Locita

Regulasi Kebebasan Berpendapat di Sosial Media Justru Berbahaya dan Percuma

Di tengah berita tentang pertemuan pasca pemilihan umum 2016 Google, berbagai pertemuan Kongres, dan serangan dari Presiden Trump, wadah media sosial dan perusahaan-perusahaan teknologi sedang menghadapi kritik tak terduga dari kedua belah pihak.

Berdasarkan survey Gallup, 79% orang Amerika percaya bahwa perusahaan-perusahaan ini harus diregulasi.
Kita tahu bahwa mayoritas besar perusahaan teknologi mengikuti ideologi liberal.

Meski ada yang mengklaim sebaliknya dari beberapa perusahaan seperti Google, saya percaya bias politik mempengaruhi bagaimana perusahaan bekerja.

Sebagaimana kolega saya, Nicol Turner-Lee menjelaskan: “saat perancang program komputer mungkin tidak membuat algoritma yang sejak awal diskriminatif, koleksi dan kurasi preferensi sosial akhirnya menjadi algoritma adaptif yang mengikuti bias sosial.”

Bila kita menerima bahwa bias implisit para developer dapat membuat algoritma mereka menjadi diskriminatif secara tak sengaja, maka, dengan prinsip yang sama, kita juga bisa memperkirakan bahwa bias politik para developer akan menghasilkan algoritma diskriminatif yang mendukung ideologi mereka.

Bukti empiris mendukung pendapat ini; dengan menganalisis kumpulan data yang terdiri dari 10,1 juta pengguna Facebook dari Amerika Serikat, sebuah studi tahun 2014 menggambarkan para pengguna liberal lebih terhindar daripada mereka yang berideologi konservatif, dari melihat konten berita yang berlawanan dengan pandangan politik mereka.

Analisis lain dari pencarian Yahoo! menyimpulkan bahwa “makin sayap-kanan suatu kata pencarian, makin banyak sentimen negatif yang ditampilkan di hasil pencarian”.

Amendemen Pertama Membatasi Sensor Pemerintah

Permintaan untuk meregulasi sosial media dan perusahaan teknologi didasari kepentingan politik. Para konservatif yang mendukung aturan-aturan ini berpendapat bahwa kebebasan mereka dalam berpendapat justru dibatasi oleh media sosial yang menyensor suara mereka.

Para konservatif yang merayakan keaslian konstitusi harusnya mengingat bahwa Amendemen Pertama melindungi rakyat dari sensor oleh pemerintah. Perusahaan media sosial merupakan bisnis swasta dengan kepentingan sendiri tentang konten yang ingin mereka promosikan, dan usaha apapun oleh pemerintah untuk memengaruhi apa yang ditampilkan media sosial justru berpotensi menyalahi Amendemen Pertama.

Apalagi, posisi konservatif sekarang sangat kontras dengan posisi mereka terhadap “Doktrin Keadilan”. Sebagaimana dijelaskan kolega saya, Tom Wheeler, “ketika Doktrin Keadilan dibatalkan oleh Pemerintahan Reagan, pembatalan itu dirayakan oleh kaum konservatif sebagai kemenangan untuk kebebasan berpendapat.

“Republikan harusnya menerapkan standar yang sama untuk media tradisional maupun modern. Bila mereka percaya kewajiban TV dan radio menayangkan porsi yang adil dari kedua belah pihak justru menyalahi kebebasan berpendapat, mengapa mereka justru menerapkan kewajiban itu di media sosial?

Terlebih, intervensi pemerintah yang mereka ajukan berpotensi lebih merusak daripada masalah yang ingin mereka tangani. Bila kaum konservatif percaya beberapa bisnis memiliki kekuatan dan pengaruh cukup untuk mengurangi kebebasan berpendapat, bagaimana bisa mereka mengajukan pada pemerintah, yang lebih kuat dan berpengaruh, untuk masuk ke area ini?

Meski pemerintahan Presiden Trump dan Kongres yang dikuasai Republikan sekarang menerapkan aturan-aturan yang menguntungkan para konservatif dalam jangka waktu pendek, mereka juga akan menciptakan aturan yang berbahaya bagi mereka ketika pemerintahan berganti dan pemerintah bisa mengintervensi sosial media, serta organisasi berita lainnya di masa depan.

Bila mereka percaya Twitter hati ini memiliki kekuatan cukup dan keinginan untuk menyensor mereka, mereka harusnya lebih takut membiarkan pemerintah melakukan hal yang sama di masa depan.

Menghukum perusahaan media sosial tak membantu konsumen

Argumen kedua para pendukung wacana regulasi media sosial adalah perusahaan teknologi terkait sudah menciptakan monopoli, sehingga hukum persaingan usaha (Anti-trust) harus diterapkan untuk menghukum perusahaan dan membiarkan kompetitor muncul.

Meski memang perusahaan-perusahaan tersebut sudah menciptakan monopoli yang besar, kita seharusnya tak membiarkan ciri khas unik media sosial dimana para pengguna hanya akan mendapat untung bila mereka menjadi anggota dominan suatu wadah media sosial. Harga suatu wadah untuk para penggunanya terus bertumbuh bersamaan dengan jumlah pengguna lainnya.

Lagipula, apa gunanya Facebook bila teman-temanmu tak ada disana?

Bila para penganut konservatif benar-benar percaya nilai kompetisi dan pilihan bebas, serta dalam waktu yang sama percaya bahwa wadah media sosial yang lebih konservatif akan dihargai pengguna, harusnya mereka buat saja wadah baru daripada memaksa wadah-wadah swasta yang sudah ada untuk lebih inklusif terhadap opini konservatif. Sebagaimana saluran TV kabel dibuat untuk mempromosikan ideologi partai politik tertentu, wadah media sosial juga bisa dibangun untuk mempromosikan nilai-nilai konservatif mereka.

Memaksakan keragaman ideologi itu mustahil

Ada pula yang berpendapat bahwa media sosial dan perusahaan teknologi harusnya lebih beragam dan inklusif secara ideologis, dengan cara mempekerjakan orang-orang konservatif lebih banyak. Saya percaya dengan ide keragaman ideologis dan intelektual.

Sebagai akademisi, saya mengalaminya sendiri tiap hari lewat interaksi saya dengan murid-murid dan kolega dari banyak latar belakang. Ini membantu saya memoles ide-ide dan membuat ide baru yang menarik. Ide-ide baru lebih mungkin untuk muncul dan berkembang di lingkungan dengan tingkat keragaman intelektual yang tinggi.

Namun, mengukur dan memaksakan keragaman ideologis adalah mustahil. Ideologi adalah spektrum, bukan sesuatu yang biner. Jarang sekali ada yang menyetujui seluruh posisi sebuah partai, bahkan jika mereka bagian dari partai tersebut.

Meskipun berada dalam lingkungan politik yang sangat polar, orang-orang Amerika yang makin setuju dengan ujung-ujung ekstrim dari ideologi politis kedua partai, banyak orang Republikan tak setuju dengan aturan-aturan imigrasi yang ada oleh Presiden Trump, sebagaimana banyak orang Demokrat tak setuju bahwa ICE harus dihapuskan.

Tak seperti bentuk-bentuk lain dari keragaman yang mempromosikan kesetaraan gender, ras, dan seksual di tempat kerja, ideologi politis tak bisa dikategorikan dalam sejumlah kelompok yang terbatas. Meski kita bisa melihat komposisi rasial dalam suatu perusahaan dan meminta mereka mempekerjakan orang dari semua jenis ras, sangat tidak mungkin meminta perusahaan mempekerjakan orang dari kedua jenis ideologi secara adil di perusahaan.

Beraksi untuk meningkatkan keragaman ideologis itu tidak mungkin. Seorang kandidat pasti ragu memberitahu preferensi partai mereka ke calon bos yang mungkin akan menggunakan informasi tersebut untuk memutuskan diterima-tidaknya mereka. Seberapa mungkin seorang kandidat menutupi ideologi konservatifnya selama wawancara untuk pekerjaan dengan gaji enam digit di perusahaan Silicon Valley yang jelas-jelas liberal? Bila ada perusahaan lain yang ingin menjadi lebih beragam dengan mempekerjakan konservatif, bukankah kandidat liberal akan tertarik untuk berbohong bahwa dirinya konservatif?

Bias politik perusahaan media sosial makin mengkhawatirkan sebagaimana lebih banyak orang Amerika menggunakan wadah-wadah ini untuk menerima berita, yang akhirnya mengubah mereka menjadi organisasi pembawa berita. Meski ada kekhawatiran seperti ini, saya rasa kita harus menerima bias ini sebagai fakta dan menahan diri dari regulasi wadah media sosial, atau memaksa mereka untuk memiliki iklim kerja dengan keragaman politis.

==========

Artikel ini diterjemahkan dari “Regulating free speech on social media is dangerous and futile” yang diterbitkan di brookings.edu

tanjunglarasati

Tentang Penulis

tanjunglarasati

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.