Esai

Selamat Ulang Tahun, Selamat Galau UU Desa

TIGA tahun yang lalu, ketukan palu mengesahkan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebuah peraturan yang membuat desa mengalami banyak perubahan. Khususnya dalam hal regulasi.

Jika menelusuri sejarah tentang desa, sebelum lahirnya peraturan khusus yang membahas tentang desa, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, desa telah memiliki otonomi dan hak asal-usul.

Sebuah hak yang melekat pada desa dan bukan merupakan hak yang diberikan. Ketika berbicara tentang otonomi desa atau hak asal-usul ini maka setidaknya ini akan mencakup tiga hal yaitu:

Pertama, desa sebagai sistem sosial budaya. Terdapat interaksi dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berjalan dalam suatu kelompok masyarakat yang hidup bersama.

Kedua, desa sebagai sistem politik. Desa memiliki struktur pemerintahannya sendiri. Memiliki aturan bermasyarakatnya sendiri dengan mekanisme yang disepakati dan dijalankan bersama.

Ketiga, desa sebagai sistem ekonomi. Pada desa melekat atau menguasai sesuatu yang disebut ulayat. Kekayaan desa ini setidak-tidaknya berupa tanah.

Dengan demikian, pengakuan atas otonomi desa atau hak asal-usulnya setidaknya harus mencakup ketiga hal di atas.

Sebelum lahirnya peraturan yang kemudian dikenal sebagai UU Desa ini, sebenarnya telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada undang-undang ini, ketiga dimensi yang ada pada desa dihilangkan.

Desa dipandang tak lebih hanya sebagai sebuah unit administrasi atau pemerintahan. Peraturan ini dijalankan selama dua puluh tahun. Pada tahun 1998, sebagai salah satu tuntutan reformasi karena dianggap merugikan masyarakat desa, maka peraturan ini pun berhenti diberlakukan.

Tumbangnya rezim Orde Baru sekaligus melahirkan peraturan baru tentang pemerintahan daerah yaitu: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Peraturan ini sebenarnya tidak spesifik membahas tentang desa melainkan segala peraturan di luar peraturan pemerintahan pusat, termasuk provinsi dan kabupaten/kota.

Pada peraturan ini, desa pun tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah administratif semata yang menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, melainkan sebagai daerah yang bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Meski begitu, peraturan ini selanjutnya dianggap tidak memadai untuk menjalankan peraturan tentang desa karena sifatnya yang terlalu umum.

Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang mengatur tentang desa baru bisa dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) yang berarti bergantung pada kecepatan kinerja pemerintah. Hingga tahun 2014 akhirnya lahir peraturan khusus tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 6 yang selanjutnya dikenal sebagai UU Desa.

UU Desa memberi jalan bagi desa menuju institusi negara paling mandiri. Melalui undang-undang tersebut, hak dan kewenangan yang luas diberikan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya melalui asas rekognisi dan subsidiaritas.

Asas inilah yang mengakui hak dan kewenangan desa serta segala sesuatu yang bisa diatur dan diselesaikan oleh pemerintah desa. Tidak boleh dikerjakan oleh pemerintah yang lebih tinggi seperti kabupaten atau provinsi. Dengan demikian, desa benar-benar memiliki kewenangan yang luas untuk memajukan wilayahnya sendiri tanpa harus lagi bergantung pada pemerintah daerah.

Kesempatan untuk menjalankan pengaturannya sendiri pun didukung dengan pengaturan mengenai dana desa yang terdapat pada pasal 72 UU Desa. Desa mendapatkan alokasi APBN sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi dana desa yang telah disalurkan ke desa adalah Rp 60 triliun. Mengalami kenaikan tiga kali lipat dari anggaran dana desa tahun 2015, dan mengalami kenaikan 28 persen dari anggaran tahun 2016 sejumlah Rp 49,69 triliun.

Sayangnya, data lain dari KPK menunjukkan bahwa laporan kasus korupsi dana desa hingga saat ini sejumlah 362 laporan. Keberadaan dana desa, di beberapa teempat, kenyataannya justru menjadi ladang korupsi baru bagi bagi para pemegang kekuasaan di desa. Tentu hal ini sangat disayangkan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita soroti jika membahas tentang pelaksanaan UU Desa:

Kapasitas SDM

Menempatkan orang-orang terbaik dalam menjalankan amanah UU Desa tak kalah penting dalam hal ini. Terutama kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa beserta perangkat desa.

Mengelola dana desa secara tepat guna bukanlah perkara mudah. Dengan kapasitas yang minim, maka akan kemungkinan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa akan semakin besar.

Pada akhirnya akan membutuhkan waktu dan menghabiskan energi untuk memperbaikinya. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan bagi kepala desa dan perangkat desa pun menjadi hal yang wajib.

Bukan hanya di tataran elit, UU Desa yang mengharuskan adanya pengambilan keputusan secara demokratis oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa adalah ruang bagi masyrakat untuk terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Proses ini menuntut masyarakat untuk memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan bagi masyarakat menjadi dimensi yang harus dipenuhi untuk tercipatanya sistem demokrasi desa sebagaimana yang diharapkan.

Tata Kelola

Hal penting yang juga harus dimiliki agar pengelolaan dana desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan adanya transparansi pengelolaan dana di desa. Terkait sistem keuangan, dapat digunakan sistem pengelolaan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No 37 tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.

Pengawasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan dana desa adalah pengawasan. Dalam hal ini terutama pengawasan oleh masyarakat desa sebagai yang merasakan langsung penyaluran, dan desa serta terlibat langung dalam pemerintahan dan pembangunan desa.

Karena itu, jika kondisi warga cenderung tidak peduli dengan penglolaan dana desa maka perlu ada upaya-upaya yang dilakukan agar partisipasi warga dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang merupakan hak mereka bisa maksimal.

Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Di desalah proses produksi sumber daya alam dimulai. Karena itu, memberi perhatian besar pada kemajuan desa adalah langkah awal bagi kemajuan negara.

Pemberian wewenang disertai dana dengan jumlah yang besar memang salah satu aspek yang mendukung kemajuan desa. Namun itu belum menyelesaikan masalah.

Lebih jauh dari itu, sesuainya UU Desa dengan kesiapan dan konteks yang ada adalah pertimbangan yang sangat penting. Waktu tiga tahun sekira cukup untuk mengevaluasi kekurangan dan belajar menerapkan UU Desa ini dengan lebih efektif.

Halia Asriyani

Halia Asriyani

Alumni Fakultas Hukum UNHAS. Sekarang sedang melanjutkan studi di Magister Hukum UI.

Previous post

Mari Cukupkan Polemik Komunis

Next post

Wahai Umat Islam, Jangan Lupa Sejarah Kelam Kalian!