Esai

Prospek Djarot di Pilkada Sumut

ADA kosa kata baru yang mencuat dan diperkenalkan dalam politik Sumatera Utara: “kader impor.” Istilah ini muncul dari wacana PDIP mengusung Djarot Saiful Hidayat menjadi bakal calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut).

Mantan Gubernur DKI Jakarta disematkan kader impor karena tersiar kabar PDIP mengusung Djarot yang bukan penduduk asli Sumut. Kita ketahui Djarot merupakan sosok yang berasal dari Jawa yakni bersuku Jawa, dan menetap di Pulau Jawa. Artinya, ia tidak pernah tinggal di Sumut. Lantas mengapa PDIP ingin sodorkan jadi Gubernur Sumut?

Tentu saja kita masih menunggu alasan Ibu Megawati Soekarno Putri kalau benar Djarot bakal calon Gubernur Sumut. Tapi, yang jelas Djarot sudah melancong ke Danau Toba.

Beberapa hari lalu, Djarot datang bersama keluarga, ada istri dan anaknya yang mendampingi. Namun, puluhan kader PDIP juga mengekornya. Seperti Japorman, Brilian Moktar, Hasyim serta masih banyak kader PDIP lainnya. Bahkan, di saat yang bersamaan banyak kader PDIP berikan keterangan pers kepada wartawan, Djarot pantas diusung menjadi calon Gubernur Sumut.

Intinya, mereka melempar pesan kepada kandidat calon Gubernur Sumut yang sudah digembar-gemborkan maju untuk “waspada.” Apalagi, Djarot sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Urusan kinerja, citra dan popularitas tidak diragukan lagi.

Kinerja Djarot bisa dikatakan sudah teruji. Ia pernah menjadi Wali Kota Blitar selama dua periode. Kemudian anggota DPRD Jawa Timur dan DPR RI. Teranyar menjadi Gubernur DKI Jakarta. Wajar, ia dikenal seantero negeri ini.

Citra Djarot yang kuat ini diyakini bisa menyaingi Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi dan calon petahana Tengku Erry Nuradi. Ketenaran Edy dan Erry di Sumut sudah membahana. Bahkan, investasi sosial di masyarakat telah mereka pupuk jauh sebelum tahun politik.

Singkatnya, PDIP Sumut tidak punya kader yang memiliki citra kuat. Bila mengusung kader dari putra daerah pasti keok. Meskipun membayar konsultan sekelas Stan Greenberg, kalau kandidat yang diusung tidak punya kelebihan tentu sulit buat hati rakyat terpincut.

Lho mengapa partai kader mengikut ajaran Bung Karno minim sosok berkualitas? Pertanyaan ini mengendap dan bisa menjadi renungan bersama. Lebih lanjut, apa betul PDIP masih layak disebut partainya wong cilik (orang kecil).

Jika benar masih partai wong cilik, kita harus pertanyakan kegetolan kader-kader partai memperjuangkan rakyat tertindas. Terpenting, seberapa vokal para kader aktif memperjuangkan program menyejahterakan rakyat. Barangkali rakyatlah yang bisa menilai perilaku birokrat PDIP itu.

Bila sudah banyak kader partai melupakan wong cilik tentu saja PDIP tidak berbeda dengan partai-partai borjuis (golongan menengah atas) pada umumnya. Sebagai pengagum Bung Karno, para kader PDIP harusnya paham konsep partai pelopor.

Kusno menyatakan konsep partai pelopor yang dicita-citakan Bung Karno mempunyai dua kriteria. Pertama, harus punya azas perjuangan dan memiliki program yang radikal. Kedua, aktif berjuang di tengah massa dan memimpin perjuangan massa aksi. Tidak lupa, partai harus mencetak kader yang tangguh.

Setiap partai bisa menciptakan kader yang tangguh, bila pendidikan politik berjalan reguler. Artinya, pendidikan politik tidak cukup hanya pelatihan selama beberapa hari di hotel berbintang. Apalagi, sasaran pendidikan politik khusus untuk calon kepala daerah yang diusung.

Kendati minim kader di daerah, kebijakan PDIP yang mengusung kader terbaiknya menjadi kepala daerah patut diacungkan jempol. Kebijakan itu, merupakan terobosan baru bahwa kader yang punya prestasi berhak memimpin dari Sabang hingga Marauke.

Sejak beberapa tahun belakang ini, PDIP aktif mengusung kader impor. Seperti, Joko Widodo yang hijrah dari Solo ke Jakarta. Setelah itu menjadi Presiden. Namun, apakah kader impor gampang melenggang?Jawabannya tidak. Tergantung sang calon kepala daerah dan partai beradu strategi dengan lawan politiknya.

Lagi pula masyarakat kosmopolitan cenderung tidak gampang termakan isu-isu primordialisme. Paling utama bakal calon kepala daerah punya investasi sosial dan kebaikan. Sehingga, mendapatkan respek publik yang positif. Setiap partai modern punya marketing politik tersendiri agar bakal calon kepala daerah menang.

***

Walaupun kader PDIP sangat antusias menyambut kedatangan Djarot di Sumut. Namun, belum cukup membuat Djarot mulus bertarung di Pilkada Sumut. Barangkali, PDIP sedang mempertimbangkan plus minus sosok pendamping. Bila salah langkah, maka pil pahit kekalahan di Pilkada Jakarta terulang.

PDIP tidak bisa mengusung sendiri calon kepala daerah. Mereka butuh koalisi karena minus empat suara di parlemen. Adapun ambang batas syarat pencalonan Pilkada harus punya 20 kursi dukungan. Beberapa nama pun mencuat mendampingi Djarot. Satu di antaranya Bupati Simalungun JR Saragih.

Kemudian, peluang berkoalisi dengan Golkar juga masih terbuka lebar. Meskipun, partai berlambang pohon beringin itu sudah berikan dukungan kepada Tengku Erry. Namun, koalisi PDIP-Golkar, merupakan partner politik yang diandalkan. Kedua partai itu punya paham kebangsaan serupa. Jika mereka berkoalisi, Djarot didampingi Ngogesa Sitepu maupun kader Golkar lainnya bisa membuat kandidat lain gelisah.

Tidak hanya itu, kemungkinan berkoalisi dengan Hanura juga masih ada. Ketua DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) belum menyampaikan arah dukungan. Ia tidak memberikan keterangan lugas tentang sosok kepala daerah yang mereka dukung. Tapi, Ketua DPW Hanura Kodrat Shah telah menyampaikan sikap politiknya mendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Dalam beberapa hari ke depan, komunikasi antar elit politik makin kencang. Kesepakatan elit akan mempengaruhi peta politik yang menambah semarak Pilkada. Manuver politik masih terbuka lebar dan segala kemungkinan masih bisa terjadi di Pilkada Sumut.

Jefri Susetio

jefri susetio

Jurnalis kemarin sore di Kota Medan

Previous post

Ketika Musik Dangdut Terdengar dari Masjid Tua

Pementasan naskah Kala Teater (foto: Agus Linting)
Next post

Kala Teater dan Orang Makassar yang Gemar Gantung Diri