakukan penelitian tentang eksploitasi pengemudi Grab dan Gojek. Dalam penelitian yang didanai oleh Indonesian Scholarship and Research Support Foundation, Aulia menjabarkan bagaimana perusahaan menggunakan citra “mitra” untuk mengelabui pekerja dari hak-hak ketenagakerjaan. Pekerja dianggap sebagai partner yang berdiri sama tinggi, dan dapat menentukan sendiri kerjanya. Padahal, dari besaran bayaran, jumlah minimum penerimaan pesanan, sistem bonus, gamifikasi, semua diatur oleh perusahaan tanpa diskusi dengan pengemudi. Ada kekuasaan yang tidak setara antara pengemudi dengan pihak perusahaan. Dengan kata lain, pengklasifikasian pekerja sebagai “mitra” sangat tidak tepat, malah menjadi celah eksploitasi besar-besaran.

Indonesia, yang memiliki sejarah kelam pemberangusan gerakan pekerja oleh Orde Baru, harus menghadapi tantangan yang lebih berat secara kultural dibandingkan dengan negara-negara Barat yang sangat akrab dengan aksi buruh Sehingga tidak mudah bagi kelas pekerja, termasuk para pengemudi Gojek dan Grab mengonsolidasikan kekuatannya untuk menentukan nasibnya sendiri menghadapi pemilik perusahaan. Namun, hal itu perlu dilakukan untuk kemajuan kerja para pekerja itu sendiri.

Yang perlu diingat dan dipelajari dari pencapaian para pekerja perusahaan aplikasi di California adalah, hal itu bukan pemberian dari kebaikan hati pemilik perusahaan, ataupun dari pemerintah semata-mata, tetapi itu merupakan hasil dari satu dekade yang penuh protes dari kelas pekerja, akademisi, dan solidaritas antar-aktivis. Dari mulai ocehan di tempat nongkrong, keluhan di forum-forum, studi-studi ilmiah tentang kondisi pekerja, pembentukan serikat, aksi-aksi demo, mogok kerja, sampai cuitan di twitter.

Luqman Hakim

Mochamad Luqman Hakim

Alumni Sastra Rusia Unpad, anggota GMNI, bekerja sebagai media analyst di Jakarta.

Tentang Penulis

Luqman Hakim

Mochamad Luqman Hakim

Alumni Sastra Rusia Unpad, anggota GMNI, bekerja sebagai media analyst di Jakarta.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.