Locita

Setelah Mengucapkan “Selamat Hari Natal”, Lalu Apa?

Natal sudah berlalu, tapi mungkin hiruk-pikuknya masih akan berseliweran di hadapan kita, baik di timeline media sosial atau bahkan dalam perdebatan antarteman. Sebagai orang yang berlatar belakang agama mayoritas (Islam), saya mulai jengah dengan perbedatan soal perayaan keagamaan, apalagi ia melibatkan institusi yang dinaungi pemerintah.

Kita lihat kembali, kemarin, MUI Jawa Timur mengeluarkan Fatwa larangan mengucapkan “Selamat Hari Natal”. Yang menanggapinya bahkan hingga ke tingkat Menteri Agama. Lah, ini malah pemerintahan pun malah ikut-ikutan berdebat.

Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menolak terhadap sikap mengucapkan kalimat itu. Tapi, setelah mengucapkan “Selamat Hari Natal” tersebut, kita mau apa? Bagi yang melarang, tentu sudah jelas, tak ada harapan lagi. Sekarang, yang harus merenung adalah mereka, terkhusus pemerintah, yang selalu mendengungkan semangat toleransi tapi lupa cara memberikan kenyamanan menjalankan ritual keagamaan terhadap kebebasan beragama kaum minoritas.

Mengutip riset Tirto.id pada tanggal 20 Februari 2019, setidaknya sepanjang 5 tahun, atau pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo pertama, ada 32 gereja yang ditutup. Sementara upacara doa yang digelar oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha di Bantul dibubarkan oleh masyarakat setempat (Tirto.id, 14 November 2019). Mungkin, masih banyak kasus yang serupa. Lalu kemana pemerintah yang seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi?

Persoalan ini semakin pelik dengan adanya SKB 2 Menteri nomer 8 dan 9 Tahun 2006. di situ tercantum; sedikitnya daftar nama KTP pengguna rumah ibadat setempat; minimal 90 orang; dukungan dari masyarakat setempat minimal 60 orang. Aturan ini berlawanan dengan pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. SKB 2 Menteri itu mungkin bisa berlaku bagi agama yang menjadi mayoritas di suatu daerah, dan secara umum Islam di Indonesia.

Jika pemerintah dan orang-orang yang selalu mendengungkan toleransi berdasarkan nasionalisme, Ir. Soekarno telah mengingatkan kita jauh-jauh sebelumnya, di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dia mengatakan, “Gandhi berkata: saya seorang nasionalis. tapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan; “My nationalism is humanity”. Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” (Pidaro Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi, 2019).

Jika semua pihak mau menangkap pesan agung tersebut, seharusnya yang kita kedepankan adalah sifat kemanusiaan yang dalam konteks bernegara mestinya tanpa status quo dari golongan tertentu, tanpa terkecuali golongan mayoritas. Kita bisa melihat bagaimana yang saya maksud dari status quo tersebut dengan sangat sederhana, di mana yang terjadi di Indonesia secara umum, tidak sedikit kita temukan dalam satu kampung berdiri lebih dari satu masjid. Memang kalau kita menggunakan kacamata SKB 2 Menteri, tidak ada masalah dengan berdirinya masjid-masjid tersebut, juga menurut kacamata agama (Islam) meski masih terjadi perdebatan tentang batas jarak pendiriannya.

Pada poin terakhir, saya tidak mau membahas lebih jauh karena tidak memiliki kapasitas untuk itu, meski kita sama-sama tahu tak jarang masjid ‘hanya’ digunakan untuk salat jumat saja. Tetapi bagaimana jika kita melihat secara kemanusiaan? Semua manusia memiliki kepercayaan yang ia ikuti, sementara kaum minoritas pada praktiknya sulit untuk melaksanakan ibadatnya sesuai masing-masing agama dan kepercayannya. Sementara untuk gereja, vihara, dan rumah ibadat agama minoritas lainnya, jangankan satu kampung berdiri dua bangunan, dalam satu kecamatan saja belum tentu bisa berdiri, dan itu pasti membuat kecemburuan dari mereka, kaum minoritas tersebut. Adanya SKB 2 Menteri itu jelas-jelas menabrak prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebebasan yang adil dan beradab sebagaimana yang termaktub di dalam pancasila, sila ke 2.

Bayangkan saja, bagaimana mungkin kaum minoritas mau mengumpulkan 90 KTP pengguna rumah ibadat itu di dalam suatu daerah sementara jumlah mereka sangat sedikit. Belum tentu juga dalam satu kabupaten kaum minoritas ini bisa memenuhi syarat-syarat tersebut.  Katakanlah kita bicara pemeluk agama Katholik dan Kristen. Mungkin, yang menganut dua agama ini cukup banyak, tapi mereka juga memiliki aliran dan/atau sekte, sebagaimana begitu pula di dalam Islam, seperti adanya Salafi, Sunni, Syiah, dll., atau antara NU dan  Muhammadiyah, dan seterusnya.

Dengan melihat kondisi ini, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok yang mengajak untuk bersikap toleran justru seakan-akan kontradiktif dengan realitas. Kita dipertontonkan dengan saling tuding, bahwa kelompok yang intoleran itu radikal, sementara jelas-jelas mereka sendiri memberikan karpet merah kepada sikap intoleran itu sendiri.

Akibatnya, jargon “Saya Pancasila”, “Saya NKRI”, “NKRI Harga Mati” menjadi kosong belaka selama tidak ada sikap serius, baik pemerintah atau kelompok itu, terhadap posisi SKB 2 Menteri tersebut. Ketika sudah begini, bagaimana mungkin kita mau mewujudkan persatuan yang selalu didengung-dengungkan jika poin kemanusiaan yang adil dan beradab belum dicapai? Harusnya, kita semua yakin, bahwa jika poin “kemanusiaan yang adil dan beradab” sudah dicapai, maka mudah untuk mewujudkan sila ketiga, yakni persatuan.

Yang kita persoalkan ini masih berada pada tataran hak seseorang yang hendak melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing, belum menyentuh pelaksanaan poin-poin ‘sunnah’ yang sekali lagi, mayoritas masih menjadi prioritas. Poin sunnah yang dimaksud di sini, misalnya seperti perayaan maulid yang tak jarang pemerintah sendiri dengan jor-joran memberikan dana hibah untuk kegiatan tersebut. Sementara saudara kita yang minoritas, hanya untuk  nyaman dan mudah dalam melaksanakan ibadahnya saja sudah merasa cukup, syukur-syukur bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan kelompok mayoritas.

Jadi kalau masih berdebat soal penting tidaknya ucapan “Selamat Hari Natal” atau selamat-selamat yang lainnya, mereka tidak terlalu membutuhkan itu. Yang dibutuhkan setelah “Selamat Hati Natal” itu sebetulnya apa? Sejatinya, bentuk toleransi kita bukanlah sekadar sikap di mulut, yang lebih penting adalah sikap dari perbuatan serta keberadaan pemerintah terhadap posisi minoritas.

Keberadaan pemerintah itu bukan sebatas retorika kosong, tapi dimulai dengan sikap yang paling dasar, yakni mencabut SKB 2 Menteri nomer 8 dan 9 Tahun 2006. Inilah yang paling penting bagi pemerintah sebelum menunjukkan sikap-sikap lainnya yang ingin menunjukan kalau pemerintah itu benar-benar ada untuk mereka.

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Tentang Penulis

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.