Locita

Seberapa Pentingkah Kartu Nikah Untuk Kita?

Ilustrasi: Luki Ahmadi Hari Wardoyo

Mengapa harus ada kartu nikah? Beberapa waktu lalu Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI mengeluarkan kebijakan baru tentang kartu nikah. Kebijakan itu kemudian dimulai pada tanggal 8 November 2018. Sayangnya, kebijakan itu tak diikuti dengan keterbukaan atas proses pengambilan keputusan hadirnya kartu nikah. Selain buku nikah, setiap pasangan kelak akan menerima kartu nikah. Masyarakat pun tak paham bagaimana pentingnya sebuah kartu atas hubungan pernikahan mereka. Ada pula yang berpikir jika itu akan menjadi pengganti dari buku nikah. Padahal tidak, kita akan menerima buku sekaligus kartu nikah.

Salah seorang teman saya yang beberapa bulan ke depan akan menikah lebih memilih buku nikah namun didesain dengan bentuk yang lebih menarik. Menurutnya, kartu itu tak begitu penting dan tak selamanya dibutuhkan. Buku nikah sendiri dia anggap sakral dan cukup disimpan di rumah saja. Berbeda lagi dengan Jusuf Kalla, baginya kartu nikah malah membuat semuanya menjadi lebih sederhana. Bisa membuat dompet lebih tebal dan mudah dibawa dibanding buku nikah. Dananya sedikit. Kira-kira seperti itulah tanggapan wakil presiden kita untuk kartu nikah.

Tak bermaksud membandingkan dua tanggapan tersebut, tapi jika saya bertanya pada beberapa orang lagi – beragam tanggapan tentu akan mudah ditemukan. Tanggapan yang entah itu pro atau kontra akan terlihat. Saya sendiri pun punya tanggapan terkait itu, dan jika anda melanjutkan membaca tulisan ini, itu akan membawa anda pada tanggapan saya tak kalah tidak pentingnya dengan berbagai tanggapan yang ada.

Melalui situs resmi Kementrian Agama RI, dilansir bahwa total biaya yang dibutuhkan dalam menerbitkan kartu nikah sebesar Rp 680 juta untuk satu juta kartu. Program tersebut juga telah disetujui oleh DPR dan dikeluarkan melalui dana APBN tahun 2018. Sedari awal, pertanyaan “mengapa” masih sulit ditemukan dalam kebijakan ini. Kecenderungan pemerintah dalam membuat aturan tanpa dilandasi alasan kuat atau data yang tepat masih menjadi kebiasaan. Padahal penting untuk mengedepankan data atau riset tertentu dalam sebuah kebijakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pun memberikan ruang pada pemerintah untuk melakukan kolaborasi bersama peneliti. Bukan sekadar membuat kebijakan berdasarkan pendapat yang kurang menjawab keresahan atau kebutuhan masyarakat. Bagaimana pun, kebijakan kartu nikah belum memiliki alasan yang kuat dan jelas. Belum lagi munculnya kata uji coba dari Kemenag terkait kartu tersebut. Bagi saya yang belum pernah menyentuh uang sebesar 1 M atau ratusan juta, sulit mengatakan jika biaya kartu nikah itu sedikit.

Biaya kartu nikah itu lebih baik digunakan untuk hal lain yang lebih dibutuhkan anak muda atau masyarakat di Indonesia. Dibanding menggelontorkan dana besar untuk sebuah kartu, jauh lebih penting memberikan investasi terhadap perkembangan pendidikan untuk masyarakat. Mungkin mendirikan perpustakaan, melakukan program edukatif, sekolah alternatif dan pendampingan khusus untuk masalah tertentu – terasa jauh lebih menyenangkan. Butuh data? Saya mungkin tak jauh beda dengan Pak Menteri yang mengusulkan kebijakan tanpa data yang jelas. Semoga saja para peneliti berbaik hati untuk memperlihatkan sesuatu yang dapat melahirkan sebuah kebijakan.

Terakhir, saya ingin memberikan sebuah data yang menjadi alasan untuk kebijakan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan survei pada 22 instansi pusat. Hasil survei itu menempatkan Kementrian Agama berada pada posisi paling bawah untuk indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti. Angka Indeks Integritas Pusat (IIP) Kementerian Agama hanya 5,37, nilai itu jauh dari standar pusat yang digunakan sebesar 7,07. Nilai IIP yang rendah tersebut berdasarkan jumlah besaran gratifikasi, frekuensi pemberian gratifikasi, kebiasaan pemberian, kebutuhan pertemuan di luar prosedur, keterbukaan informasi, dan keterlibatan calon. Sebagai kesimpulan dari survei tersebut, Kementrian Agama menjadi kementrian terkorup di Indonesia.

Bila ada yang berpikir bahwa kebijakan kartu nikah itu akan dikorupsi, pikiran itu ada benarnya juga. Pasalnya, prediksi itu tentu lahir dari pengalaman masa lalu serta data yang memperlihatkan kemungkinan itu. Bila semua hal buruk itu terulang kembali, hal menyedihkan dari semua ini akan tiba pada perenungan, mengapa agama digunakan sebagai topeng untuk melakukan hal apa saja? Seperti korupsi, misalnya.

Wawan Kurniawan

Alumni Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Menulis puisi, cerpen, esai dan menerjemahkan. Buku puisinya yang sudah terbit antara lain Persinggahan Perangai Sepi (2013) dan Sajak Penghuni Surga (2017). Buku esai pertama, Sepi Manusia Topeng (2017). Saat ini masih menetap di Makassar. Twitter: @wkhatulistiwa

Add comment

Tentang Penulis

Wawan Kurniawan

Alumni Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Menulis puisi, cerpen, esai dan menerjemahkan. Buku puisinya yang sudah terbit antara lain Persinggahan Perangai Sepi (2013) dan Sajak Penghuni Surga (2017). Buku esai pertama, Sepi Manusia Topeng (2017). Saat ini masih menetap di Makassar. Twitter: @wkhatulistiwa

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.