Locita

Penyulut Aksi Massa Era Pandemi, di Indonesia dan Nigeria

Penyebab Demonstrasi di Indonesia masa pandemi

Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat global dihimbau oleh WHO untuk melakukan kegiatan dari rumah. Dikarenakan penyebaran penyakit Covid-19 ini sangatlah mudah untuk menular kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, oleh karena itu pemerintah Indonesia dipaksa untuk membuat regulasi yang bisa meminimalisir keramaian. Lahirlah sejumlah kebijakan seperti, menutup sekolah/kampus, menutup bioskop, hingga menutup tempat ibadah.

Namun himbauan yang diberikan oleh WHO dan pemerintah setempat, akhirnya mulai buyar ketika pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang – Undang Omnibus Law (UU Omnibus Law) pada Senin 5 Oktober 2020. Pemerintah dan DPR berhasil membuat masyarakat untuk terpicu melakukan demonstrasi pada masa pandemi. Salah satu capaian yang luar biasa dari DPR dan pemerintah. Sebab sebelumnya seringkali masyarakat dibuat tercerai-berai dengan segala drama politik identitasnya, namun sekarang masyarakat berhasil dipersatukan oleh DPR dan pemerintah untuk melakukan aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law. DPR dan pemerintah berhasil membuat diri mereka menjadi common enemy dari masyarakat.

Kehebatan anggota DPR memang sudah teruji dalam mengesahkan undang-undang pada masa pandemi, terbukti mereka berhasil mengesahkan Rancangan Undang Undang Minerba dengan sangat senyap, lalu mereka mencoba trik yang sama dengan mengesahkan UU Omnibus Law. Akan tetapi masyarakat kali ini bisa mencium hal yang tidak benar dari disahkannya UU Omnibus Law. Mulai dari isu pesangon yang tidak lagi sebanyak sebelumnya, tenaga kerja asing yang dipermudah ijinnya untuk masuk kerja di Indonesia, menjadi pegawai kontrak seumur hidup, serta permasalahan draft dari UU Omnibus Law sendiri yang kerap berubah – ubah.

Di masa pandemi seperti ini seharusnya aparat bisa bersikap lebih netral, akan tetapi sepertinya aparat cenderung lebih berpihak kepada pemerintah. Terlihat di dalam akun media sosialnya @TMCPOLDAMETRO menghimbau agar jangan tertipu dengan hoax mengenai UU Omnibus Law serta ikut mengklarifikasi hoax tersebut. Ini sudah jelas diluar wewenang institusi Polri, belum lagi dalam wawancaranya di kompas tv Karopenmas Divhumas Polri, Brigjend Awi Setiyono terlihat kebingungan ketika ditanyakan mengenai draft UU Omnibus Law mana yang mereka gunakan untuk menyatakan pernyataan mereka yang ditersangkakan adalah hoax. Wawancara kompas tv ini menunjukkan bahwa referensi/panduan yang digunakan polisi untuk menangkap mereka yang ditersangka-kan dasarnya tidak jelas, dan cenderung melakukan Abuse of power.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Kominfo Johnny G Plate, dalam wawancaranya di mata Najwa, Johnny mengatakan “kalau versi pemerintah bilang itu hoax, ya pasti hoax, kenapa membantah lagi” seakan-akan pernyataan pemerintah/menteri layaknya sabda nabi terhadap ummatnya yang tidak pernah salah. Pernyataan Menteri Kominfo membuat kita teringat dengan kutipan seorang filsuf, yakni Rocky Gerung yang pernah menyatakan bahwa, “Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik punya, media punya. Orang marah, tapi itulah faktanya” jadi ketika pemerintah bisa menyatakan mana hoax dan mana yang benar, merekapun bisa memanipulasi fakta.

Selain itu Polisi juga melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota yang tergabung di dalam KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) mereka ditangkap dengan alasan menyebarkan kebencian dan menghasut massa agar melakukan unjuk rasa. Sehingga melahirkan presepsi, seakan – akan pemerintah anti-kritik, dan cenderung bisa dengan leluasa untuk menangkapi mereka yang berseberangan pandangan politik dengan pemerintah dan seringkali menggunakan pasal karet UU ITE Menurut kepolisian anggota KAMI ditahan dengan pasal 45 a ayat (2) Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Penyebab Demonstrasi di Nigeria pada masa pandemi

Selain di Indonesia, terdapat juga aksi demonstrasi di berbagai wilayah di dunia, salah satunya di negara kawasan Afrika yakni Nigeria. Nigeria yang per tanggal 25 Oktober 2020 mempunyai 61.992 kasus Covid-19, juga sedang mengalami aksi demonstrasi besar–besaran. Masyarakat Nigeria menolak satuan polisi yang dikenal dengan SARS (Special Anti-Robbery Squad). SARS dianggap meresahkan masyarakat Nigeria merasa SARS seringkali menggunakan abuse of power terhadap masyarakat dan bisa sewenang – wenang menangkap masyarakat. SARS dituduh melakukan pelecehan, pemerasan, penyiksaan, dan pembunuhan.Pemicu aksi demonstrasi ini adalah karena adanya warga Nigeria yang tertembak oleh SARS. Meskipun pada tanggal 11Oktober 2020 Presiden Buhari telah membubarkan SARS, Namun pemerintah langsung membuat Special Weapons and Tactics (SWAT).

Dalam mengamankan massa demonstrasi, polisi juga seringkali menangkap tanpa sesuai prosedur, hal inilah yang kemudian coba diperjuangkan oleh demonstran, agar diciptakannya investigator indipenden, evaluasi dan peradilan untuk mantan anggota SARS yang telah melanggar HAM, dan juga menuntut reformasi kepolisian. Demonstran sudah mulai tidak terkendali, mereka mulai menjarah gudang – gudang makanan di pusat kota Jos. Gudang – gudang tersebut digunakan untuk menyimpan persediaan makanan selama karantina wilayah yang diberlakukan di masa pandemi Covid-19.

Aksi demonstrasi baik yang terjadi di Indonesia dan Nigeria, berjalan dengan banyaknya aksi vandalisme, di Jakarta ada halte yang dibakar, begitupula di Nigeria ada gudang makanan yang dijarah, lalu dibakar. Hal ini membuktikan bahwa, himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah pada masa pandemi ini tidak berjalan dengan efektif. Dikarenakan di saat yang sama baik pemerintah Indonesia dan juga Nigeria sama – sama melakukan blunder, dimana di Indonesia pemerintah lebih memilih untuk mengesahkan UU Omnibus Law dibanding memilih untuk berfokus pada penanggulangan pandemi Covid-19 serta di Nigeria yang tidak segera mereformasi kepolisiannya. Ini membuktikan bahwa konsep common enemy berhasil menyatukan masyarakat untuk bersatu melakukan demonstrasi kepada pemerintahannya. Seandainya konsep common enemy bisa kita terapkan juga terhadap Covid-19 dengan maksimal, pasti penyebaran pandemi Covid-19 bisa lebih dikontrol oleh pemerintah.

Ahmad Wachdi Renaldi

Ahmad Wachdi Renaldi

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu politik Universitas Indonesia

Tentang Penulis

Ahmad Wachdi Renaldi

Ahmad Wachdi Renaldi

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu politik Universitas Indonesia

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.