Esai

Susi Pudjiastuti: Srikandi di Lingkaran Setan Laut

SEJAK menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak henti membuat kejutan. Meskipun pendidikannya hanya sampai level SMP, yang notabene tidak pernah merasakan dunia aktivis kampus dan menjadi bagian dari pergulatan dunia aktivisme, ia tampil memukau di hadapan puluhan ribu massa aksi nelayan. Ia justru menjadi bintang di tengah massa.

Ketika banyak pejabat publik yang bersembunyi alias menghindari pertemuan dengan para demonstran yang menggelar massa aksi menentang kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan mereka, Susi Pudjiastuti memilih menghadapi para demonstran. Demonstrasi nelayan pantura beberapa waktu lalu, dianggap merupakan massa aksi terbesar dalam sejarah perlawanan nelayan terhadap pemerintah. Susi tidak mundur.

Hal ini tidak berlebihan, mengingat gerakan-gerakan sosial selama ini selalu didominasi oleh gerakan sosial berbasis masyarakat pedalaman (agraria) dan ini cukup mendapat tempat di kalangan LSM, akademisi, dan media.

Gerakan massa nelayan yang menentang kebijakan pelarangan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya telah dimulai sejak kebijakan tersebut diberlakukan, dan mendapat momentum terbesarnya pada aksi demonstrasi kemarin.

Bagaimana silang sengkarut polemik ini muncul di permukaan? Jika menelisik lebih dalam, polemik ini tidak terlepas dari pertarungan kuasa antara negara dan para oligarki perikanan tangkap yang selama ini menikmati keuntungan besar dari bisnis perikanan tangkap di perairan Indonesia.

Pemerintah melalui KKP telah mencium aroma kongkalikong antara mafia perikanan kapal tangkap di Indonesia dengan pengusaha-pengusaha perikanan dari negara tetangga dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan Indonesia yang melimpah. Kongsi jahat antara para mafia perikanan dengan lisensi kapal asing dari pengusaha luar negeri tersebut faktanya hanya menguntungkan koalisi oligarki tersebut, dan meninggalkan kemiskinan nelayan juga kehancuran sumberdaya dan ekosistem perairan nasional.

Lebih dari itu, banyak kebijakan negara yang dilanggar oleh beroperasinya kapal-kapal asing ukuran raksasa tersebut, seperti masalah penggunaan ABK asing, transhipment di laut lepas, mark down ukuran kapal, penghindaran pajak/retribusi, konflik dengan nelayan lokal, penyalahgunaan BBM, hilirisasi industri pengolahan perikanan, hingga transfer teknologi dan knowledge kepada nelayan lokal.

Melihat relasi ekonomi yang tidak seimbang antara oligarki perikanan tangkap dengan negara, khususnya nelayan lokal menjadi pertimbangan utama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluncurkan perang terhadap para “Setan Laut” yang sudah lama malang melintang merampok kekayaan laut negeri ini.

Ternyata pertarungan ini cukup rumit dan kompleks karena telah bersinggungan dengan lorong-lorong politik kekuasaan dan mengandalkan lobi-lobi politik antara aktor-aktor yang berpolemik.

Para oligarki perikanan setidaknya bergerak dengan tiga modal kuat, yakni lobi politik ke pejabat negara dan politisi yang terkoneksi dengan kepentingan mereka, pengerahan kuasa modal untuk mempermulus kepentingan mereka, serta senjata pamungkas yakni, pengerahan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari pengoperasian kapal cantrang.

Sementara Susi Pudjiastuti bergerak dengan tiga modal kuat, yakni landasan kajian ilmiah tentang alat tangkap cantrang yang tidak ramah lingkungan, dukungan publik termasuk dukungan dari nelayan non-cantrang, dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap kebijakan perang terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, yang di dalamnya termasuk kebijakan penenggelaman kapal asing dan pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Lalu, bagaimana akar historis adanya perang terhadap alat tangkap merusak dan para mafia perikanan atau para “setan Laut” tersebut? Muhammad Karim yang merupakan Direktur Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim menjelaskan persoalan ini secara historis. Ia selama ini konsisten menyuarakan perang terhadap mafia perikanan dan perlindungan terhadap nelayan lokal. Karim dalam beberapa diskusi menempatkan para mafia perikanan pengeruk kekayaan laut sebagai setan-setan laut yang harus ditenggelamkan.

Dalam artikel Dinamika Politik Larangan Cantrang (2017) Karim menegaskan bahwa secara historis, pengoperasian cantrang  di Indonesia tak luput dari kebijakan modernisasi perikanan (revolusi biru) 1970-an yang sekaligus melegalkan trawl.

Legalisasi trawl  ini tak hanya menghancurkan perikanan artisanal di pesisir Selat Malaka dan pantai utara Jawa melainkan juga memicu konflik sosial akibat perebutan wilayah tangkap.

Bahwa dampak kebijakan ini pada masa itu, produksi perikanan melonjak drastis. Namun, dua dekade selanjutnya, kedua wilayah itu mengalami tangkap lebih (over-exploitation). Tiga dekade berikut, Bagan Siapi-api yang jadi sentral perikanan nasional terbesar se-Indonesia dan se-Asia Tenggara kala itu jadi korbannya. Dia berubah jadi kota mati dari aktivitas bongkar-muat perikanan. Apakah membiarkan cantrang beroperasi, kita bakal mengorbankan daerah lain senasib Bagan Siapi-api?

Belajar dari sejarah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan  ini, pemerintah melalui KKP mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Kebijakan ini yang memicu reaksi dari para pengusaha perikanan berbasis alat tangkap cantrang. Jadi, sejatinya siapa yang diuntungkan dengan pengoperasian alat tangkap cantrang? KKP dalam sebuah rilis Statistika Perikanan Tangkap Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku yang menggunakan cantrang hanya sekitar 2% dari seluruh pelaku perikanan tangkap di RI.

Utamanya bahwa kapal-kapal tersebut merupakan milik pengusaha perikanan, bukan nelayan. Dalam hal ini, Karim menyebutkan bahwa terdapat relasi tidak adil dalam hubungan patron-klien dalam kapal cantrang. KKP juga telah mencium praktek mark down besar-besaran dari kapal-kapal cantrang untuk menghindari perizinan di tingkat pusat kala itu.

Selanjutnya, bagaimana ujung dari pertarungan kuasa sang srikandi dengan para setan laut? Meskipun telah di demo berkali-kali oleh nelayan cantrang yang sebagian besar beroperasi dari wilayah pantura, Susi Pudjiastuti tidak ingin didikte oleh para Setan Laut mendompleng aksi massa nelayan untuk memuluskan agenda ekonomi mereka.

Tekanan massa nelayan dan tekanan politik dari pejabat negara sekelas Menko Maritim tetap dipertimbangkan dalam satu solusi antara, yakni cantrang diijinkan beroperasi hanya di Laut Jawa.

Menteri Susi Pudjiastuti yang cukup mendapat simpati dari masa aksi nelayan pantura ketika berorasi di mobil komando para pendemo, tetap tidak akan mencabut kebijakan KKP tentang pelarangan cantrang secara nasional. Satu pesan tegas yang disampaikan kepada para pemilik kapal cantrang adalah, jangan beroperasi di luar wilayah yang sudah disepakati (Laut Jawa). Jika ada kapal cantrang yang beroperasi di luar Laut Jawa akan ditenggelamkan.

Nelayan Indonesia, mari mendukung srikandi Susi Pusjiastuti untuk menjadikan nelayan lokal berdaulat di lautnya sendiri. Bukan terus menjadi punggawa bagi cukong-cukong kapal tangkap.

Tenggelamkan para setan laut!

 

Ahmad Mony

Ahmad Mony

Baca, Diskusi, Tulis

Previous post

Kenapa Dilan Dipilih Kader PKS?

Next post

Kiat Jitu Menang Lomba Menulis