Locita

Perkelahian Kepala Daerah itu Contoh yang Baik

SANGAT disayangkan, belakangan ini banyak terjadi perselisihan antara bupati dan wakilnya. Bahkan di beberapa peristiwa, hal itu terjadi di hadapan publik. Sangat tidak enak untuk dilihat masyarakat.

Tahun lalu, publik Sumatera Barat menjadi ribut karena percekcokan yang terjadi antara bupati dan wakil bupati kabupaten Lima Puluh Kota. Bahkan ada rencana untuk menempuh jalur hukum, sebab sang wakil bupati merasa hak-haknya dikebiri.

Awal tahun ini, di Sulawesi Tengah, masyarakat juga kaget tersiar kabar pertengkaran antara bupati dan wakil bupati Tolitoli saat pelantikan ASN. Insiden ini sampai membuat sang bupati melaporkan wakilnya sendiri ke kepolisian. Sementara menurut wakil bupati, ada wilayah etis yang tidak dijalankan oleh bupati.

Baru-baru saja, beredar lagi video perselisihan antara bupati dan wakilnya di Morowali, Sulawesi Tengah. Pertikaian ini terjadi di acara pelantikan pejabat setempat. Hingga saat ini belum jelas keterangan lebih lanjut urusan pertikaian mereka.

Beberapa kejadian diatas patut untuk direnungkan. Sebab pertengkaran pemimpin daerah atas dasar apapun akan mengganggu jalannya pemerintahan. Urusan pembangunan baik fisik maupun pembangunan manusia akan terhambat.

Lebih lanjut hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat. Sebab penduduk setempat sudah memercayakan kepada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan. Pasangan kepala daerah, karena itu, mempunyai legitimasi untuk menentukan perjalanan perkembangan daerah yang dipimpinnya.

Berkaca dari situasi ini, konsep keteladanan merupakan hal yang paling penting untuk dipikirkan ulang. Tanpa keteladanan dari pemimpin, masyarakat akan semakin kecewa terhadap politik. Dan hal itu akan merusak proses demokrasi yang tengah berlangsung. Bisa jadi, karena pemimpin yang bertengkar, apalagi di depan umum, mereka menjadi semakin apolitis.

Terkait keteladanan, perlu kiranya untuk merujuk konsep mengenai kekuasaan dan otoritas. Hal ini berhubungan erat dengan otoritas sebagai bentuk kekuasaan yang diterima oleh masyarakat terhadap pemimpin mereka.

Max Weber dalam tulisan lawasnya yang berjudul The Theory of Social and Economic Organization menjelaskan ada tiga macam bentuk otoritas. Yakni, otoritas legal, tradisional dan kharismatik. Masalah kepala daerah yang sedang dibahas terkait dengan dua jenis saja yakni legal dan kharismatik.

Konteks demokrasi yang sedang dialami Indonesia saat ini menempatkan pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh warganya. Ada proses rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin pilihan. Proses demikian terjadi dalam sistem dan norma pemilihan yang diatur sedemikian rupa.

Pasangan kepala daerah juga mengalami hal yang sama. Mereka mengikuti mekanisme tertentu untuk sampai pada tahapan calon kepala dan wakil kepala daerah. Ketika mereka terpilih dan berkuasa, kekuasaan mereka diterima oleh masyarakat. Mengapa? Aturanlah yang menyebabkan mereka diterima.

Pasangan kepala daerah tadi mendapatkan otoritas secara legal-rasional. Dalam hal ini yang menjadi sentral dalam kekuasaan yang mereka miliki bukan sepenuhnya pada diri mereka sendiri. Akan tetapi pada kantor pemerintahan yang mereka duduki.

Saat memerintah warga akan melihat sejauh mana mereka mampu membawa perubahan terhadap daerah. Pada titik ini kualitas kepemimpinan mereka diuji, mulai dari diri hingga aspek manajerial birokrasi. Masalah di antara pasangan kepala daerah yang bertengkar, membuat masyarakat menilai ada yang tidak beres pada diri mereka.

Mestinya, ketika telah menduduki jabatan pemimpin, mereka harus menjawab kepercayaan masyarakat dengan prestasi. Ada perubahan yang signifikan terjadi di daerah setempat. Dengan demikian, masyarakat akan semakin percaya dan terikat secara emosional kepada mereka.

Pemimpin kepala daerah yang seperti itu lambat laun akan mencapai otoritas kharismatik. Mereka dianggap pemimpin tidak lagi hanya karena memenangkan suatu kompetisi kepala daerah. Namun karena kualitas kepemimpinan mereka yang telah dibuktikan. Mereka menjadi teladan bagi masyarakat dan pemimpin kepala daerah lainnya.

Ketika pemimpin mendapatkan otoritas kharismatik, penerimaan masyarakat tidak hanya terbatas pada wilayah kekuasaannya saja. Dia menjadi pemimpin yang melampaui sekat-sekat teritorial. Dan ini telah dibuktikan oleh beberapa the living examples.

Contoh dekat adalah Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. Dia dulu juga kepala daerah, Walikota Solo. Dengan kemampuan dan prestasi, pengaruhnya menjadi besar dan disukai banyak orang. Akhirnya dia dipercaya menjadi gubernur di ibukota. Bahkan dengan cepat, menjadi presiden.

Contoh lainnya adalah presiden Turki sekarang, Recep Tayyib Erdogan. Sebelum menduduki posisi pemimpin di level nasional, dia merupakan Walikota Istanbul. Sederet prestasi yang dia tunjukkan, menjadikannya populer. Dia pun menjadi Perdana Menteri, sebelum akhirnya menduduki kursi kepresidenan.

Iran, salah satu tetangga Turki, juga pernah melahirkan pemimpin yang serupa. Mahmud Ahmadinejad, merupakan Walikota Teheran sebelum menjadi Presiden. Aktivitasnya sebagai walikota menjadikannya terkenal, sehingga publik Iran mempercayainya menjadi Presiden selama delapan tahun.

Beberapa contoh diatas cukup untuk membuat pemimpin daerah merefleksikan aktivitasnya. Bahwa berkekuasaan, tidak berhenti pada kantor administratif saja. Ada kerja nyata yang harus dibuktikan. Alih-alih ricuh dihadapan publik, lebih jauh lagi, ada keteladanan yang mesti diperankan untuk membuat publik mempercayai mereka. Kecuali kalau jabatan politik hanya untuk eksistensi dan janji, bukan bukti.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Add comment

Tentang Penulis

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.