Locita

Syar’i dan Fantasi Masyarakat Muslim Modern

foto : Shutterstock

Mengapa ada sebagian orang Islam yang terlampau berbangga dengan segala sesuatu yang berlabel syar’i ? Ada busana syar’i, hotel syar’i, sikat gigi syar’i, perumahan syar’i, peraturan daerah syar’i dan hal-hal lain berlabel syariah, syar’i, Islami dan lain sebagainya. Seolah jika telah memakainya mereka akan terjamin untuk masuk surga atau setidaknya dianggap orang yang super baik.

Fenomena tersebut disebut sebagai komodifikasi Islam. Agama (Islam) menjadi semacam ‘produk’ nyata yang perlu dikonsumsi. Pun juga perlu dipolulerkan, dipasarkan, dipromosikan, dan dikomersialisasikan sebagai identitas merek yang nyata, jelas dan terasa layaknya produk-produk konsumsi lain.

Menurut Greg Fealy, peneliti asal Australian National University, Canberra dalam jurnalnya yang berjudul Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemprary Indonesia bahwa komersialisasi Islam di Indonesia lebih menekankan pada atribut semata (outward behaviour) dari pada membangun intelektualitas dan membangun spiritualitas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan cenderung lebih ke-Arab-araban, puritan, dan ekstrim. Fenomena ini mulai muncul pasca reformasi.

Label Syar’i atau syariah memiliki maksud sama untuk menunjukkan determinasi Islam bukan hanya sebagai ritual individu tapi juga seperangkat sistem yang mengatur manusia sedetail-detailnya. Semangat Islamisme semacam itu ialah hal yang baru sebenarnya. Tentu jaman Nabi Muhammad tidak ada istilah-istilah seperti itu. Semua itu hanyalah racikan ulama-ulama yang mengumpulkan dan mengolah Al-Quran dan Hadits menjadi seperangkat hukum yang harus dijalankan manusia.

Awal Mula Spirit Syariah

Syariah (hukum Islam) dianggap perwujudan kehendak Tuhan sebagai penguasa. Pada mulanya keberadaannya untuk mengatur sebuah tatanan masyarakat Arab yang nyaris tidak memiliki kejelasan hukum.

Struktur sosial Arab pra-Islam bukannya tidak beradab melainkan warganya terikat oleh seperangkat hukum tak tertulis. Suku yang terkuat mempunyai kekuasaan untuk menentukan standar-standar bagaimana warganya hidup. Pertikaian antar suku kerap diselesaikan dengan perang, sedangkan jika persoalan internal suku diselesaikan dengan arbitrase (tahkim) dengan mengangkat kahin, seorang pendeta penyembah berhala yang dianggap mempunyai kekuatan gaib sebagai arbitrator ad hoc (hakim).

Tidak ada perlindungan hukum bagi individu dari suku luar, tidak ada konsep peradilan pidana yang maju. Begitu pula sistem keperdataan. Hubungan pernikahan, misalnya, orang Arab boleh mengawini ibu tiri, sepupu, saudari istri dan bebas memutuskan ikatan perkawinan tanpa alasan jelas. Begitu pula persoalan simpan pinjam, tak ada lembaga keuangan apalagi aturan keperdataan jelas sehingga rentenir-rentenir bebas menaikan bunga sesuka hati.

Hukum Islam ada untuk mengatur tatanan yang belum teratur. Islam memberi jaminan hukum yang jelas. Sehingga perlu dibentuk peradilan dengan aturan-aturan teks yang jelas. Tidak ada istilah suku terkuat yang menentukan hukum. Dari mulai ranah pidana sampai perdata diatur dimana Nabi Muhammad sebagai Hakam yang ditunjuk berdasarkan kesepakan dan perjanjian (mitsaq) antar golongan, suku dan agama.

Jelas, mulanya spirit hukum Islam untuk memberi kepastian hukum suatu masyarakat yang belum memiliki standar hukum dan norma. Hal ini tentu berbeda jika Islam ada dalam sebuah masyarakat yang memiliki tatanan hukum yang menjamin keberlangsungan hak-hak asasi manusia, seperti jaman modern seperti ini. Sebab, pada prinsip keberadaan hukum syariah (maqasid al-syariah) bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia (huquq al-insan); yakni melindungi nyawa, harta, keturunan, dan keamanan dirinya.

Khayalan Tentang Masyarakat Tanpa Dosa

Lantas, bagaimana jika Islam ada dalam tatanan masyarakat yang sudah memiliki sistem hukum yang mapan? Apakah lantas ada kewajiban bagi setiap individu untuk menerapkan syariah sebagai hukum positif dalam konteks Indonesia? Jelas jawabannya tidak dan tidak boleh jika dalam usaha itu justru akan menimbulkan perselisihan, perpecahan bahkan peperangan.

“Pada kenyataannya, jurisprudensi Islam bersifat idealis sejak awalnya… wewenangnya tidak terletak dalam kenyataan bahwa ia dipatuhi, tetapi dalam argumentasi teoritis para ulama mengapa ia harus dipatuhi” kata N.J. Coulson dalam Mohammad Muslihuddin, Hukum Darurat Dalam Islam, 1985.

Hukum Islam (Syariah) adalah kode etika ideal dengan cakupan bahwa ia bersifat himbauan daripada pemaksaan. Itulah mengapa praktek penerapan hukum syariah sejak jaman Dinasti Ummayah sampai jaman modern sekarang tidaklah mewakili sama sekali hukum Islam sebagai kepanjang-tanganan Tuhan melainkan hanya kreasi dan interpretasi Qadi (hakim dalam peradilan Islam klasik) atau ulama yang bergantung pada konsidi sosial saat itu.

Celakanya fakta ini tidak diakui sebagai kenyataan sosial bahwa Islam tidak bisa disempitkan hanya sebatas aturan-aturan kaku atau bahkan simbol-simbol semata. Kenyataan bahwa syariah tidak bisa dan tidak akan secara penuh menjadi tatanan hukum positif negara, sebagian orang justru menggunakan syar’i, syariah, islami, sebagai merek yang dikomersialisasikan.

Mereka hidup dalam fantasi yang tak berkesudahan, barangkali mereka juga membayangkan, sambil memakai label syariah sebagai atribut, jika manusia memakai semua atribut komersil ini manusia menjadi tersucikan dan sebagai ganti ketidakmampuannya dalam memahami kode-kode Tuhan untuk manusia melalui Nabi, kitab suci, dan kisah-kisah orang saleh terdahulu.

Saran saya sebagai orang yang telah kenyang pendidikan Islam sejak kecil mari menggali potensi ajaran Islam untuk disumbangkan dalam membangun peradaban yang pluralis, inklusif, toleran, dan berkebudayaan. Segala sesuatu produk yang dilabeli syar’i apapun itu tidak menentukan kesalehan sesorang serta tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamiin.

Ingat Islam itu bukan klub sepakbola yang butuh supporter yang bangga memakai atribut tim kesayangan. Islam ialah seperti kata asalnya aslama – yuslimu – islaman yang bermakna mendamaikan, keselamatan, dan memberikan kenyamanan.

Ariful Anam

Ariful Anam

Pengajar | Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) kab. Kediri | Penyuka isu sosial-kultural | Penikmat kopi

Tentang Penulis

Ariful Anam

Ariful Anam

Pengajar | Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) kab. Kediri | Penyuka isu sosial-kultural | Penikmat kopi

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.