Locita

Politik Kultural: Heterogenitas di Masyarakat Post-Metropolis

Ilustrasi (Sumber gambar: Allyivey.com)

Pembahasan politik kultural dalam kajian post-metropolis barangkali adalah hal yang paling menonjol dan menarik untuk menerangkan kondisi kita hari ini.

Apa yang dimaksud dengan post-metropolis sendiri adalah formasi ruang yang sama sekali berobah dari apa yang pernah dibayangkan oleh Khaldun, Marx, Habermas, Foucault dan banyak pemikir sosial-politik pada massanya. Batas-batas kota terangkat oleh proses yang disebut sebagai conurbanisasi, batas wilayah desa-kota, orang desa dan orang kota melebur dalam satu kesatuan besar. Sebagian besar pekerja di Jakarta dan Bandung misalnya secara geografis adalah mereka yang bukan orang Jakarta atau Bandung. Mereka merayakan prosesi ulang-alik (komuter) pagi-siang-malam dari dan ke luar kota.

Isu kota bukan lagi persoalan orang kota, tetapi juga mereka yang ada di pinggiran tetapi merasakan langsung apa dan bagaimana seharusnya kota. Ini karena mereka menggantungkan hidup secara simbiosis parasitisme dengan kota. Kota menerima pemasukan dari pajak dan retribusi mereka, dan mereka memberikan kemacetan dan polusi kepada kota. Sebaliknya kota memberikan penghasilan dan juga stress dan rutinitas yang membosankan. Lebih jauh, isu kota post-metropolis melampaui wilayah geografinya sendiri. Pada kasus Pilkada DKI 2017 misalnya, persoalan kandidansi Gubernur kepada daerah bukan lagi persoalan politik, tetapi berkembang kepada persoalan reklamasi, etiket, sentimen agama, ras, dan pada akhirnya masalah harga diri kelompok.

Sedemikian tingginya kompleksitas kota yang disebut post-metropolis maka pendekatan tradisional untuk mengenali formasi identitas yang tengah berubah adalah bagian dari proses pembentukan kultur tidak lagi mencukupi. Di sinilah kemudian diskursus tentang politikal kultur mengambil alih hampir semua meja diskusi. Persoalan A tidak lagi mesti didekati dengan pendekatan A tetapi boleh B, C, dan apa saja selain A. Sharon Zukin dalam Landscapes of Power menerangkan bila model ini melahirkan fenomena postmetropolis yaitu bergesernya isu politik dari persoalan produksi kepada layanan (servis) dan industrialisasi kepada kulturalisasi (pembudayaan).

Digitalisasi Opini

Kehadiran teknologi digital tidak dapat tidak mempercepat proses perubahan dalam masyarakat post-metropolis. Sosial media telah banyak sekali mengubah cara pandang dan berinteraksi. Di satu sisi ia bukan hanya membantu cara kita menarik informasi dan pengetahuan tetapi juga melipat gandakan cara kita berbaku-tukar dan berkolaborasi. Sosial media misalnya bukan hanya mengubah cara berinteraksi publik dengan kekuasaan (pemerintah) tetapi juga cara negara untuk mengelola publik. Ia dapat digunakan untuk menjungkirkan sebuah rejim tetapi sebaliknya dapat dimanfaatkan melanggengkan rejim.

Menjadi hal yang lumrah bila hari ini misalnya kita melihat formasi kekuasaan menjadi sedemikian kompleks. Bila merujuk kepada dialektika Marxian maka kita hanya melihat adanya formasi tertindas vs penindas, buruh vs pengusaha, dll., maka hari ini kita bisa melihat oposisi versus negara plus oposisi versus oposisi. Kritik terhadap negara bisa dialihkan sebagai kritik terhadap dirinya sendiri.

Melalui digitalisasi pula, semua orang baik miskin maupun kaya terhubung dengan sistem keuangan global dan dipaksa tunduk pada sistem keuangan fintek (Financial Technology). Hal yang juga tidak pernah dibayangkan para pemikir sosialis, dan kapitalis di masa lalu.

Namun dari semua pokok pembahasan hal yang paling menonjol dari diskursus politik kultural di media sosial adalah munculnya dorongan untuk membahas pembedaan (distinction) daripada perbedaan (difference). Pembahasan tentang pembedaan yang rentan dengan konflik adalah syarat menjaga heterogenitas itu sendiri. Apa yang kita fahami sebagai heterogenitas misalnya, berubah dari proses identifikasi masyarakat menjadi proses memformasi (menyusun) opini baru di masyarakat.

Arah kita untuk memberdayakan aksi-aksi sosial sebagai syarat dari tegaknya kedaulatan sipil (masyarakat sipil) telah bergeser dari persoalan menghapuskan perbedaan (ketimpangan sosial, kemiskinan, celah penghasilan, dll.) menjadi usaha memunculkan penerimaan atas pembedaan. Sebuah ajakan kepada the right to be different (hak untuk berbeda) sebagai dasar bagi politik kultural yang baru untuk memperkuat pergesekannya dengan apa yang sering disebut dengan gerakan sosial konvensional/tradisional.

Sehingga aksi-aksi sosial kita hari ini lebih utama membahas kategorisasi seputar kelas, ras, gender, orientasi sektual, nasion vs daerah, aliran kepercayaan, orientasi politik identitas daripada misalnya bagaimana heterogenitas yang sudah ada ini dipelihara dengan mempersempit ruang kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan melebarkan jaminan sosial misalnya. Ferguson memaparkan bila politik perbedaan telah dianggap sebagai respon kreative dari masyarakat post-metropolis. Mereka merasakan politik bukan sebagai sebuah jalan menuju kompromi dan titik temu tetapi sebaliknya ia adalah ruang untuk melakukan agenda replikasi ide, menggerakkan isu, menggabungkan aneka bentuk perlawanan, perjuangan identitas dan menghidupkan kehidupan.

Peserta dari perayaan tadi bukan hanya mereka yang disebut pakar di bidang politik, aktivis, atau pembuat kebijakan namun siapa pun yang merasa mempunyai sentimen pada isu yang ditembakkan ke ruang diskursus. Yang ingin dicapai bukan lagi resolusi tetapi keramaian dari proses mencari tadi. Ini karena keramaian melahirkan keviralan baru dan dengan sendirinya rating dari tingginya frekuensi dan partisipasi publik di dalamnya.

Heterogenitas Opini

Di banyak kesempatan kita barangkali melihat fenomena yang meresahkan dari kuatnya distingsi (pembedaan) tadi. Terutama bagaimana sosial media mendorong pembedaan ini kepada titik didihnya dengan cepat. Seolah tidak ada hal lain selain cara pandang binari benar-salah, pro-kontra, lover-hater terhadap persoalan masyarakat yang heterogen tadi.

Antinomi tadi kemudian menimbulkan kecemasan tentang kemungkinan lahirnya masyarakat terbelah dan belakangan di respon dengan aksi-aksi massa pro NKRI dan munculnya nasionalisme milenial. Yang mencoba menjawab heterogenitas yang tengah berkembang dengan solusi agama nusantara, etika nusantara, dll., yang sebenarnya terlalu naif juga untuk menahan politik kultur masyarakat metropolis yang mengarah kepada pembentukan masyararakat metropolarities (masyarakat super majemuk). Yang bukan hanya berbeda secara etno-geografis tetapi juga ideologi, perspektif, orientasi hidup, dan barangkali orientasi seks.

Pada saat kita melihat persoalan politik daerah (pilkada) di DKI atau Pemilu 2019 hari ini misalnya, apa yang apa yang disebut R. Ferguson sebagai kreatif atau Sharon Zukin sebagai kreativitas yang merusak itu muncul dalam bentuk viralnya dan turunannya. Yaitu munculnya jejaring heterogenitas tadi yang bukan lagi sekedar membahas program tetapi juga pakaian, kata-kata, benturan identitas keagamaan, sentimen kedaerahan, pasangan hidup, atau penampilan.

Keramaian atau kegaduhan dari proses heterogenitas inilah yang nantinya menarik aneka kreativitas; meme’, hoax, berita bohong, spanduk, percetakan kaos, dan industri layanan lainnya. Bila kegaduhan tadi dipandang menguntungkan sebagai sebuah “perhatian” maka ia dapat direplikasi atau diulang dalam bentuk reuni aksi.

Sebuah perusahaan penerbangan dan travel misalnya mendorong terjadinya reuni peserta aksi massa Islam 2-12 dengan iklan potongan harga dan fasilitas lainnya. Itu bukan karena secara politik mereka sehaluan tetapi secara kultural ada formasi yang hendak dibangun bersama. Seperti misalnya bagaimana memanfaatkan reuni ini sebagai sebuah trend perjalanan religius, konsolidasi umat, sampai wisata, dan momen op name untuk berfoto (selfie, wefie) sebagai bagian dari menuliskan sejarah masing-masing orang. Bila ada kelompok lain yang tidak sehaluan maka tidak terhalang bagi mereka untuk membangun formasi politik identitasnya sendiri.

Apa dan bagaimana hubungan simbiosis yang aneh tetapi nyata ini terwujud hanya dapat dilihat dari perspektif heterogenitas yang tengah terbentuk dalam masyarakat post-metropolis. Kita sedang membangun formasinya, sukarela atau terpaksa, dan sadar atau tidak.(ah)

andihakim03

andihakim03

Add comment

Tentang Penulis

andihakim03

andihakim03

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.